Tersangka Diduga Lebih dari Dua Orang, Kasus Dugaan Korupsi di BPR BKK Kebumen

SAMPAIKAN: Presidium Mas Koko Kebumen (paling kiri) dan Mantan Direktur BPR BKK Kebumen Budi Santoso (paling kanan) saat menyampaikan ke media.

MAGELANGEKSPRES.COM,KEBUMEN – Mencuatnya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bank PD BPR BKK Kebumen, dapat menjadi kunci untuk membuka kebobrokan Birokrasi di Kebumen. Namun demikian hal itu tergantung dari keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut kasus tersebut. PB BPR BKK Kebumen merupakan BUMD milik pemerintah. Dalam kasus dugaan tipikor Rp13 miliar tersebut tentunya melibatkan banyak pihak. Sehingga dalam kasus tersebut tersangkanya setidaknya lebih dari dua orang.

Adapun dua orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kebumen yakni Giyatmo dan Karsimin. Dalam kondisi normal Bank PD BPR BKK Kebumen merupakan lembaga keuangan. Dalam hal kredit dan lainnya, bank tersebut menjadi subjek untuk memutuskan kebijakan. Namun demikian dalam kasus kebijakan kredit Rp13 miliar itu, posisi PD BPR BKK seakan bukan menjadi subjek melainkan “objek”. Dimana kala itu terdapat beberapa pihak yang “merekomendasikan” agar pencairan Rp13 miliar dilaksanakan.

Disinggung mengenai hal tersebut, Mantan Direktur BPR BKK Kebumen Budi Santoso membenarkan jika dalam kasus kredit Rp 13 miliar tersebut memang BPR BKK Kebumen menjadi “objek” dari rekomendasi para subjek. Namun demikian selain pada kredit Rp13 miliar, BPR BKK Kebumen tetap merupakan subjek dalam mengambil kebijakan.

“Gimana ya?. Ya dalam kasus kredit Rp 13 miliar bisa dikatakan seperti itu. Namun kalau kebijakan yang lain BPR BKK tetap menjadi subjek,” tuturnya, Selasa (23/2).

Budi juga menjelaskan, dalam proses kredit Rp13 miliar tersebut memang terdapat beberapa pihak yang “merekomendasikan”. Namun demikian persoalan tersebut sudah masuk dalam ranah hukum. Untuk itu sebaiknya hormati proses hukum yang kini tengah berjalan.

“Ya kita dukung dan hormati aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Sementara itu munculnya kembali kasus PD BPR BKK Kebumen juga mendapat tanggapan dari Presidium Mas Koko Kebumen Panggih Prasetyo.

Pihaknya menegaskan dalam kasus tersebut jelas akan menyeret banyak pihak termasuk para petinggi. Ini jika penegak hukum serius dalam menangani dan memproses PD BPR BKK Kebumen. Maka kasus ini jelas akan menjadi kunci yang membuka tabir gelap kebobrokan birokrasi di Kebumen.

“Namun kalau proses hukumnya tidak serius ya sama saja. Hanya akan ada segelintir orang yang dihukum. Setelah itu kasus akan selesai dengan waktu,” tegasnya.

Bagi Panggih, munculnya kembali kasus BKK Kebumen dapat menjadi babak baru untuk kebaikan Kebumen. Masa kelam, tabir gelap akan terkuak. Kasus BKK Kebumen mungkin sama besarnya dengan tragedi KPK beberapa tahun silam. Masih segar dalam ingatan kala itu kebobrokan birokrasi Kebumen terangkat ke permukaan.

Publik dapat mengetahui sesuatu yang selama ini tertutupi. Panggih sendiri yakin ada kekuatan yang menekan jajaran direksi untuk mengakomodir pengajuan pinjaman tersebut. Kekuatan ini adalah oknum birokrasi yang kala itu memang mempunyai power luar biasa dalam menentukan kebijakam atau pun bagi-bagi pekerjaan/proyek. Ini seperti yang terungkap dalam pengembangan Kasus OTT KPK tahun 2016 di Kebumen.

“Kami mendukung penuh dan apresiasi Kejaksaan Negeri Kebumen. Bongkar dan bongkar. Kami juga mengharapkan Tersangka Giyatmo dapat membuka semuanya. Ini baik dalam proses maupun kemana aliran uang hasil pinjaman BKK tersebut. TPPU memang dibuka pada kasus ini,” ucapnya. (mam)