Demokrat Diguncang

Demokrat Diguncang

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Ada dugaan gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional. Hal ini diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader baik pusat maupun daerah.

Lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo juga dikaitkan dengan gerakan tersebut. mulai dari menteri hingga pejabat. Caranya, dengan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB). Bahkan, ada dugaan nantinya akan dijadikan kendaraan untuk maju di Pilpres 2024.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, hal ini bisa saja. Menurutnya, Partai Demokrat sebagai oposisi tengah dicoba untuk digoyang. Pecah. Menjadi dua kubu agar perolehan suara tidak lagi besar.

Ujang berkaca dari partai dengan logo matahari putih. Partai Amanat Nasional. Sosok Amien Rais yang begitu kental dengan PAN, kini sudah tiada. Tokoh reformasi tersebut justru membuat partai baru. Partai Ummat.

“Jika menjatuhkan AHY untuk 2024, saya rasa bukan. Jangan dikaitkan ke situ. Ini menurut saya agar Demokrat sebagai oposisi tidak lagi terlalu galak. Seperti PAN gitu lho. Bukan cuma PAN, PKS dan Berkarya juga sama kan,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menilai jika pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terlalu tendensius. Padahal, hal yang diungkapkan masih sebatas dugaan. Perlu pembuktian lebih lanjut. Apakah yang dilontarkan AHY benar atau tidak.

“Praduga yang cukup serius dan tendensius. Perlu dibuktikan. Apakah benar, atau ingin menaikkan posisi tawar,” kata Djarot, Senin (1/2).

Djarot melanjutkan, saat ini posisi pemerintahan sudah cukup kuat. Sehingga, ia meminta Partai Demokrat untuk tetap berada di luar koalisi sebagai cek and balances.

Artikel Menarik Lainnya :  Menuai Reaksi Keras, Sejumlah Fraksi DPR Tolak Fasilitas Isoman Hotel

Diketahui.Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo soal adanya dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

“Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” katanya.

Pengiriman surat konfirmasi itu kata dia berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. “Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ucap dia.

Hanya saja, AHY mengaku tidak langsung percaya. Pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Gabungan Pelaku

Dalam pernyataannya, AHY menegaskan, gabungan dari pelaku gerakan tersebut terdiri dari lima orang. Yakni satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.

“Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” ungkap dia.

Menurutnya, ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. “Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024,” ujar AHY.

Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Mafia Bermain! Harga Obat COVID-19 Tembus Rp25 Juta

Partai Demokrat berharap, semua itu tidak benar. hanya saja, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.

Sebenarnya, AHY menyatakan pihaknya sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, pihaknya menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka.

“Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam,” bebernya.

Namun dalam upaya mempertahankan kedaulatannya, AHY memastikan akan menempuh jalur dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.

“Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, insya Allah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban. Bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional. Yang tengah menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi dewasa ini,” tandasnya. (khf/fin)