Pondok Pesantren Kembangkan PDF

IMTIHAN. Kepala Kemenag Wonosobo bersama komisi D memantau Imtihan Wathoni atau Ujian Nasional (UN) di ponpes Mubaarok Manggisan Mojotengah.

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO – Pondok pesantren (ponpes) yang ada di daerah perlu mengembangkan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Sehingga santri selain mengaji juga mendapatkan ijazah formal setara sekolah umum.
“Saya kira penting ponpes di Wonosobo mulai mengembangan pendidikan diniyah formal, sehingga santri akan mendapatkan ijazah setara sekolah umum,” ungkap Kepala Kementerian Agama Wonosobo Ahmad Farid usai memantau Imtihan Wathoni atau Ujian Nasional (UN) di Ponpes Mubaarok Manggisan Mojotengah.
Menurutnya, PDF Wustho dan PDF Ulya yang ada di PP Al Mubaarok ini sudah sangat baik. Pesertanya termasuk banyak diikuti 424 santri dan sudah dapat menyelenggarakan Imtihan Wathoni atau Ujian Nasional (UN) empat kali.
“Dari pantauan pelaksanaan Imtihan Wathoni (UN) PDF Wustho dan PDF Ulya tadi, semua berjalan lancar. Seluruh santri bisa mengerjakan soal UN berbahasa Arab dengan baik. Baik yang menggunakan paper, komputer maupun HP Android,” ujarnya
Dijelaskan, bahwa pesantren masih menjadi pendidikan terbaik di Indonesia. Karena selain mengajarkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning, pendidikan karakter yang diajarkan pada santri sangat kuat dan membumi.
“Santri masa kini juga punya wawasan yang luas dan mampu menguasai ilmu pengetahuan maupun teknologi informasi dengan baik. Lulus dari pesantren, selain pandai mengaji, santri juga cakap dan punya skill leadership yang mumpuni,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komis D DPRD Wonosobo Bidang Pendidikan Dan Kesra, Ahmad mengemukakan bahwa wakil rakyat bersama eksekutif tengah menggodok poeraturan daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pesantren sebagai turunan teknis UU Pesantren di daerah.
“Perda tentang penyelenggaraan pesantren di Wonosobo nanti akan menjadi acuan teknis di lapangan. Sehingga ketika pemerintah akan mengucurkan dana lewat APBD ke ponpes sudah ada petunjuk yang jelas,” ujarnya.
Upaya pembuatan kebijakan tersebut mendesak dilakukan mengingat Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang memiliki banyak ponpes dan madin. Sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari sisi kebijakan.
“Pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap pesantren, terbukti saat ini ponpes lah yang menyelamatkan generasi muda dari racun terorisme, dan menjaga keutuhan NKRI,” pungkasnya. (gus)

Artikel Menarik Lainnya :  15 Titik Paling Rawan Longsor di Wonosobo Bakal Dipasang EWS