Angka Kenaikan Covid-19 Belum Terhenti

DEWAN. Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno. (foto : wiwid arif/magelang ekspres)
DEWAN. Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno. (foto : wiwid arif/magelang ekspres)

MAGELANGEKSPRES.COM, MAGELANG – Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno meminta Pemkot Magelang menajamkan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, mengingat angka kenaikan belum mereda sejauh ini.

Penajaman yang dimaksud adalah penegasan Surat Edaran (SE) Walikota Magelang Nomor 443.5/182/112 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan dan Pengendalian Penyebaran di Wilayah Kota Magelang. SE tersebut dilayangkan pada 15 Juni 2021 dan telah ditandatangani Walikota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz dengan tembusan Ketua DPRD, Kapolres Magelang Kota, Dandim 0705/Magelang, Sekda, dan arsip.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengkritik kebijakan pelonggaran pembatasan karena secara langsung telah melanggar ketentuan SE PPKM Mikro terbaru. Pelanggaran itu seperti pembukaan kembali destinasi wisata religi Kebun Raya Gunung Tidar dan pengadaan meja kursi di pusat kuliner Tuin van Java Alun-alun Kota Magelang.

”Padahal sesuai SE PPKM Mikro terbaru yang dibuat Pemkot Magelang, tidak membolehkan adanya makan di tempat pusat kuliner dan hanya memfasilitasi take away (pesan antar). Kemudian seluruh destinasi wisata juga tidak diperbolehkan, tapi Gunung Tidar dibuka kembali,” kata pria yang akrab disapa Udi tersebut, Kamis (24/6).

Padahal, katanya, sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Magelang, sudah menurunkan aturan PPKM Mikro tersebut dengan menerbitkan SE khusus di wilayah pemangkunya. Seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang telah membuat SE terkait larangan semua shelter kuliner PKL menyediakan makan di tempat dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang telah menutup Kebun Raya Gunung Tidar.

”Tujuan OPD membuat SE turunan ini kan supaya PPKM Mikro buatan Pemkot Magelang ini teraplikasi dengan baik, sehingga angka kasus Covid-19 bisa ditekan, dengan cara mencegah kerumunan dan mobilitas warga. Tapi mendadak kemarin dibuka lagi, berarti tidak konsisten dengan aturannya sendiri,” paparnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Hari Pertama PTM, Siswa SMP Mutual Langsung Ujian

Kebijakan inkonsistensi ini, kata Udi, akan membuat jalur koordinasi dengan stakeholders terkait mengalami hambatan. Padahal, instruksi dari Presiden RI Joko Widodo sudah jelas bahwa pelaksanaan PPKM Mikro harus dipertajam lagi.

”Bagaimana tidak bingung, misalnya stakeholders terkait, seperti kepolisian dan TNI yang mendasari SE PPKM Mikro kemudian bergerak ke pusat kuliner atau tempat wisata karena di sana ada kerumunan, mau dibubarkan, tapi tidak bisa karena yang dijadikan acuan aturannya sudah berbeda,” jelasnya.

Udi mendesak, setiap pelonggaran, pengubahan, maupun perpanjangan SE PPKM Mikro harus berdasar pada keputusan bersama, antara Pemkot Magelang, Satgas Covid-19, masyarakat, DPRD, TNI/Polri, dan stakeholders lainnya.

”Dengan begitu maka penajaman akan satu suara dan kompak sehingga apa yang jadi tujuan dari PPKM Mikro ini bisa terwujud. Lha kalau seperti ini, kan buat bingung. Kasarnya, esok dele sore tempe (pagi kedelai, sore tempe),” kata Udi.

Dia berharap, teknis pengubahan SE PPKM Mikro tetap memperhatikan data statistik perkembangan kasus Covid-19 di Kota Sejuta Bunga. Menurutnya,melihat situasi di Kota Magelang saat ini kebijakan terbaik adalah mengetatkan lagi PPKM Mikro.

”PPKM Mikro memang sebatas di tingkat kecil masyarakat, tapi gerakannya kan serentak satu daerah, bahkan satu provinsi itu. Coba sesekali lihat RSUD Tidar. Di situ tempat isolasinya penuh. Pasien baru terpaksa antre di UGD, kasihan nakesnya,” tandasnya.

Sebelumnya, DLH Kota Magelang resmi menutup kegiatan pariwisata di Kebun Raya Gunung Tidar sejak 19 Juni 2021. Namun, Selasa (22/6) lalu wisata religi itu dibuka kembali dengan protokol kesehatan ketat.

”Sudah dibuka lagi. Tutup dua hari karena ada kesalahan. Di daerah Gunung Tidar kan daerahnya (zona) hijau, sehingga yang terpenting terapkan protokol kesehatan dengan ketat, dan membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas,” ujar Walikota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz.

Artikel Menarik Lainnya :  Alhamdulillah, Kota Magelang Borong 5 Penghargaan Top BUMD Awards 2021

Selain DLH, Disperindag Kota Magelang juga telah melayangkan SE No 510/888/250 tentang Pelaksanaan PPKM Mikro untuk PKL. Namun SE itu akhirnya ditarik kembali. Pasalnya, dalam SE tersebut shelter kuliner dilarang menyediakan fasilitas dine in (makan di tempat) dengan cara meniadakan meja dan kursi.

Tadinya, pusat kuliner Tuin van Java Alun-alun Kota Magelang selama dua hari sudah mempraktikkan kawasan tersebut tanpa meja dan kursi yang membuat para PKL pun mengalami kerugian cukup besar. Disperindag akhirnya membuat pelonggaran dengan membolehkan PKL menyediakan kursi dan meja, namun dibatasi 50 persen.

”Yang kami takutkan, ketika meja kursi dikosongkan, mereka akan menggelar tikar, sehingga potensi kerumunan tetap terjadi. Oleh karena itu, kami mencegahnya dengan membolehkan PKL menyediakan maksimal satu set meja dan kursi saja,” ujar Kepala Disperindag Kota Magelang Catur Budi Fajar Sumarmo. (wid)