Lima Toko Modern di Purworejo Masih Bermasalah, Izin Belum Beres Nekat Beroperasi

PERIZINAN. Layanan perizinan tidak harus mendatangi Kantor Dinas PMPTSP Purworejo karena sebagian sudah dapat dilakukan secara online.
PERIZINAN. Layanan perizinan tidak harus mendatangi Kantor Dinas PMPTSP Purworejo karena sebagian sudah dapat dilakukan secara online.

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO – Sebanyak 5 toko modern di Kabupaten Purworejo masih bermasalah terkait perizinannya. Meski demikian, para pengelolanya masih nekat mengoperasikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Purworejo, Fithri Edhi Nugroho, menyebut kelima toko modern tersebut berada di Kecamatan Butuh, Grabag, dan Kecamatan Loano. Di Butuh dan Grabag tercatat ada 2 toko, sedangkan untuk Loano hanya ada 1 toko.

“Masih ada 5 yang bisa kami tutup operasionalnya,” sebutnya saat dikonfirmasi, Jumat (11/12).

Dalam perjalanannya, ada 7 toko modern yang bermasalah karena belum beres perizinannya. Namun, 2 toko telah kooperatif dan menyusuli kebutuhan administrasinya.

Adapun pelanggaran yang menjadikan usaha toko modern itu ilegal yakni karena melanggar garis sempadan bangunan serta tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

“Dulu sempat dilakukan penutupan pada awal tahun. Tapi bulan Juni mereka membuka usahanya lagi. Alasannya karena merasa sudah mengantongi izin dari OSS,” jelasnya.

Padahal, dalam ketentuan OSS harus sudah ada UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH) Purworejo. Dari aspek administrasi, otomatis sebenarnya perizinannya belum efektif karena tidak memenuhi komitmen dasar.

Lebih lanjut Fithri mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan DPMPTSP akan bergerak melakukan penertiban. Namun, tindakan itu akan melibatkan OPD terkait. UKL-UPL akan ditangani oleh Dinas LH, sedangkan terkait garis sempadan bangunan menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

“Sementara untuk penutupan operasi akan dilakukan tim penegakan Perda di Satpol PP dan Damkar,” ungkapnya.

Hingga saat ini, proses peringatan sudah dilakukan dan mengikuti prosedur yang ada, yakni teguran yang dilanjutkan dengan peringatan.

Artikel Menarik Lainnya :  Dilematis, Imbas Kedelai Mahal, Produsen Tahu Terpaksa Naikkan Harga

“Kita harapkan para pelaku usaha bisa tertib mengikuti aturan yang ada. Proses perizinan sebenarnya sudah kita permudah,” tandasnya. (top)