82 Persen Nelayan Kecil Belum Nikmati BBM Bersubsidi

82 Persen Nelayan Kecil Belum Nikmati BBM Bersubsidi
82 Persen Nelayan Kecil Belum Nikmati BBM Bersubsidi

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTAKesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mencatat, sebanyak 82,08 persen nelayan kecil belum memiliki akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat KNTI Dani Setiawan mengatakan, persentase itu diperoleh dari hasil survei yang dilakukan KNTI terhadap 5.292 nelayan di 10 provinsi dengan 25 kabupaten maupun kota mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Kalimantan Utara.

“Mereka tahu ada hak mereka untuk mendapatkan BBM bersubsidi, tetapi sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses untuk membeli BBM bersubsidi,” kata Dani, Kamis (8/7/2021).

Berdasarkan hasil survei tersebut, kata Dani, mayoritas nelayan kecil tidak punya surat rekomendasi yang membuat mereka tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi.

“Nelayan tidak punya surat rekomendasi karena terkendala urusan administrasi tidak punya pas kecil, tidak punya kartu Kusuka dan lain-lain, sehingga mereka tidak bisa mengurus surat rekomendasi di dinas,” terangnya.

Bukan hanya urusan administrasi yang menjadi kendala, lanjut Dani, lokasi kantor dinas perikanan yang terlalu jauh dari perkampungan nelayan juga menjadi halangan mereka untuk mengurus surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.

“Saya mengusulkan agar pemerintah daerah jemput bola memberikan pelayanan administrasi langsung ke kampung-kempung nelayan dengan konsep seperti SIM Keliling yang dilakukan oleh pihak kepolisian,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono mengklaim, telah memberikan perhatian akses BBM bersubsidi bagi nelayan-nelayan kecil di Indonesia.

“Kementerian telah melakukan berbagai langkah bersama BPH Migas, Pertamina, dan pemerintah daerah terkait penyederhanaan regulasi, penyaluran BBM bersubsidi, revitalisasi pengisian bahan bakar umum nelayan yang tidak operasional, dan digitalisasi penerbitan rekomendasi penyaluran BBM bersubsidi,” pungkasnya. (der/fin)

Artikel Menarik Lainnya :  Menko Airlangga: Modernisasi Koperasi agar Adaptif dan Berdaya Saing