5 Hari Berjalan, 332 Kasus Pelanggaran PPKM Darurat Terancam Pidana

Polisi melakukan penutupan di sejumlah pintu exit tol dalam kota, Semanggi, Jakarta (5/07). penutupan bertujuan dalam rangka pembatasan dan pengendalian mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat. (Issak Ramdhani / fin.co.id).
Polisi melakukan penutupan di sejumlah pintu exit tol dalam kota, Semanggi, Jakarta (5/07). penutupan bertujuan dalam rangka pembatasan dan pengendalian mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat. (Issak Ramdhani / fin.co.id).

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTA – Sebanyak 332 dugaan tindak pidana terkait penanganan COVID-19 terjadi selama 5 hari Operasi Aman Nusa II dan PPKM Darurat, yakni pada 3-7 Juli 2021. Dari 332 kasus, 208 dilakukan penyelidikan, 18 dilakukan penyidikan, 103 penyidikan tindak pidana ringan, dan 3 dilakukan restorative justice.

“Tentang kegiatan Satgas 6 Gakkum Operasi Aman Nusa 2021, berdasarkan data yang dihimpun periode 3-7 Juli, berarti 5 hari, data yang dihimpun, kegiatan yang telah dilakukan oleh Satgas Hukum,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam keterangannya dikutip Jumat (9/7).

Dijelaskannya, sasaran penyelidikan adalah toko obat atau apotek, distributor obat, distributor oksigen. Hal ini bertujuan mengantisipasi kelangkaan obat dan oksigen saat selama lonjakan kasus positif COVID-19 terjadi.

“Pertama adalah penyelidikan telah dilakukan sebanyak 208 kegiatan. Penyelidikan yang dilakukan ini sasarannya adalah toko-toko obat, apotek, distribusi obat, distribusi oksigen yang ada kaitannya dengan penanganan COVID-19,” jelasnya.

Dikatakannya, petugas juga tengah melakukan penyidikan. Ada 121 kasus yang tengah disidik petugas. Namun, 103 diantarannya penyidikan tidak pidana ringan.

“Kemudian penyidikan pidana sebanyak 18 kegiatan. Kemudian penyidikan tindak pidana ringan sebanyak 103 kegiatan, dan kegiatan restorative justice sebanyak 3 kegiatan,” sambungnya.

Diungkapkannya, pada Senin (4/7), pihaknya telah melakukan penyidikan terhadap 4 kasus dugaan tindak pidana.

“Penyidikan tindak pidana pada Senin dilakukan 4 kegiatan oleh Polda Metro Jaya tentang UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit di tempat 4 kegiatan, yaitu spa, karaoke, kafe, dan tempat usaha. Penyelidikan tindak pidana ringan nihil. Kegiatan restorative justice 1 kegiatan yang dilakukan Polda Metro Jaya tentang keramaian. Jadi tempatnya di tempat pemancingan,” terangnya.

Terkait kasus penimbunan obat-obatan dan tabung oksigen ada 12 kasus. Dan tersebar di 4 wilayah hukum polda.

Artikel Menarik Lainnya :  Mas Bram Bagikan Paket Sembako Untuk Warga Terdampak Covid-19

“Terkait penimbunan obat-obat yang terkait dengan COVID-19 dan tabung oksigen. Kemudian untuk penyidikan tindak pidananya ada 6 kegiatan yang dilakukan Polda Metro Jaya 4, Polda Jateng 1, Polda Sumut 1, ini terkait dengan pelanggaran yang diatur oleh Pasal 215 KUHP UU tentang Wabah Penyakit, UU tentang Perlindungan Konsumen, UU Darurat No 12 Tahun 1951,” terangnya.

Sementara itu, Kombes Ramadhan mengatakan ada satu kejadian di Jawa Tengah di mana petugas COVID-19 yang hendak menjemput pasien dihadang. Penghadang yang kemudian menjadi tersangka itu mengancam petugas menggunakan senjata tajam (sajam).

“Saya jelaskan ada 1 kejadian yaitu penghadangan petugas penjemput pasien COVID oleh tersangka dengan menggunakan sajam yang dilakukan di wilayah Jateng. Kemudian kasus penyidikan tindak pidana ringan dilakukan 27 kegiatan dengan rincian dilakukan di wilayah Polda Jabar 26 dan Polda Banten 1 kegiatan. Ini terkait dengan pelanggaran prokes sesuai dengan Perda Provinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2001 dan Pergub Banten No 1 Tahun 2001,” jelas Kombes Ramadhan.

Sementara terkait penegakan hukum dengan restorative justice dilakukan dua kasus oleh jajaran Polda Metro Jaya. Yaitu tempat pemancingan dan panti pijat.

“Saya jelaskan bahwa kegiatan penyelidikan itu untuk memastikan ketersediaan obat-obat yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan terkait dengan penanganan obat-obat yang telah ditentukan HET (harga eceran tertinggi)-nya. Jadi untuk melalukan pengecekan bahwa obat-obat yang dijual di apotek atau toko obat harganya tidak melebihi HET yang telah ditentukan pemerintah,” tutupnya.(gw/fin)