Azis Syamsuddin Akhirnya Dilaporkan ke MKD

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat memberikan keterang kepada wartawan tentang dugaan suap Walkot Tanjungbalai, Syahrial di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/04). KPK menahan walkot Tanjungbalai, Sumut, M Syahrial karna diduga sebagai tersangka kasus dugaan suap ke Penyidik KPK dari Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju. KPK mengungkap Robin menerima uang Rp 1,5 miliar dari Syahrial agar penyelidikan dugaan kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai dihentikan. (Issak Ramdhani / fin.co.id)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat memberikan keterang kepada wartawan tentang dugaan suap Walkot Tanjungbalai, Syahrial di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/04). KPK menahan walkot Tanjungbalai, Sumut, M Syahrial karna diduga sebagai tersangka kasus dugaan suap ke Penyidik KPK dari Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju. KPK mengungkap Robin menerima uang Rp 1,5 miliar dari Syahrial agar penyelidikan dugaan kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai dihentikan. (Issak Ramdhani / fin.co.id)

Diduga Terlibat Kasus Suap Walikota Tanjungbalai

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTA – Buntut dari disebutnya dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam kasus suap Walikota Tanjungbalai M Syahrial dengan penyidik KPK Stefanus Robin sampai ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Azis dilaporkan ke MKD oleh Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Kurniawan Adi Nugroho, Senin (26/4). Wakil Ketua DPR ini dilaporkan atas dugaan keterlibatan dirinya dalam pertemuan antara penyidik KPK dengan Syahrial.

Kurniawan menjelaskan, pihaknya melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Azis. Yakni dalam memfasilitasi pertemuan antara SRP dengan Syahrial.

Terlebih, pertemuan tersebut berkaitan dari permintaan Syahrial untuk menghentikan penyelidikan adanya dugaan korupsi di Pemerintahan Kota Tanjungbalai. Azis juga dinilai mencampuri urusan penegakan hukum.

“Ini sudah melanggar kalau menurut kami sudah bertentangan dengan kewajiban, melanggar kode etik maka kemudian kita laporkan beliau ke MKD,” katanya, Senin (26/4).

Harusnya, Azis yang juga berada di Komisi III mengetahui jika bertemu dengan penyidik KPK adalah yang dilarang. Terlebih, saat itu tengah adanya penyelidikan dugaan korupsi. Terlebih, ketika Syahrial datang ke rumah dinas Azis.

“Justru Azis memerintahkan ajudannya untuk menghubungi SRP supaya dia datang juga ke rumah dinasnya Pak Azis,” tutur Kurniawan.

Ia berharap, agar secepatnya memnidaklanjuti laporan yang telah dilayangkannya. Da melakukan pemanggilan kepada Azis Syamsduddin.

“Iya setidaknya nanti MKD kita harapkan untuk memeriksa teradu Pak Azis itu dengan baik. Karena apapun ini kan disorot oleh masyarakat seluruh Indonesia. Bagaimana seorang pejabat lembaga tinggi kemudian dia masuk intervensi dalam proses-proses penegakan hukum,” tandasnya.

Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie menilai, dugaan tersebut termasuk kategori masif, terstruktur dan sistematis dilakukan seorang pimpinan DPR dari Golkar.

Artikel Menarik Lainnya :  Mantan Relawan COVID-19 Buka Bisnis Sertifikat Vaksin Palsu

Jerry juga mengaku heran dengan kekayaan Azis yang mencapai Rp96 miliar. Hal tersebut dianggap tidak masuk akal. Hanya saja, jika dikaitkan dengan keterlibatan partai, Jerry mengaku belum melihat adanya keterkaitan.

“Padahal Azis juga sempat dilaporkan salah satu ormas di Lampung tapi dia tak tersentuh hukum. Tapi kali ini dia tak akan lepas dari jerat hukum. Kelakuan ini sangat buruk sepertinya jadi markus atau maklar kasus. Dan ini menurunkan brand image Partai Golkar,” kata Jerry kepada Fajar Indonesia Network, Senin (26/4).

Ia melanjutkan, jika berkaca dari kasus korupsi Setya Novanto, ia menilai hal tersebut adalah murni korupsi/pure corruption. “Tapi Azis high conspiracy atau konspirasi tingkat tinggi. Bayangkan KPK bisa diatur bahkan ada penyuapan,” terangnya.

Selain Azis, KPK harus mengungkap jika ada mafia kasus lainnya di partai Azis.

“Saya pikir Golkar akan berubah di tangan Airlangga lantaran banyak kadernya yang terlibat korupsi. Ada juga mantan Sekjen Idrus Marham kali ini salah satu petinggi mereka terlibat kasus extraordinary corruption,” tambahnya.

Bukan cuma itu, sebelumnya Azis juga pernah dilaporkan meminta 10 persen terkait kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) di Lampung. Tapi, dugaan kasus ini hanya mengendap.

“KPK harus membongkar keterlibatannya dalam kasus di Lampung ini,” tandasnya. (khf/fin)