Tiga Kendala Penyaluran Bansos

Tiga Kendala Penyaluran Bansos
Tiga Kendala Penyaluran Bansos

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Pemerintah mengakui banyak kendala dalam upaya penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak COVID-19. Namun yang utamanya ada tiga kendala.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan ada sejumlah masalah dalam penyaluran bansos tunai dan bantuan langsung tunai (BLT). Masalah tersebut yaitu, ketersediaan dana, data penerima, dan terakhir terkait delevery system.

“Presiden menginstruksikan ke Menko PMK, Mensos dan Mendes untuk mempercepat penyaluran bansos. Kami sudah menelaah, ada 3 masalah yang harus diurai dan sudah diurai,” ujar Muhadjir usai Rapat Terbatas dengan Presiden di Jakarta, Selasa (19/5).

Diuraikannya, persoalan pertama, yakni ketersediaan dana yang akan disalurkan. Menurutnya, untuk persoalan ketersediaan dana di Kementerian Sosial tidak ada masalah. Sebab dananya sudah ada di Kemensos.

Uang tersebut juga sudah dialihkan ke akun PT Pos yang akan menyalurkan dana ke keluarga penerima manfaat sehingga memotong prosedur.

“Selama ini PT Pos ke Ditjen terkait, sekarang siap disalurkan, pertanggungjawabannya belakangan,” katanya.

Namun, dana desa yang disalurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi justru yang masih memiliki kendala. Dia mengatakan terdapat 53.156 desa yang sudah menerima dana atau 79 persen, sedangkan sisanya 21.797 belum menerima dana.

Dari 53.156 desa yang sudah menerima dana, baru 12.829 desa yang sudah menyalurkan dananya kepada keluarga penerima manfaat.

“Selisih yang belum menyalurkan dana itu yang akan kita kejar, kita potong prosedurnya. Sehingga mudah-mudahan menjelang dan awal hari raya, bisa disalurkan secepat mungkin,” ujarnya.

Dilanjutkan Muhadjir, untuk persoalan kedua, adalah data penerima bansos. Penyaluran Bansos dari Kemensos berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kini dana tersebut juga harus disalurkan ke non-DTKS, maka dilakukan penghimpunan data dari RT/RW.

“Persoalan menjadi rumit lantaran penghimpunan data memerlukan penanganan khusus,” katanya.

Sementara persoalan ketiga, yakni terkait delivery system. Menurut Muhadjir, data penerima bantuan yang dihimpun RT/RW harus diverifikasi di tingkat kabupaten/kota, sehingga menyebabkan prosedur berbelit.

“Akhirnya pemerintah menyepakati data RT/RW tidak perlu diverifikasi di kabupaten/kota, setidaknya pada pembagian putaran pertama,” katanya.

Namun, untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial, Presiden menginstruksikan agar dilakukan pengawalan.

“Pengawalan dilalukan oleh Babinsa serta Bhabinkamtibmas,” ucapnya.

Sementara Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkap penyebab lambatnya penyaluran bansos karena adanya keterlambatan data penerima dari daerah.

“Di awal memang terjadi kelambatan data dari daerah, karena banyak data dari kabupaten/kota tidak mewakili data dari desa/kelurahan. Jadi, banyak data yang sudah diserahkan kabupaten/kota ke kami tapi ditarik kembali karena ada desa/kelurahan keberatan dengan data itu, karena datanya berbeda,” katanya secara terpisah.

Dijelaskannya, Pemerintah telah meluncurkan sejumlah program bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, di antaranya adalah Bantuan Sosial (Bansos) Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, namun penyaluran bansos tunai masih sekitar 25 persen dan BLT desa kurang dari 15 persen dari total bantuan.

“Jadi, kemarin kami harus membuka waktu agak panjang untuk penerimaan data, tapi per kemarin (Senin, 18/5), kami sudah menutup penerimaan data dari daerah, jadi tidak ada lagi daerah yang menarik dan mengirim ulang data,” ungkapnya.

Juliari mengakui pengumpulan data di daerah mengalami kesulitan karena ada program bansos bersamaan dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten.

“Jadi memang (petugas) di bawah sulit karena harus mendapat data yang cepat dan akuntabel, jadi saat ini kami stop untuk keluar masuk data,” tegasnya.

Namun, untuk program bansos tunai yang ditujukan untuk 9 juta kepala keluarga (KK) di luar Jabodetabek masih terus disalurkan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos saat ini sedang menyalurkan bansos tunai bagi 8,3 juta KK, dana bagi para keluarga penerima manfaat juga sudah ada di rekening PT Pos.

“Jadi tidak ada lagi masalah anggaran karena dana sudah ada di PT POS dan tidak ada data tambahan lagi, karena sudah ‘closing’ data di Kemensos untuk seluruhnya diberikan langsung ke PT POS,” katanya.

Seluruh data itu, menurut Juliari, berasal dari daerah dan tidak ada pendataan dari Kemensos.

“Artinya, daerah yang paling tahu siapa yang paling miskin, rentan miskin, terdampak, tidak terdampak atau tidak terlalu dampak, 110 persen kami serahkan ke pemda, kami tidak mungkin validasi dan verifikasi data, karena kalau harus validasi dan verifikasi kecepatan yang diinginkan tidak tercapai. Presiden Jokowi menginginkan sebelum Lebaran dana sudah tersalurkan,” ungkapnya.

Untuk menjaga akuntabilitas, Juliari mengaku Kemensos sudah bekerja sama dengan KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk penyaluran bansos.(gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here