PUPR Targetkan Serap 777.206 Tenaga Kerja

Pelaksanaan program Padat Karya Tunai pembangunan jembatan/Dok Birkompu

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) di tahun anggaran 2021. Alokasi anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp12,6 triLIUN untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi Covid-19.

“PKT itu juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok,” ujar Menteri Basuki kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (2/2).

Data Kementerian PUPR, alokasi anggaran untuk PKT 2021 untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp3,23 triliun. Program tersebut dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Dirjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi. Alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui tujuan kegiatan yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi senilai Rp2,25 triliun dan pembuatan Akulfer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) senilai Rp70,8 miliar tersebar di 265 lokasi.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah dan Air Baku di 1.703 lokasi sebesar Rp68,49 miliar, OP Irigasi dan Rawa di 735 lokasi sebesar Rp213 miliar, Tugas Pembantuan OP Irigasi dan Rawa sepanjang 2.041 km sebesar Rp328 miliar, OP Sungai dan Pantai di 1.360 lokasi dengan anggaran sebesar Rp244 miliar, dan OP Bendungan, Danau, Situ, Embung sebesar Rp60,52 miliar di 503 lokasi.

Di Bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp3,01 triliun untuk pekerjaan preservasi jalan senilai Rp1,05 triliun, preservasi jembatan sebesar Rp460 miliar, dan revitalisasi drainase jalan sebesar Rp1,5 triliun. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi.

Artikel Menarik Lainnya :  Begini Ternyata Rasanya Pakai Smartphone Flagship yang Affordable dari Samsung

Kemudian, Bidang Permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp3,36 triliun yang digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.390 desa dengan anggaran Rp 910 miliar, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dengan dana Rp1,56 triliun dan akan dilaksanakan di 1.260 lokasi, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 147 lokasi dengan anggaran Rp90 miliar, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan sebesar Rp540 miliar, serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 261 kelurahan dengan anggaran Rp260 miliar.

Selanjutnya, anggaran padat karya juga disalurkan oleh Dirjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 114.900 unit. Pada TA 2021 dialokasikan sebesar Rp2,46 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya.

Terpisah, Komisi V DPR RI, Bambang Harya S meminta kepada pelaksana program PKT, khususnya Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan agar cakupan pelaksanaan program tersebut bisa diperluas, agar semakin banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya program tersebut.

“Padat karya tunai yang dilakukan di 2020 sudah bagus, karena angka serapannya diatas 80 persen. Paling tidak itu bisa membantu daya beli masyarakat,” ujar Bambang kepada FIN, kemarin.

Agar PKT bisa berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, kata dia, program tersebut juga harus disinergikan dengan program lain. Sebagai contoh pada Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang memiliki program sertifikasi bagi tenaga kerja sektor konstruksi.

“Ini akan berguna ketika nanti sudah normal, pandemi berakhir, mereka sudah memiliki bekal untuk bekerja secara mandiri,” tuturnya.

Namun demikian, penyelenggara program PKT, dalam hal ini Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, tetap harus bisa menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh peserta program PKT tersebut berkualitas dari sisi mutunya.

Artikel Menarik Lainnya :  Weekend di Rumah Aja? Ini 3 Ide Konten Menarik yang Bisa Kamu Buat Saat di Rumah

Sementara itu, Ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto menilai upaya pemerintah dalam program PEN INI sudah cukup optimal. Tak hanya pemberian stimulus bagi dunia usaha, program-program di kementerian, seperti misalnya pada Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR melalui Padat Karya Tunai, disebut mampu mengakselerasi perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Program PEN padat karya tunai sangat tepat diterapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah terdampak Covid-19 sehingga bisa menjaga daya beli mereka yang pada akhirnya akan mendongkrak agregat demand di sektor riil,” ujar Ryan, kepada FIN, kemarin.

Program ini, kata Ryan, layak dilanjutkan namun dengan proses monitoring dan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan di lapangan. Tujuannya adalah agar program ini efektif dan optimal mencapai tujuannya.

“Program padat karya tunai ini sangat tepat bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi Covid-19. Dengan program padat karya tunai, mereka punya pekerjaan baru dan memperoleh penghasilan. Sehingga konsumsi masyarakat atau rumah tangga terdongkrak yang pada gilirannya bisa menopang pertumbuhan ekonomi (PDB),” pungkasnya. (git/din/fin)