Dihajar Pandemi, PAD Lebihi Target, Bisa Capai 120,9 Persen

PAD Magelang capai target
TEKNOLOGI. BPKAD Kota Magelang menerapkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesadaran warganya membayar pajak, salah satunya dengan memfasilitasi tapping box untuk restoran dan rumah makan.

MAGELANGEKSPRES.COM, MAGELANG  – Capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kota Magelang tahun 2020 melebihi target sebesar Rp240.421.207.000, atau 120,91 persen. Meski dihajar pandemi Covid-19 hampir 10 bulan lamanya di tahun 2020, PAD mampu direalisasi sebesar Rp290.689.431.646.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Nanang Kristiyono mengatakan, lain-lain pendapatan yang sah menjadi penyumbang terbanyak sebesar Rp240.208.419.075 atau mencapai 122,34 persen dari target Rp196.338.413.000.

Kemudian, pendapatan pajak daerah meraih Rp35.958.686.531 atau terealisasi 118,64 persen dari target Rp30.308.000.000. Sementara, pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan mendapat Rp9.217.035.218, terealisasi 99,21 persen dari target Rp9.290.216.000.

Selanjutnya, pendapatan retribusi daerah tercapai sebesar Rp5.305.290.822 atau 118,3 persen dari target Rp4.484.578.000.

“Secara global pendapatan asli daerah dari rincian itu dapat diraih 120,91 persen dari target. Meskipun ada yang tidak sesuai target karena kurang 0,7 persen untuk pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, tapi secara umum naik signifikan,” katanya, Kamis (14/1).

Meski di tengah pandemi Covid-19 yang membuat daerah-daerah lainnya terdampak penurunan PAD, namun Kota Magelang tetap berhasil mempertahankan tren positif ini.

Selama 6 tahun terakhir, PAD Kota Magelang terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data BPKAD, PAD tahun 2019 mencapai Rp262.180.829.382. Jumlah tersebut meningkat dari PAD sebelumnya di tahun 2018 yakni Rp247.964.020.565. Kemudian Rp233.557.714.356 di tahun 2017, Rp220.315.848.702 di tahun 2016, dan Rp186.677.410.081 di tahun 2015.

”Setiap tahun berbagai upaya strategi dan kebijakan terus ditempuh Pemkot Magelang dalam rangka meningkatkan PAD ini. Tak heran jika PAD kita terus meningkat. Perolehan ini semata-mata digunakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono.

Artikel Menarik Lainnya :  Obat-obatan COVID-19 Hilang di Pasaran, Polri Harus Cepat Bergerak

Joko menyebutkan, hasil capaian 120,91 persen dari target PAD tahun 2020 tidak terlepas dari sejumlah pemasukan. Antara lain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

”Meskipun tidak punya sumber daya alam (SDA), Kota Magelang mampu konsisten menaikkan PAD-nya selama lima tahun terakhir. Ini membuktikan jika kebijakan yang ditempuh sudah sesuai jalur,” ujarnya.

Dia meminta jajaran perusahaan daerah (Perusda), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Layanan Daerah (BLUD), dan sektor lainnya, untuk senantiasa mengikuti tren kenaikan ini. Caranya dengan meningkatkan fungsi pelayanan secara optimal.

”PAD dari Perusda jumlahnya tidak sedikit. Namun pemerintahan tidak mencari keuntungan dari PAD ini, melainkan semata demi kesejahteraan masyarakat yang kian meningkat. Jadi yang harus dibenahi, selain mencapai target, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dikesampingkan,” tandasnya.

Kepala BPAD Kota Magelang, Wawan Setiadi menambahkan, keberhasilan capaian PAD ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sebagai contoh, realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) juga meningkat setiap tahun.

Menurutnya, faktor tingginya kesadaran warga ini juga dipengaruhi ketersediaan fasilitas juga kebijakan yang ditempuh. Ia mencontohkan, masyarakat sekarang sangat dimudahkan dalam membayar pajak. BPKAD bahkan menyediakan fasilitas pembayaran berbasis digital atau web service.

”Fasilitas ini memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran secara efektif, efisien, dan transparan. Sangat cocok juga karena tahun kemarin kita dilanda pandemi, tetapi warga tetap bisa membayar pajak secara online,” ujarnya. (wid)