Kota Magelang Masuk PPKM Darurat Level 4

Kota Magelang Masuk PPKM Darurat Level 4 (infografis : KPCPEN)
Kota Magelang Masuk PPKM Darurat Level 4 (infografis : KPCPEN)

MAGELANGEKSPRES.COM, MAGELANG – Kota Magelang resmi menjadi salah satu daerah yang akan mempraktikkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021. Keputusan ini setelah Presiden RI Joko Widodo mengumumkan melalui siaran YouTube Sektetariat Presiden, Kamis (1/7).

Kota Magelang sendiri masuk di antara 47 daerah kabupaten/kota dengan nilai asesmen 4 di Jawa dan Bali.

Selama PPKM Darurat, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan:

  1. Perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial (tidak mendasar) wajib 100 persen menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.
  2. Kegiatan belajar mengajar wajib daring.
  3. Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan ketat.

Sektor esensial yang dimaksud antara lain keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.

  1. Pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat. Cakupan sektor kritikal antara lain energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar (listrik dan air), industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dan lainnya.
  2. Supermarket, swalayan, pasar tradisional, warung kelontong, yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen.
  3. Apotek dan toko obat diperbolehkan buka 24 jam.
  4. Kegiatan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara.
  5. Rumah makan, kafe, pedagang kaki lima (PKL), lapak jajanan baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan hanya boleh menerapkan take away (dibungkus), dan dilarang untuk dine in (makan di tempat).
  6. Kegiatan konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.
  7. Tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.
  8. Penutupan fasilitas umum yang meliputi area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya.
  9. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, san kegiatan sosial) yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.
  10. Pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
  11. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya boleh dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang.
  12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat, dan antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
  13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan faceshield tanpa masker.
Artikel Menarik Lainnya :  PPKM Darurat di Sektor Industri Bakal Diperketat

Sementara itu, Walikota Magelang dr Muchamad Nur Aziz mengaku sudah menyiapkan langkah-langkah strategis jelang PPKM Darurat, Sabtu (3/7). Salah satu upayanya adalah membatasi mobilitas warga.

“Kami akan barikade jalan-jalan tertentu. Ada dua titik yang kemungkinan akan dibarikade dulu, yaitu di Kebonpolo (Jalan A Yani) dan Simpang Trio (Jalan Jenderal Sudirman) Ini juga sebagai pengenalan kepada masyarakat bahwa kita sedang PPKM Darurat,” katanya.

Pemkot Magelang juga memastikan mall dan pusat perbelanjaan non-esensial ditutup sementara waktu. Nantinya, Satpol PP bekerja sama dengan TNI/Polri akan mengawasi sekaligus menindak secara persuasif bila terjadi pelanggaran.

“Tentunya tidak bisa langsung represif tapi akan dilakukan langkah-langkah persuasif dan edukatif. Kami juga akan menerapkan jam malam,” ujarnya.

Termasuk shelter kuliner, kata dia, dilarang memfasilitasi pengunjung untuk dine in. “Semua harus take away termasuk PKL, restoran, kafe, dan lainnya,” katanya didampingi Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Magelang Joko Budiyono. (wid)