UMKM Bisa Ungkit Ekonomi Nasional 4 Persen di 2020

UMKM Bisa Ungkit Ekonomi Nasional 4 Persen di 2020
UMKM Bisa Ungkit Ekonomi Nasional 4 Persen di 2020

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengungkit perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19 cukup besar hingga 60 persen. Karenanya, jika UMKM dikelola dengan baik maka diperkirakan ekonomi domestik bisa diposisi 4 persen hingga akhir 2020.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, peran UMKM sangat penting dalam memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat hantaman pandemi Covid-19.

“Iya, kalau kami fokus untuk mengelola UMKM dengan bai, pertumbuhan ekonomi minimal 3,5 persen hingga 4 persen. insyaallah sudah dapat,” katanya di Jakarta, kemarin (17/9).

Dia menyebutkan, industri UKM yang kuat maka secara otomatis ekonomi domestik akan menggeliat. Ini karena UMKM berkontribusi terhadap ekonomi nasional mencapai 60 persen. Selain itu, mampu menciptkan lapangan pekerjaan di dalam negeri sebesar 70 persen hingga 80 persen.

“120 juta UMKM itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Bayangkan, sekitar 70 persen hingga 80 persen kontribusi ke lapangan pekerjaan di Indonesia dan kontribusi ekonominya 60 persen,” ujarnya.

Pada 1998 silam, kata dia, UMKM berdiri kokoh dan menyelamatkan ekonomi negara saat krisis. Sebaliknya, perusahaan besar banyak yang kolaps tidak bisa bertahan karena gempuran krisis ekonomi.

“Maka kalau dibilang UMKM adalah garda terdepan yang menyelamatkan ekonomi nasional tidak berlebihan. Sebab, pada tahun (1998) bukan korporasi besar, karenanya eksistensi UMKM, kontribusi bagi bangsa dan negara harus dimaknai sebagai aset besar,” ucapnya.

Sementara Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, sektor UMKM harus dijaga dengan baik, karena sektor tersebut mampu menyerap 97 persen tenaga kerja. Artinya, jika UMKM terganggu maka angka pengangguran akan bertambah.

“Karena kalau UMKM ini terganggu maka kita khawatir angka pengangguran (bertambah) banyak,” kata Teten.

Di masa pandemi Covid-19 ini, kata dia, ujian bagi pelaku UMKM. Sebab banyak pekerja formal yang kehilangan pekerjaan, sehingga kemungkinan besar banyak yang banting stir menjadi pelaku usaha mikro. Kondisi ini menyebabkan terjadi pesaingan cukup tinggi antara pelaku usaha.

“Bahkan orang yang di PHK dari sektor formal juga akibatnya harus diserap juga oleh UMKM, sehingga tingkat persaingan UMKM tinggi,” tutur Teten.

Oleh karena itu, mantan Kepala Staf Kepresidenan ini tengah berupaya untuk menjaga pelaku UMKM agar tidak tumbang. Meski dalam kondisi sulit saat ini, pihaknya berupaya terus menggeliatkan pelaku UMKM. “Untuk itu kita harus berusaha agar UMKM kita ini bisa bertahan dalam kondisi yang cukup sulit,” ucapnya.

Upaya tersebut dilakukan, yakni agar tidak ada lagi penambahan angka pengangguran. “Yang terpenting itu tidak ada lagi jumlah pengangguran,” ucapnya.

Terpisah, ekonom Faisal Basri menyarankan untuk menyelamatkan UKM dan UMKM nasional dari dampak pandemi Covi-19, pemerintah harus memberikan akses kepada pelaku UKM dari luar negeri agar dapat memasuki pasar Indonesia.

Pasalnya, selama ini yang dilakukan pemerintah untuk menopang UKM nasional hanya dengan menggelontorkan dana saja. Tanpa memberikan akses kepada sektor tersebut untuk masuk dan bermitra dengan UKM luar negeri, utamanya yang memproduksi pasokan bahan baku atau suplly value chain.

Padahal, di saat terjadi disrupsi global value chain seperti sekarang, UKM Indonesia memiliki potensi cukup besar untuk kembali bangkit. Tidak hanya di masa pandemi, namun juga pasca wabah nanti.

“Mereka akan mencari partner lokal, mereka akan mencari UKM-UKM kita. Nah, bantulah. Jadi UKM itu enggak sekadar dikasih dana-dana itu, tanpa muatan supply chain. Ini kan selama Covid-19. Jadi pasca Covid-19 sungguh strateginya harus berubah,” ucapnya.

Selain itu, dengan memberikan izin kepada UKM luar negeri untuk masuk ke Indonesia juga akan membuka lebih banyak lapangan kerja. Sebab, saat diberikan izin masuk, UKM luar negeri tidak akan membawa serta tenaga kerjanya, melainkan akan menggunakan rakyat Indonesia.

Faisal mencontohkan, UKM asal Jepang, saat mereka diberikan izin masuk, mereka akan memindahkan lokasi usaha seluruhnya ke Indonesia. Bukan membuka cabang, layaknya industri besar seperti Mitsubisihi dan Toyota. (din/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here