Food Estate Terancam Disetop

Food Estate Terancam Disetop

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Program Food Estate tengah mendapat sorotan publik, termasuk anggota DPR RI. Apabila program tersebut tak berhasil meningkatkan produksi pangan nasional, maka bisa saja dihentikan di tengah jalan.

Diketahui, Anggota Kelompok Tani Sehati Desa Siriaria, Jansen Lumban Gaol (Op Citra) mengatakan, hampir seluruh tanaman bawang, khususnya bawang merah di areal Food Estate itu kondisinya memprihatinkan karena mengalami kerusakan yang hampir sama yakni mengalami kering daun dan pertumbuhannya lambat serta mengecil.

Kondisi ini dikhawatirkan tidak akan membuahkan hasil seperti yang diharapkan dan bakal merugi, baik dari segi materi maupun tenaga.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Andi Akmal Pasluddin menegaskan, DPR berhak untuk menghentikan program Food Estate. Jika program tersebut tidak dapat mendongkrak produksi pangan nasional.

“Tentu saja bisa (dibatalkan) jika tidak sesuai. Nanti kan ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diaudit keuangan dan kinerjanya. DPR kan bisa meminta audit khusus kalau memang fakta-fakta lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan,” ujar Andi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (26/2).

Andi mengungkapkan, pada saat rapat bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), memang banyak suara-suara yang tidak setuju dengan program Food Estate ini. “Jadi banyak juga teman-teman (Komisi IV) yang mempertanyakan bagaimana kelanjutan program Food Estate ke depannya,” kata Andi.

Kendati demikian, dia meminta agar masyarakat bersabar untuk menunggu hasil tinjauan langsung oleh Komisi IV ke lapangan, untuk melakukan evaluasi dan menjaring permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Andi berjanji akan menginformasikan kepada publik apapun hasil temuannya nanti.

“Konsen kami adalah bagaimana para petani mendapatkan manfaat dari program ini. Makanya harus jelas juga bagi kami dan perlu peninjauan lapangan untuk memutuskan,” ucap Andi.

Artikel Menarik Lainnya :  Menuai Reaksi Keras, Sejumlah Fraksi DPR Tolak Fasilitas Isoman Hotel

Terpisah, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menuturkan, berdasarkan laporan dari anggota Perpadi di lapangan, khusus untuk tanaman padi, program Food Estate dianggap berhasil meningkatkan produktivitas hasil panen.

“Yang saya lihat, saya dengar dan saya perhatikan Food Estate itu pada dasarnya adalah peningkatan kapasitas lahan tiap masyarakat melalui pendekatan Food Estate. Adapun hasil tanamnya itu, saat ini dipengaruhi adanya perbaikan infrastrukturnya, kemudian ada peningkatan pelayanan sarana produksinya, pelayanan pasca panennya. Jadi hal-hal seperti itu yang dilakukan. Jika itu optimal dilakukan, pasti dampaknya produktivitas,” ujar Sutarto kepada FIN, kemarin.

Pemerintah sendiri menganggarkan dana Rp104,2 triliun untuk sektor ketahanan pangan di tahun 2021. Menurut Presiden Joko Widodo saat membacakan Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, dana ketahanan pangan itu diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan.

Disebutkan, total anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan melalui beberapa cara. Pertama, pemerintah membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.

Kedua, pemerintah melakukan revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan termasuk distribusi pangan. Serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (Food Estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun ini. (git/din/fin)