Ego Sektoral Perburuk Penanganan Wabah

SIAPKAN TROBOSAN BARU: Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai percepatan penanganan dampak pandemik Covid-19 dengan jajaran terkait yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Senin (29/6). Presiden Jokowi menginstruksikan kepada jajaran terkait untuk menyiapkan terobosan baru yang dapat mempercepat penanganan pandemi di tengah masyarakat.
SIAPKAN TROBOSAN BARU: Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai percepatan penanganan dampak pandemik Covid-19 dengan jajaran terkait yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Senin (29/6). Presiden Jokowi menginstruksikan kepada jajaran terkait untuk menyiapkan terobosan baru yang dapat mempercepat penanganan pandemi di tengah masyarakat.

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengendus adanya ego sektoral antara Kementerian dan Lembaga terkait dalam penanganan wabah Virus Corona (Covid-19). Sehingga kondisi ini memunculkan sendatan dalam penanganan. Ini pun dibuktikan dengan akselerasi yang tidak berjalan dalam penanganan dampak wabah. Dari sisi penanggulangan PHK, pengangguran sampai stimulus yang tidak ada progres berarti.

”Saat ini dibutuhkan penanganan dan pengendalian yang terintegrasi antara satu dengan lainnya baik antarkementerian dan lembaga maupun pemerintah pusat dengan daerah. Tidak ada lagi ego sektoral kementerian, lembaga, kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini harus segera kita hilangkan,” terang Presiden dalam rapat terbatas evaluasi penanganan pandemi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6).

Presiden jugameminta dilakukannya terobosan baru yang berdampak besar terhadap penanganan pandemi Covid-19 di tengah masyarakat. ”Saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja,” timpalnya.

Saat ini, beberapa provinsi diketahui masih memiliki angka penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Untuk mempercepat penanganan di provinsi atau di daerah-daerah tertentu tersebut, Presiden memandang diperlukan adanya tambahan personel atau tenaga medis yang diperbantukan dari pusat. Demikian pula dengan tambahan peralatan-peralatan medis yang dapat membantu penanganan.

Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk mengawasi dan memberi panduan bagi daerah-daerah yang akan memulai menuju masa adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah pusat harus turun memberikan panduan kepada daerah mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum membuka kembali fasilitas dan kegiatan publik maupun perniagaan.

”Saya juga minta dilihat betul daerah-daerah yang mulai masuk ke new normal. Tahapannya betul-betul dilalui baik itu prakondisi, timing-nya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah. Ada prakondisi, ketepatan timing-nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka. Itu betul-betul diberikan panduan,” kata Presiden.

Sosialisasi terhadap disiplin protokol kesehatan juga harus dilakukan secara besar-besaran. Ditemukan pula banyak kasus penolakan masyarakat terhadap pemeriksaan PCR maupun rapid test sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi yang harus segera diatasi dengan sosialisasi yang persuasif. ”Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa (alat) rapid test, belum ada penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan,” tuturnya.

Untuk itu, pelibatan tokoh-tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya diperlukan untuk mendukung proses komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. ”Pelibatan tokoh-tokoh agama atau masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas (positif) Covid oleh keluarga,” ujarnya.

Dalam hal pembayaran dan bantuan dana bagi pelayanan kesehatan serta tenaga medis, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan agar pencairan dana yang telah disiapkan dapat dilakukan dengan segera. Misalnya untuk bantuan santunan, pembayaran klaim rumah sakit, hingga insentif bagi para tenaga medis.

”Jangan sampai ada keluhan. Bantuan santunan itu mestinya begitu (pasien) meninggal langsung bantuan santunannya harus keluar. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di Permennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan,” ucapnya.

”Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif untuk petugas lab juga secepatnya. Kita menunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada,” imbuh Presiden. Mengakhiri arahannya, Kepala Negara mengajak kerja bersama seluruh pihak untuk mengefektifkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sementara itu Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) pusat sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkapkan ternyata tidak semua rekomendasi World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Ini ditegaskan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) pusat sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

”Pemberitahuan WHO perlu kita lakukan kajian sesuai dengan kondisi di negara kita. Beberapa waktu lalu WHO mengatakan bahwa mereka yang tidak bergejala kecil kemungkinan melakukan penularan, tapi faktanya di negara kita lebih dari 70 persen, bahkan beberapa daerah ada yang mendekati 90 persen mereka yang tidak ada gejala positif Covid-19,” terang Doni Monardo.

Dari laman resmi WHO disebutkan kriteria yang diperbarui itu mencerminkan sejumlah temuan baru-baru ini bahwa pasien yang gejalanya telah sembuh mungkin masih menunjukkan hasil positif saat dites usap (swab) selama beberapa minggu.

Yakni pasien dengan gejala 10 hari setelah menunjukkan gejala, ditambah minimal tiga hari tanpa gejala (termasuk demam dan gejala pernapasan) sedangkan pasien tanpa gejala: 10 hari setelah dites positif untuk Covid-19. Menurut WHO, pasien Covid-19 bisa dikeluarkan dari isolasi rumah sakit (RS) tanpa memerlukan pengujian ulang dengan ketentuan tersebut.

”Apabila seseorang yang positif tidak menunjukkan gejala mungkin karena imunitas tubuh bagus, tetapi dampaknya adalah ketika berdekatan dengan mereka yang punya komorbid, punya penyakit penyerta atau lansia, maka Orang Tanpa Gejala (OTG) tadi sangat mungkin menulari mereka yang punya komorbid dan mungkin juga mereka yang rentan, dampaknya sangat membahayakan,” paparnya.

Nah, berdasarkan data terakhir, hampir semua kasus yang menimbulkan kematian, yaitu 85 persen lebih, adalah mereka yang memiliki komorbid seperti hipertensi, diabetes, asma, TBC, kanker, dan penyakit lainnya. ”Kelompok rentan ini agar berhati-hati untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Demikian juga para pimpinan atau pejabat agar bisa mengetahui karyawannya, anak buahnya, yang punya potensi penyakit-penyakit tertentu untuk tidak diberikan kesempatan dulu ke kantor. Cukup bekerja dari rumah untuk mengurangi risiko masyarakat yang punya komorbid ini,” tambah Doni.

Terkait langkah-langkah terobosan yang akan dilakukan, ia mengatakan Gugus Tugas provinsi, kabupaten dan kota, pimpinan daerah seluruhnya harus meningkatkan kedisiplinan, terutama kampanye penggunaan masker. ”Bapak Presiden saat kunjungan ke Jawa Timur menugaskan Gugus Tugas dan Kemenkes untuk memroduksi lebih banyak masker dan dibagikan kepada masyarakat. Apabila di tiap posko unsur bisa lengkap dan semua bisa memberikan dukungan, ini bisa membantu sehingga masyarakat bisa mematuhi imbauan yang disampaikan, sekali lagi penggunaan bahasa daerah dan istilah yang tepat sangat diperlukan sekali,” jelasnya.

Selain itu GTPP Covid-19 pusat juga akan menambah distribusi mesin polymerase chain reaction (PCR) yang totalnya berjumlah 222 mesin di seluruh daerah. ”Memang belum merata di seluruh kabupaten kota atau di tingkat provinsi, tapi paling tidak hampir semua provinsi telah memiliki kemampuan memeriksa spesimen sehingga tidak perlu lagi ada satu provinsi yang mengirimkan ke provinsi lainnya,” imbuhnya.

Selanjutnya tenaga kesehatan juga sudah dihimpun untuk didistribusikan membantu Jawa Timur dan beberapa daerah lain yang masih memerlukan tenaga tambahan dokter. ”Demikian juga ventilator dan beberapa perlengkapan lain yang dibutuhkan. Dalam waktu dekat ini kebutuhan dari tiap daerah, 57 kabupaten kota risiko tinggi akan segera kita berikan dukungan,” terang Doni Monardo.

Sementara itu, tren penambahan kasus terkonfirmasi positif wabah Virus Corona (Covid-19) tak terbendung. Hingga Senin (29/6) totalnya menjadi 55.092 setelah ada penambahan sebanyak 1.082 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 23.800 setelah ada penambahan sebanyak 864 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.805 dengan penambahan 51.

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 11.783 pada hari sebelumnya, Minggu (28/6) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 782.383. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 144 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 102 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 266 laboratorium.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 9.047 dan jumlah yang akumulatifnya adalah 465.683. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.082 dan negatif 7.965 sehingga secara akumulasi menjadi positif 55.092 dan negatif 410.591.

”Maka kita mendapatkan kasus konfirmasi positif 1.082 orang, sehingga total konfirmasi menjadi 55.092 orang,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Yuri, angka ini tidak tersebar merata di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa wilayah yang memiliki kasus penambahan dengan jumlah tinggi, namun ada beberapa yang tidak sama sekali melaporkan adanya penambahan kasus positif. ”Kalau kita lihat distribusi sebarannya, maka Jawa Timur hari ini melaporkan 297 kasus baru, namun juga melaporkan 171 kasus sembuh. Jawa Tengah 198, kasus baru, dengan 43 sembuh. Sulawesi Selatan, 188 kasus, dengan 52 sembuh,” ungkap Yuri.

”DKI Jakarta, melaporkan 125 kasus baru, dan 254 kasus sembuh. Kalimantan Tengah, 47 kasus baru, dan 49 kasus sembuh,” imbuhnya. Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari Jawa Timur 11.805, DKI Jakarta 11.237, Sulawesi Selatan 4.995, Jawa Tengah 3.680 dan Jawa Barat 3.134.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 6.118 disusul Jawa Timur sebanyak 3.891, Sulawesi Selatan 1.770, Jawa Barat 1.522, Jawa Tengah 1.109 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 23.800 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis. Gugus Tugas Nasional merincikan akumulasi data positif Covid-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 79 kasus, Bali 1.444 kasus, Banten 1.444 kasus, Bangka Belitung 152 kasus, Bengkulu 125 kasus, Jogjakarta 306 kasus.

Selanjutnya di Jambi 117 kasus, Kalimantan Barat 321 kasus, Kalimantan Timur 510 kasus, Kalimantan Tengah 881 kasus, Kalimantan Selatan 3.042 kasus, dan Kalimantan Utara 204 kasus. Kemudian di Kepulauan Riau 293 kasus, Nusa Tenggara Barat 1.213 kasus, Sumatera Selatan 2.023 kasus, Sumatera Barat 725 kasus, Sulawesi Utara 1.082 kasus, Sumatera Utara 1.480 kasus, dan Sulawesi Tenggara 345 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 186 kasus, Lampung 188 kasus, Riau 226 kasus, Maluku Utara 719 kasus, Maluku 726 kasus, Papua Barat 237 kasus, Papua 1.699 kasus, Sulawesi Barat 114 kasus, Nusa Tenggara Timur 113 kasus dan Gorontalo 243 kasus serta dalam proses verifikasi ada 4. Total untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 41.605 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.335 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 448 kabupaten/kota di Tanah Air. (fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here