MAGELANGEKSPRES.COM, MAGELANG – Jumlah bed occupancy rate (BOR) yang telah mencapai 82,2 persen di Kota Magelang membuat Pemkot Magelang berencana melibatkan rumah sakit swasta untuk membantu menangani pasien Covid-19. Pemkot berkomitmen untuk mempercepat proses pencairan biaya perawatan pasien Covid-19 kepada rumah sakit swasta.
”Swasta harus bisa membuka untuk pasien Covid-19. Tidak usah khawatir. Yang terpenting disiapkan bagaimana caranya untuk menolong sesama dan gerakan kemanusiaan. Kami komitmen untuk langsung membayar dua hari kemudian sebesar Rp7 juta setiap satu orang pasien Covid-19,” kata Walikota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz, Selasa (29/6).
Ia menilai, rumah sakit swasta punya fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan lain, rumah sakit swasta untuk menolaknya.
”Di sini ada Pak Eddy (Eddy Sutrisno, Pemilik RS Lestari Raharja) dan Pak Pantja (Direktur RS Harapan). Jujur saja, saya punya 4 rumah sakit di Pemalang, swasta semua, di sana saya minta buka untuk penanganan Covid-19, tidak masalah, urusan kemanusiaan memang harus seperti itu,” ujarnya.
Ia meminta pemilik rumah sakit swasta tidak usah khawatir masalah pembayaran dari APBD. Ia menjamin dengan dana talangan yang telah dialokasikan, maka proses pencairannya bisa lebih cepat.
”BPKAD sudah menjelaskan seberapa kuat kemampuan anggaran kita. Sudah siap untuk mencairkan dua sampai lima hari setelah merawat pasien Covid-19,” tuturnya.
Direktur Rumah Sakit Harapan Kota Magelang, dr Pantja Kuncoro mengaku siap menindaklanjuti arahan dari orang nomor satu di Kota Sejuta Bunga itu. Menurutnya, RS Harapan sudah menyediakan 140 tempat tidur (TT) pasien isolasi.
”Selain menyediakan ruang isolasi, kami juga mewacanakan untuk mendirikan tenda darurat, dan di situ bisa dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19 yang bergejala ringan dan sedang,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Magelang, Joko Budiyono menambahkan, untuk mengendalikan situasi saat ini memang diperlukan keterlibatan semua pihak. Tidak hanya rumah sakit swasta, Pemkot Magelang juga akan menggandeng pemerintah daerah sekitar, untuk meminimalisasi mobilitas warga.
”Kasus Covid-19 ini perlu penanganan serius, kalau tidak serius akan membahayakan keselamatan masyarakat. Walaupun kita tidak boleh tergopoh-gopoh tapi harus ada langkah nyata,” kata Joko di Ruang Adipura Kencana Setda Kota Magelang.
Joko menjelaskan, Pemkot Magelang telah berupaya menambah TT isolasi pasien Covid-19 di 3 rumah sakit rujukan, yakni RSUD Tidar, RST dr Soedjono, dan RSJ Prof dr Soerojo. Namun, saking banyaknya pasien BOR RS rujukan itupun semakin melonjak, tinggal menyisakan 17 persen saja.
Selain itu, pihaknya juga telah meminta rumah sakit swasta di wilayahnya untuk juga menyediakan fasilitas atau TT khusus untuk pasien Covid-19. Ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus aktif yang diprediksi masih akan terjadi hingga Juli 2021 mendatang.
”Rumah sakit (rujukan) harus tambah TT, tidak boleh tidak. Kita juga akan beli alat pemeriksaan test PCR, dan sediakan ruangan khusus di laboratorium kesehatan. Lalu rumah sakit swasta kita minta untuk menambah minimal 10 TT pasien Covid-19, selama ini rumah sakit swasta tidak menangani Covid-19,” jelasnya.
Joko menjelaskan bahwa saat ini Kota Magelang masuk dalam zona oranye atau zona risiko sedang penularan Covid-19. Namun demikian, Joko menginstruksikan seluruh jajarannya di tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga RT/RW untuk siaga.
Joko menyebutkan, data terkini dari 17 kelurahan di Kota Magelang, sebanyak 14 kelurahan masuk kategori zona orange, 2 kelurahan zona merah, dan 1 kelurahan zona kuning.
”Warning bagi Camat dan Lurah, untuk fokus di zona masing-masing RT. Kalau ada RT zona merah langsung lockdown RT, begitu juga dengan oranye dan kuning untuk warning,” tegasnya.
Selain itu, para pamong wilayah diminta mengoptimalkan Satgas Jogo Tonggo untuk memantau kondisi lingkungan masing-masing. Termasuk Camat dan Lurah memastikan persediaan dan distribusi logistik, disinfeksi lingkungan, bantuan sosial, dan sebagainya.
”Kalau ada warga yang positif, perhatikan kondisinya, kalau OTG arahkan untuk isolasi di tempat isolasi terpusat karena disana lebih bisa dipantau,” ungkapnya. (wid)