KPU Petakan 4 Tahapan Rawan Penularan COVID-19

KPU Petakan 4 Tahapan Rawan Penularan COVID-19
KPU Petakan 4 Tahapan Rawan Penularan COVID-19

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memetakan empat tahapan yang rawan penularan virus Corona (COVID-19). Untuk itu, KPU akan melakukan pengawasan ketat dalam hal protokol kesehatan.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan ada empat tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 yang rawan terjadinya penularan COVID-19. Karenanya KPU bakal ketat mengawasi penerapan protokol kesehatan.

“Ada 4 tahapan krusial yang kemudian kita berikhtiar meminimalisir paparan COVID-19 karena kegiatan tersebut sangat berpotensi menularkan atau terpapar,” katanya dalam diskusi daring bertema ‘Pilkada 20202: Kontestasi di Masa Pandemi’, Minggu (28/6).

Dijelaskan Ilham, empat tahapan tersebut pertama proses verifikasi dukungan calon perseorangan. Tahapan ini sangat tinggi berpotensi terjadinya penularan COVID-19, karena prosesnya banyak dilakukan dengan tatap muka. Tahapan ini berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Agustus.

“Nanti kita juga akan umumkan berapa banyak yang tidak memenuhi syarat, berapa banyak yang memenuhi syarat kemudian bisa dipenuhi lagi, dan lain sebagainya,” kata dia.

Tahapan kedua ialah pemutakhiran data pemilih. Ia mengatakan, saat ini pihaknya baru mulai pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih PPDP Pemilu.

“Tentu saja ini menjadi tahapan yang krusial ketika kita melakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian), karena dilakukan secara door to door,” ucap dia.

Selanjutnya tahapan ketiga, adalah proses kampanye. Saat ini, pihaknya sudah menyiapkan peraturan KPU tentang penyelenggaraan tahapan pilkada 2020 di masa COVID-19.

“Kami beberapa kali ketemu dengan Kemenkum HAM di harmonisasi. Salah satunya kita memperbolehkan kampanye jika di ruangan yang nanti kehadirannya harus setengah dari ruangan tersebut. Harus menggunakan protokol COVID-19 yang ketat,” sebutnya.

Terakhir, tahapan pemungutan suara. Ilham mengaku KPU bakal menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada saat proses pemungutan suara.

“Misalnya aja nanti pemilih yang ditembak dengan thermo gun, kemudian dia suhunya lebih dari 38 derajat. Maka kami akan buat TPS khusus di setiap TPS untuk mereka memilih dan kita perintahkan mereka segera kembali ke tempat atau kita menyediakan sarung tangan plastik untuk setiap pemilih dan kemudian ketika mereka memegang paku tidak berpotensi terpapar COVID-19, secara berkala paku kita semprot dengan desinfektan agar kemudian terus menerus steril. Kemudian tintanya tinta tetes,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Media dan Komunikasi Publik Politika Research dan Consulting (PRC), Dudi Iskandar mengatakan dalam kondisi pandemi, para kontestan Pilkada harus dapat memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk kampanye. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.

“Kalau dulu orang kampanye ada band, ada jalan sehat ada kumpul-kumpul, ada secara terbuka. Ketika kampanye sekarang, kita tidak lagi ada yang disebut dengan kumpul-kumpul. Semua dialihkan dengan apa yang disebut dengan media sosial atau melalui virtual, tatap muka virtual, perkumpulan-perkumpulan virtual. Ini yang disebut dengan teori komunikasi itu dengan peradaban layar,” katanya.

Selain itu, para calon juga harus pandai memanfaatkan media massa. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan cara para calon mengandeng media massa itu untuk berkampanye.

“Apa sesungguhnya yang harus dilakukan calon itu untuk mendapatkan keuntungan penggunaan media massa dan media sosial. Tentu calon harus senantiasa bergandengan dan berdampingan dengan media dengan wartawan dengan media konvensional mau tidak mau. Bahkan banyak calon menggandeng wartawan sebagai tim suksesnya,” kata Dudi.

Selain itu, Dudi juga menilai pada Pilkada 2020 ini diprediksi politik uang akan semakin menggila.

“Politik uang itu selalu ada. Apakah akan meningkat? menurut saya akan meningkat dari pilkada atau pilpres. Yang paling gampang itu kita hari ini krisis ekonomi, masyarakat butuh uang. Mau tidak mau, salah satunya sumber adalah politik uang,” katanya.

Dikutip dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga 7 Juni lalu, telah ada 3 juta orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona. Jumlah tersebut masih bisa terus bertambah. Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga pernah memprediksi bakal ada 4,2 juta orang.

Sementara itu, bakal calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengaku pelaksanaan Pilkada di masa pandemi memiliki tantangan tersendiri. Sebab, di masa pandemi tidak lagi bisa melaksanakan kampanye dengan mengumpulkan massa.

“Tantangan pertama bagaimana Pilkada ini berhasil dengan Pilkada tanpa kumpul. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa dipilih tanpa ketemu, nah ini ada dua tantangan yang harus dijawab oleh semua calon,” katanya.

Namun, dikatakannya tantangan-tantangan itu justru akan menjadi ujian para calon. Pengujian untuk membuktikan jika Pilkada di masa pandemi bisa lebih berkualitas dari pada Pilkada sebelumnya.

“Ini merupakan tantangan sekaligus pengujian bagi para calon akan bisa kita balikan suasananya, justru Pilkada ini yang paling berkualitas karena tantangannya tidak gampang, variabelnya sangat rumit dan kompleks. Di mana suasana COVID dengan standar apa namanya social distancing, misalnya dengan standar-standar covid itu merupakan kesulitan tersendiri bagi setiap kandidat,” ujarnya.

Pilkada Serentak 2020 akan dihelat di 270 daerah. Pemungutan suara akan dilakukan pada 9 Desember mendatang lalu dilanjut dengan penghitungan atau rekapitulasi suara secara berjenjang dari TPS, Kecamatan hingga level kabupaten/kota dan provinsi.(gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here