Insentif Tenaga Medis Cair

Insentif Tenaga Medis Cair
Insentif Tenaga Medis Cair

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Kritik agar Pemerintah segera mencairkan insentif bagi tenaga medis akhirnya terjawab. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pencairannya bagi tenaga medis yang menangani pasien virus Corona (COVID-19) yang bisa dikeluarkan barus sebsar Rp10,45 miliar dari Rp1,9 triliun untuk pusat dan Rp3,7 triliun untuk daerah.

”Sebanyak 1.205 tenaga kerja kesehatan yang di pusat sudah mendapatkan pencairan sebesar Rp10,450 miliar,” kata Sri Mulyani dalam telekonferensi pers usai rapat terbatas di Jakarta, Rabu (3/6).

Pencairan tersebut sambung Sri Mulyani, baru diberikan kepada tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, dan Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Dia menekankan Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran insentif bagi tenaga medis tersebut. Sedangkan, untuk eksekusi atau pencairan insentif itu, kata dia, berada di ranah Kementerian Kesehatan.

”Ini kan alokasi sudah, jadi setiap itu, eksekusi ada di Kementerian Kesehatan untuk tenaga kerja kesehatan yang pusat,” ujarnya.

Menkeu menambahkan saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang memverifikasi insentif bagi tenaga kesehatan di 19 rumah sakit di wilayah pusat. Nilai insentif untuk tenaga medis di 19 rumah sakit itu sekitar Rp4,11 miliar.

Sedangkan untuk di daerah, kata dia, Kemenkes sedang memverifikasi insentif tenaga medis yang tersebar di 110 rumah sakit dan sejumlah unit pelaksana teknis. ”Kami akan terus mendorong dan mendukung agar bisa dipercepat dan untuk bisa diselesaikan permbayarannya. Tentu dalam hal ini karena nanti yang bertanggung jawab atas kas keluarnya adalah Kemenkes,” kata Menkeu.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani menuturkan total insentif yang disiapkan untuk tenaga medis di wilayah pusat sebesar Rp1,9 triliun dan daerah sebesar Rp3,7 triliun.

”Daerah sudah kami alokasikan Rp3,7 triliun. Kami masih menunggu rincian berapa masing-masing daerah, jumlah tenaga kerjanya berapa dan alokasinya berapa. Kami berikan gelondongan untuk daerah. Kementerian Kesehatan kerja sama dengan pemerintah daerah akan melakukan verifikasi,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut Menkeu juga menyebut total biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia mencapai Rp677,2 triliun. ”Biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp677,2 triliun,” kata Sri Mulyani.

Pada posisi ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan sudah disahkan menjadi UU No 1 tahun 2020.

UU No 1 tahun 2020 itu lalu diturunkan ke dalam beberapa peraturan perundangan seperti Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2020 yang memuat postur APBN setelah Covid-19.

”Dan sidang kabinet ini akan ditetapkan revisi Perpres 54 tahun 2020 yang akan menampung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena dalam perpres awal lebih fokus pada krisis bidang kesehatan dan bansos kepada masyarakat, serta bagian ketiga mengenai ekonomi dan keuangan serta pemulihannya akan tertuang dalam revisi perpres ini,” ungkap Sri Mulyani.

Perpres No 54 tahun 2020 itu kemudian diturunkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2020 mengenai PEN yang menetapkan 4 modalitas sebagai instrumen APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yaitu Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan, dan belanjanegara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional akibat Covid-19.

”Jumlah Rp677,2 triliun itu terdiri dari pertama bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun termasuk di dalamnya untuk belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan,” tambah Sri Mulyani.

Kedua, untuk perlindungan sosial yang menyangkut Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial (bansos) untuk Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, Kartu Pra Kerja, diskon listrik yang diperpanjang menjadi enam bulan, dan logistik untuk sembako serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa senilai total Rp203,9 triliun.

Ketiga, dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp10 miliar serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat. ”Kalau pakai kata-kata Presiden, kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah Rp10 miliar pinjamannya. Itu dukungan di dalam APBN mencakup Rp123,46 triliun,” kata Sri Mulyani.

Keempat, untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya mencapai Rp120,61 triliun. ”Kelima bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya adalah PMN, penalangan untuk kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya, serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang pinjamannya Rp10 miliar-Rp1 triliun,” tambah Sri Mulyani.

Pembiayaan itu termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN, dana talangan sebesar Rp44,57 triliun. Instansi yangmasuk kategori pembiayaan korporasi termasuk BUMN, korporasi padat karya di atas Rp10 miliar-Rp1 triliun dan untuk non padat karya. Keenam, dukungan untuk sektoral maupun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang mencapai Rp97,11 triliun. ”Jadi total penanganan Covid-19 adalah Rp 677,2 triliun,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, revisi Perpres No 54 tahun 2020 yang mengenai postur APBN itu dilakukan melalui proses konsultasi baik di lingkungan pemerintah sendiri melalu rapat kabinet oleh Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi, dan berbagai lembaga seperti BI OJK dan LPS serta konsultasi dengan DPR.

”Meskipun sedang reses, tetapi kami dapat izin untuk konsultasi melalui pimpinan DPR, dengan Banggar dan Komisi XI, jadi masukan mereka tertuang dalam desain pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mendesak pemerintah untuk mempercepat realisasi insentif bagi tenaga medis dan kesehatan yang menangani langsung pasien Covid-19.

Syarief Hasan menyebut bahwa tenaga medis menjadi garda depan dalam penanganan pasien Covid-19 selama virus corona mewabah di Indonesia hampir tiga bulan. ”Pemerintah perlu mempercepat insentif kepada tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada tenaga medis sebagai garda depan,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya yang diterima.

Ketika meresmikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran pada tanggal 23 Maret 2020, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 akan mendapatkan insentif dari pemerintah.

Secara perinci, insentif itu diberikan untuk para dokter spesialis sebesar Rp15 juta, dokter umum dan dokter gigi diberikan insentif Rp10 juta, bidan dan perawat mendapatkan insentif Rp7,5 juta, dan insentif untuk tenaga medis lainnya sebesar Rp5 juta. Namun, sampai hari ini, para tenaga kesehatan itu belum juga menerima insentif yang dijanjikan oleh Pemerintah.

Syarief mengatakan bahwa Menteri Keuangan membenarkan insentif belum diberikan karena masih menunggu data tenaga kesehatan dari daerah-darah, selanjutnya akan diverifikasi kembali. Padahal, melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah telah menambah belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19. ”Seharusnya pemerintah mendahulukan anggaran untuk kesehatan, termasuk di dalamnya insentif untuk tenaga kesehatan,” ujar Syarief.

Syarief Hasan menyoroti birokrasi dan koordinasi yang belum berjalan baik ini mengakibatkan keterlambatan insentif yang diterima tenaga medis. ”Ini menunjukkan kurangnya komunikasi dan koordinasi pusat dan daerah,” katanya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi langsung dengan dinas kesehatan di daerah-daerah atau rumah sakit dan puskesmas yang menangani pasien Covid-19. ”Demikian juga dapat dilakukan koordinasi melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat dan Daerah,” ujar Syarief.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat itu pun meminta pemerintah untuk memperbaiki koordinasi pusat dan daerah. Masalahnya, kunci dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Selain itu, Syarief Hasan memandang perlu dibangun budaya birokrasi yang baik.

Berdasarkan rilis Sekretariat Kabinet di Setkab.go.id menyebutkan ada lima tahapan dalam pencairan insentif bagi tenaga medis. Menurut Syarief, tahapan itu terlalu panjang. ”Rantai birokrasi ini terlalu panjang sehingga implementasi kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan terhambat,” pungkasnya. (fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here