Pelototi Realisasi Anggaran

Jokowi Tegur Menteri Jika Pencairan Masih Rendah
Jokowi Tegur Menteri Jika Pencairan Masih Rendah

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Realisasi belanja kementerian/lembaga menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Kepala negara menegaskan akan memelototi langsung progresnya. Jokowi juga bakal langsung menegur menteri jika pencairan anggarannya rendah.

“Saya perintahkan di seluruh kementerian/lembaga agar mengeluarkan belanja-belanja yang ada. Ini akan saya pantau setiap hari,” tegas Jokowi saat mengunjungi Posko Penanganan COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6).

Saat ini, lanjutnya, setiap hari dirinya memeriksa jumlah pencairan anggaran setiap kementerian dan lembaga negara. Jika realisasi serapan anggaran tidak sesuai ekspetasinya, dirinya langsung menghubungi menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk memberi peringatan. “Kalau masih rendah, saya telepon. Langsung saya tegur menteri atau kepala lembaganya,” imbuh Jokowi.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar pencairan belanja kementerian bisa terakselerasi. Sehingga dapat menumbuhkan uang beredar dan menstimulus perekonomian di masyarakat.

“Pandemi COVID-19 ini telah melemahkan likuiditas dan perekonomian masyarakat. Jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering atau semakin sedikit. Harus terus kita dorong belanja-belanja itu. Agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak,” paparnya.

Seperti diketahui, pada sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menegur keras para menteri dan pimpinan lembaga negara yang lamban dalam merealisasikan kebijakan penanganan COVID-19. Jokowi bahkan mengancam akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle).

Selain itu, Jokowi juga meminta para kepala daerah mempercepat pengucuran dana kesehatan dan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

“Saya titip kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar anggaran yang berkaitan dengan kesehatan segera dikeluarkan. Karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat. Begitu juga yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial juga disegerakan. Ini penting agar social safety net bagi warga kita terpenuhi,” lanjutnya.

Pemerintah daerah juga diminta mengucurkan dana stimulus untuk pelaku usaha mikro dan kecil. “Juga untuk provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangan. Anggaran harus disiapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Ini berlapis-lapis. Sehingga tidak ada yang tercecer,” tandasnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap pandemi segera berakhir dan perekonomian perlahan tumbuh kembali.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan usai sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 lalu, empat Menko langsung menggelar rapat. Agendanya soal lambatnya penanganan COVID-19. Mahfud menegaskan rapat tidak membahas soal reshuffle.

Seperti diketahui, ada empat menko di kabinet. Yakni Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Kami rapat untuk menindaklanjuti. Paling tidak sesuai yang disampaikan presiden agar bertindak cepat dan tepat,” ujar Mahfud MD, Selasa (30/6).

Dalam rapat bersama para Menko, Mahfud ingin memastikan percepatan penanganan COVID-19 dan penggunaan anggarannya yang tepat sasaran.

Selain itu, Mahfud meminta KPK, Kejaksaan Agung dan Polri agar tetap mengawasi kinerja pemerintah dalam hal penanganan COVID-19. Terutama dari sisi hukum.

“Kami sudah saling berdiskusi panjang bagaimana caranya agar ini benar dan tidak mengandung masalah hukum. Sehingga nanti penegakan hukum itu tidak diombang-ambingkan opini. Tapi hukum demi hukum. Demi kebenaran. Hukum harus berlandaskan pada kepentingan membangun kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan rakyat,” ucap Mahfud.

Terkait isu reshuffle,Mahfud mengaku tak tahu sama sekali. “Kita tidak membahas soal reshuffle kabinet. Soal itu sepenuhnya adalah hak presiden,” pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan kemarahan Jokowi tentang serapan anggaran kesehatan merupakan tamparan bagi seluruh jajaran kesehatan. “Bukan hanya di Kementerian Kesehatan. Melainkan juga ada di kementerian/lembaga lain. Ini kan kerja banyak pihak,” kata Nihayatul Wafiroh di Jakarta, Selasa (30/6).

Politisi PKB itu menyebut Jokowi marah karena serapan anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 baru 1,36 persen. Padahal, anggarannya Rp75 triliun. Saat ini, anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 sudah meningkat menjadi Rp87,5 triliun.

Dia menyatakan menurut data Kementerian Keuangan pada Sabtu (27/6), serapan anggarannya sudah mencapai 4,68 persen. “Banyak persoalan yang menjadi kendala Kementerian Kesehatan. Contohnya insentif tenaga kesehatan yang dianggarkan Rp5,9 triliun. Namun, yang terserap baru Rp300 miliar,” terangnya.

Kementerian Keuangan menyebut salah satu kendala penyaluran insentif tenaga kesehatan karena data Kementerian Kesehatan belum lengkap. “Kalau kaitannya tentang data, berarti terkait kinerja jajaran kesehatan di tingkat bawah. Yaitu data dari rumah sakit dan dinas kesehatan soal tenaga kesehatan yang harus diberi insentif,” tuturnya. Selain itu, serapan anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 juga lambat. Karena ada beberapa mata anggaran yang diperbaiki.(rh/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here