Serapan Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Magelang Masih Rendah

RENDAH. Serapan anggaran realisasi penanganan Covid-19 Kota Magelang masih dianggap rendah dibanding daerah lain se-Jawa Tengah.(foto : IST/magelang ekspres)
RENDAH. Serapan anggaran realisasi penanganan Covid-19 Kota Magelang masih dianggap rendah dibanding daerah lain se-Jawa Tengah.(foto : IST/magelang ekspres)

MAGELANGEKSPRES.COM, MAGELANG – Penyerapan dana penanganan Covid-19 di Kota Magelang hingga Juli 2021 atau semester pertama masih rendah sebesar 2,9 persen dari total anggaran Rp44,6 miliar. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, Kota Magelang termasuk yang terkecil.

Di Jawa Tengah serapan tertinggi adalah Kabupaten Pemalang dengan 41,36 persen, disusul Kota Semarang dengan 33,25 persen, Pati dengan 29 persen, Kota Surakarta 25 persen.

Kemudian daerah terendah adalah Kabupaten Pekalongan sebesar 0,08 persen, Grobogan 0,11 persen, Blora 1,49 persen, Kudus dengan 1,62 persen.

Jika dibandingkan dengan daerah lain se eks-Karesidenan Kedu, Kota Magelang termasuk yang paling rendah serapannya. Sebut saja daerah tetangga Kabupaten Magelang yang telah mencapai 21,58 persen, Kebumen 13,4 persen, Purworejo 21,26 persen, dan Wonosobo 20,05 persen. Namun masih di atas Kabupaten Temanggung dengan 2,69 persen.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Magelang Marjinugroho meminta agar Pemkot Magelang segera mengebut realisasi penyerapan anggaran. Ia tidak ingin, hasil refocusing yang mengorbankan anggaran prioritas tahun 2020 lalu terulang lagi. Saat itu, sebagian besar anggaran hasil refocusing hanya menambah sisa anggaran menjadi silpa.

“Tentunya tahun 2020 bisa menjadi pelajaran. Saat itu anggaran prioritas dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Tetapi justru di akhir tahun anggaran itu tidak terpakai dan jadi silpa. Saya harap tidak terulang tahun 2021 ini,” kata Marjinu, saat dihubungi, Minggu (11/7).

Mantan birokrat Pemkot Magelang ini menilai titik permasalahan pada rendahnya penyerapan dana anggaran terletak pada mekanisme administrasi. Menurutnya, biaya penanganan di sektor kesehatan, banyak dan panjang. Belum lagi pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan yang terkendala masalah administrasi.

Artikel Menarik Lainnya :  Jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Magelang Mulai Digoyang

“Saya yakin insentif nakes ini belum sepenuhnya dibayarkan, karena prosedur yang panjang, syarat yang macam-macam, dan faktor lainnya. Termasuk klaim rumah sakit, mestinya dibangun dengan sistem digital yang terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan, Pemkot Magelang, dan pihak-pihak yang memiliki otoritas pelaporan penyerapan anggaran,” ujar Politisi Partai Demokrat itu.

Ia mengatakan, masalah di sektor kesehatan di tahun sebelumnya juga merupakan soal mekanisme administrasi dan rendahnya penyerapan anggaran. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah mulai fokus merealisasikan kebijakan anggaran. Terlebih, seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 di Kota Magelang, dia menilai sektor kesehatan merupakan sektor yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.

“Ada rencana mendatangkan relawan nakes dari mahasiswa, harus dialokasikan anggaran dari penanganan Covid-19. Kemudian permasalahan lain adalah krisis oksigen, ini harus diantisipasi. Juga pembiayaan rumah sakit darurat, rumah sakit terpusat, dan insentif tenaga kesehatan, sampai pemulihan ekonomi masyarakat harus segera dikejar,” tuturnya.

Marjinu berharap, Dinas Sosial mencairkan kembali bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Bantuan, katanya, tidak hanya berbentuk sembako bagi pelaku isoman saja, tapi warga lain yang terdampak juga harus dipikirkan.

“Seperti tahun 2020 lalu ada bantuan sosial tunai (BST) Rp600 ribu per bulan untuk satu keluarga miskin. Nah, sekarang dipilah lagi, mana yang belum mendapat, tapi terdampak PPKM darurat,” pungkasnya. (wid)