Ada Alokasi 44 Ribu UMKM, Bupati Wonosobo Minta Pelaku UMKM Daftarkan Usahanya

Bupati wonosobo saat meninjau stand UMKM
Bupati wonosobo saat meninjau stand UMKM

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.COM – Pemkab Wonosobo berharap sistem informasi data tinggal yang sedang di jalankan oleh Kemenkop UMKM bermanfaat bagi para pelaku. Pasalnya kesalahan data telah mengakibatkan pelaku UMKM tidak terima bantuan serta banyak yang dobel bantuan.

“Untuk Wonosobo ada alokasi 44 ribu UMKM, silahkan kepada pelaku UMKM untuk mendaftar, agar masuk data base, ” ungkap Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat.

Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tengah membangun Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). Sistem tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara lengkap khususnya untuk koperasi dan UMKM melalui aplikasi yang teritegrasi seluruh wilayah di Indonesia.

“Ayo kita suksekan pendataan lengkap koperasi UMKM khususnya di Wonosobo dengan mendaftarkan produk atau usaha yang dijalankan sekarang,” katanya.

Dijelaskan lebih lanjut pendataan UMKM ini akan digelar di 15 kecamatan yang ada di Wonosobo selama lima bulan kedepan mulai April ini hingga Agustus 2022 mendatang.

“Melalui dinas terkait, kita sosialisasikan, kepada masyarakat khususnya yang berkecimpung di dunia koperasi dan UMKM untuk mensukseskan pendataan lengkap ini,” ucapnya.

Dengan melakukan pendataan maka para pelaku UMKM secara tidak langsung akan memperbaiki dan memperbaharui data UMKM yang selama ini dirasa belum maksimal.

Seperti diketahui, permasalahan data menjadi masalah klasik yang terbukti berimbas kepada berbagai hal seperti tidak tepatnya pemberian bantuan oleh pemerintah.

“Sampai saat ini telah banyak program yang dikucurkan pemerintah untuk pelaku UMKM, namun di lapangan yang kita lihat ada banyak pelaku UMKM yang tidak mendapat bantuan,” bebernya.

Bahkan ada beberapa pelaku UMKM yang mendapat bantaun double dari pemerintah. Berbagai permasalahan tersebut tak lain adalah persoalan data. Sehingga adanya pendataan ini maka akan memperbaiki serta memperbaharui data tersebut.

Dengan data yang baik, penyusunan kebijakan yang benar maka program yang dilakukan akan bisa tepat guna, tepat sasaran, tepat efektif dan tepat efisien. (gus)