Dewan Usulkan Pasar Dijadikan Perusda

RETRIBUSI. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pasar tradisional di Kota Magelang sebagian besar berasal dari retribusi para pedagang.

MAGELANGEKSPRES.MAGELANG SELATAN – Salah satu Anggota DPRD Kota Magelang, dari Fraksi Partai Demokrat, Waluyo mengusulkan pengelolaan pasar di wilayah setempat diubah menjadi perusahaan daerah (Perusda). Selama ini, pasar tradisional yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dianggap sangat membebani APBD Kota Magelang.

”Sudah saatnya pasar tradisional dijadikan Perusda agar lebih profesional. Dengan bentuk perusahaan daerah, pasar akan menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar, karena manajemen yang kompeten dan lebih optimal,” kata Waluyo kepada wartawan, Rabu (7/4).

Menurutnya, beban Disperindag sudah sangat banyak. Terutama masalah pemeliharaan dan pengelolaan pasar tradisional. Dengan pengubahan status, kata Waluyo, juga merupakan salah satu usaha memodernisasi pasar tradisional.

”Wacana dijadikan Perusda sebenarnya sudah lama, sehingga pasar akan lebih maju dan berkembang, tanpa harus membenani APBD kita,” ujarnya.

Waluyo mencontohkan, kebijakan tersebut sudah diterapkan di Kota Bogor, Jawa Barat. Perkembangan pasar-pasar tradisional di Kota Hujan itu sekarang telah menjelma sebagai penyumbang PAD yang besar.

”Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pelayanan dan menambah PAD. Tapi kalau di awal ya yang penting tidak terlalu menjadi beban APBD, bisa mandiri. Karena sekarang tidak seimbang, antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Magelang, Catur Budi Fajar Sumarmo menegaskan, pada prinsipnya usulan pasar tradisional menjadi Perusda sangat positif. Hanya saja, kurang tepat jika diterapkan sekarang ini. Sebab, Kota Magelang masih minim sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan anggaran yang terbatas.

”Kalau pasar diubah jadi Perusda, otomatis ASN tidak lagi diperkerjakan di sana. Penggantinya adalah karyawan atau pegawai yang secara langsung akan menambah beban APBD, karena mereka kan harus digaji,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai beban tambahan untuk keuangan daerah. Pasalnya, Pemkot Magelang memiliki tanggung jawab penyertaan modal jika hendak mengubah pasar menjadi Perusda.

”Perusahaan itu kan butuh modal dari APBD. Jumlahnya tentu saja tidak sedikit, sehingga bukan menambah PAD, tapi dikhawatirkan justru akan menambah beban APBD,” terangnya.

Di satu sisi, empat pasar tradisional di Kota Magelang, kata Catur, mampu menyumbangkan PAD hingga Rp2 miliar tiap tahun. Sumbangan itu berasal dari biaya retribusi para pedagang.

”Sebagian kita gunakan untuk biaya pemeliharaan dan pengelolaan pasar. Tapi jumlahnya tetap lebih besar pendapatan dari pada pengeluaran, sehingga bisa diartikan kalau kita masih untung dengan mengandalkan retribusi sebagai satu-satunya pemasukan pasar,” tuturnya.

Catur menyebut, retribusi terbanyak berasal dari Pasar Rejowinangun, karena memang yang terluas dan memiliki pedagang paling besar dibanding tiga pasar lainnya.

”Yang kedua adalah Pasar Gotong Royong, Pasar Kebonpolo di posisi ketiga, dan Pasar Cacaban di posisi keempat. PAD dari pasar tradisional sendiri setiap tahun selalu mengalami kenaikan,” pungkasnya. (wid)