Evaluasi Jaksa dan Tuntutannya

Evaluasi Jaksa dan Tuntutannya
Evaluasi Jaksa dan Tuntutannya

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Tuntutan setahun penjara bagi dua penyerang penyidik KPK Novel Baswedan akan dievaluasi. Tuntuntan yang diberikan jaksa harus sesuai dengan fakt-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan akan mengevaluasi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada tersangka kasus penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan.

“Akan saya minta evaluasi lagi. Kenapa? Karena Jaksa ini (seharusnya) menuntut berdasarkan adanya fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Kami nanti akan seimbangkan dengan putusan (hakim) Pengadilannya,” kata Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (29/6).

Dia mengatakan jika nantinya tuntutan Jaksa tak seimbang dengan putusan hakim di Pengadilan, maka dipastikan ada ‘sesuatu’ di dalam penuntutan Jaksa.

Tidak hanya itu, Burhanuddin juga memastikan akan ada evaluasi pada Jaksa yang melakukan penuntutan kepada terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis yang telah mengakibatkan luka fatal pada mata Penyidik KPK tersebut.

“Tapi nanti kalau ada keseimbangan (balance), artinya pertimbangan jaksa ada dipakai dalam pertimbangan hakim,” katanya.

Hal tersebut dikatakan Burhanuddin untuk merespon pertanyaan anggota Komisi III DPR Taufik Basari. Politisi Partai Nasdem itu mengkritisi tuntutan setahun penjara terhadap dua terdakwa penyerang Novel Baswedan.

“Saya ikuti isi rekuisitor, sepanjang pengalaman saya menjadi lawyer sebelum cuti memang alasan yang termuat di rekuisitor banyak yang di luar nalar sehat,” katanya.

Taufik menilai, jika keanehan semacam ini terus terjadi, bukan tak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhiyaksa akan menurun. Sehingga, dia meminta Burhanuddin menjelaskan hasil tuntutan tersebut.

“Ini penting buat Jaksa Agung untuk tunjukkan ke publik bahwa penegakan hukum bisa dipercaya dan kualitas dari tuntutan mumpuni,” tegas dia.

Terpisah, Eddy Purwatmo, pengacara dua terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis setju dengan tuntutan jaksa.

“Penasihat hukum sangat sependapat terhadap tuntutan JPU yang menuntut hukuman pidana 1 tahun kepada kedua terdakwa karena tujuan persidangan bukan hanya memberikan hukuman ke terdakwa tapi juga pelajaran kepada masyarakat,” katanya saat membacakan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (29/6).

“Pelajaran bagi masyarakat bahwa ada apresiasi berupa berat atau ringannya hukuman yang diberikan bila seseorang telah mengakui dan menyerahkan diri. Bila terdakwa dituntut lebih berat maka tidak memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat luas bahwa bagi pelaku yang jujur dan mau menyerahkan diri sudah sepatutnya diberikan penghargaan dengan tuntutan yang rendah dari penuntut umum,” lanjutnya.

Eddy Purwatmo juga mengatakan persidangan tersebut dapat dijadikan contoh untuk persidangan lainnya.

“Harapannya persidangan ini jadi ‘role model’ dalam proses persidangan lain sehingga lebih banyak pelaku yang jujur mengakui dengan harapan dituntut rendah JPU, sebaliknya bila sudah jujur dan mengakui perbuatan dan berani menyerahkan diri tetap dituntut berat malah tidak ada lagi yang akan mengakui perbuatannya,” katanya.

Eddy Purwatmo mengapresiasi kepada JPU yang berani mengatakan kedua terdakwa tidak pernah ditangkap dan malah menyerahkan diri secara sukarela.

“Karena tidak semua pelaku berani bertanggungjawab di persidangan dan menunjukkan sikap patriotik serta berjiwa ksatria,” katanya.

Pengacara juga membela JPU Kejari Jakut dan mengkritik orang-orang yang disebut tidak mengikuti seluruh persidangan tapi mengkritisi tuntutan JPU.

“Hanya kalangan tertentu yang misleading dan mispersepsi terhadap tuntutan JPU karena dari awal tidak mengetahui fakta-fakta dan seenaknya mengomentari rendahnya tuntutan JPU dengan asumsi mereka sendiri dan narasi yang menurut mereka benar,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak agar Presiden Joko Widodo memprioritaskan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk direshuffle.

“Kenapa Jaksa Agung harus direshuffle? Sebab IPW menilai Jaksa Agung sudah mengangkangi hukum, tidak patuh hukum, dan tidak memberi kepastian hukum dalam kasus pembunuhan di Bengkulu yang diduga dilakukan Novel Baswedan,” katanya dalam siaran persnya.

Dalam butir dua putusan majelis prapradilan PN Bengkulu No:02/PID.PRA/2016/PN Bgl tgl 4 April 2019 dinyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No:B.03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tgl 22 Feb 2016 yang dikeluarkan kejaksaan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga di butir empat majelis prapradilan memerintahkan agar menyerahkan BAP No 31/Pid.B/2016/PN.Bgl atas nama terdakwa Novel bin Salim Baswedan kepada Ketua PN Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara atas nama terdakwa Novel bin Salim Baswedan.

“Namun, putusan majelis praperadilan tidak digubris dan dilaksanakan. Sehingga memberikan contoh yang tidak baik.

Dikatakannya, jika hal ini dibiarkan maka kepastian hukum akan semakin hilang di negeri ini.

“Sikap Jaksa Agung tersebut tidak menghargai majelis hakim dan menunjukkan bahwa putusan majelis prapradilan bisa diabaikan. Jaksa Agung telah memberikan contoh yang tidak baik seakan pemerintahan Jokowi tidak patuh hukum. Untuk itulah IPW mendesak agar Jokowi segera mereshuffle Jaksa Agung ST Burhanddin bersama para menteri lainnya,” jelasnya.

Terkait kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, Majelis hakim PN Jakarta Utara akan membacakan vonis terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis pada 16 Juli 2020.

“Majelis hakim telah sepakat dan bermusyawarah untuk putusan nanti akan diagendakan pada Kamis, 16 Juli 2020 pada pukul 10.00 WIB,” kata ketua majelis Djumyanto di PN Jakarta Utara, Senin.

JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menuntut 1 tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis karena menilai para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel.

Jaksa menyampaikan aksi terdakwa tersebut untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan menyiramkan asam sulfat ke badan namun di luar dugaan mengenai mata Novel.

Keduanya dinilai terbukti melakukan dakwaan subsider pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ronny dan Rahmat diketahui adalah polisi aktif dari Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok.

Dalam surat tuntutan disebutkan kedua terdakwa yaitu Ronny Bugis bersama-sama dengan Rahmat Kadi Mahulette tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Polri.(gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here