Anis dan Prasetyo Penuhi Panggilan KPK, Sebagai Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Gubernur DKI, Anies Baswedan saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (21/9). Anies Baswedan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. (Issak Ramdhani / fin.co.id)
Gubernur DKI, Anies Baswedan saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (21/9). Anies Baswedan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. (Issak Ramdhani / fin.co.id)

JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Berdasarkan pantuan, mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hampir berbarengan. Anies tiba sekitar pukul 10.05 WIB menggunakan baju dinas, sementara Prasetyo datang sekira pukul 09.50 WIB mengenakan kemeja putih serta menenteng sebuah map.

“Pada pagi hari ini saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Anies, Selasa (21/9).

Anies berharap keterangannya bisa membantu KPK membongkar kasus ini. Dia siap memberikan semua informasi yang dibutuhkan penyidik.

“Jadi, saya akan menyampaikan semua yang dibutuhkan semoga itu bermanfaat bagi KPK,” ujar Anies.

Tak seperti Anies, Prasetyo datang tanpa memberikan pernyataan apapun kepada awak media. Ia bungkam seraya memasuki kantor lembaga antirasuah.

Diketahui, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Tahun 2019.

Para tersangka masing-masing mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar, serta PT Adonara Propertindo selaku tersangka korporasi.

KPK menduga, pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dilakukan secara melawan hukum.

Dugaan perbuatan melawan hukum tersebut antara lain tidak adanya kajian kelayakan objek tanah, tidak dilakukan kajian appraisal dan didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Artikel Menarik Lainnya :  Lagi-lagi Kasus Suap, Bupati Muba Dody Reza Alex Noerdin Giliran Ditangkap KPK

Kemudian, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate, serta adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtuwene dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

Atas perbuatan para tersangka, negara diduga dirugikan sedikitnya Rp152,5 miliar.

Anies menegaskan, ada sembilan pertanyaan biografi formil baik tentang tanggal lahir. Anies mengaku sedianya sudah selesai memberikan penjelasan sejak pukul 12:30 WIB.”Sebenarnya sudah selesai 12.30 WIB tapi kemudian panjang untuk mereview yang tertulis itu sama. Tuntas semua jam 15.00 WIB lalu selesai,” tandas Anies.

Diketahui, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Tahun 2019.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menekankan angka rata-rata kasus positif Covid-19 di Jakarta sangat rendah. Menurut dia, angkanya sekarang 0,7 persen.”Tracing di Jakarta delapan kali lipat lebih tinggi dari WHO. Nah, itu kami syukuri,” jelas dia.

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (21/9). Anies Baswedan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. (Issak Ramdhani / fin.co.id)
Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (21/9).
Anies Baswedan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
(Issak Ramdhani / fin.co.id)

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi rampung diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/9). Ia mengaku dicecar sebanyak tujuh pertanyaan mengenai mekanisme penganggaran untuk Perumda Sarana Jaya.

Prasetyo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Selain yang bersangkutan, KPK turut memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.”Ya saya sebagai ketua banggar ya saya menjelaskan. Semua dibahas dalam komisi. Nah di dalam komisi apakah itu diperlukan untuk ini, ya namanya dia minta selama itu dipergunakan dengan baik ya tidak masalah gitu lho,” kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/9).

Menurut dia, seluruh penganggaran yang diajukan pihak Pemprov DKI Jakarta dibahas di tingkat komisi.

Artikel Menarik Lainnya :  Pendaki yang Hilang di Gunung Andong Belum Ditemukan, Pencarian Dihentikan Karena Faktor Cuaca

Prasetyo menegaskan dirinya hanya berkapasitas dalam penyetujuan anggaran. Dia menyatakan tidak mengetahui perihal penggunaan anggaran tersebut.

“Pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke banggar besar dan di banggar besar kita mengetok palu. Nah gelondongan itu saya serahkan kepada eksekutif, nah itu eksekutif harus bertanggung jawab,” tandasnya menambahkan.

Ia pun memastikan, pengajuan anggaran tersebut telah melalui pembahasan dalam rapat di Banggar DPRD DKI.

“Semua rapat, semua pake mekanisme,” ucap Prasetyo.

Diketahui, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Tahun 2019. (riz/fin)