Tiga Fraksi Setuju Pansus Jiwasraya

ilustrasi jiwasraya
ilustrasi jiwasraya

MAGELANGEKSPRES.COM– DPR nampaknya serius ingin menyelidiki kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Hingga saat ini, ada tiga fraksi yang mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

“Informasi sementara, baru 2-3 fraksi yang usulkan pembentukan Pansus Jiwasraya. Nanti kita lihat formalnya berapa fraksi,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).

Dia mengatakan salah satu fraksi yang mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra. Namun dia enggan menyebutkan dua fraksi lainnya. Menurutnya, penyampaian usulan pembentukan Pansus JIwasraya dilakukan ketika masa sidang. Saat ini, DPR sedang masa reses hingga 10 Januari 2020 mendatang.

Pada masa sidang mendatang Pimpinan DPR akan melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim), dan dalam rapat tersebut akan terlihat secara formal fraksi apa saja yang mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya. “Ini ada tata kelola keuangan di bawah Komisi XI, lalu akuntabilitas keuangan dibawa ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Juga ada Komisi VI. Sehingga nanti tiga unsur tersebut perlu digabungkan. Mekanisme penggabungan itu ada di Pansus,” imbuhnya.

Dasco menjelaskan, Komisi XI dan Komisi VI DPR RI sudah meminta membuat surat untuk mengadakan audit secara khusus terhadap Jiwasraya. Kemungkinan dalam Rapim DPR di masa sidang mendatang, Komisi XI dan Komisi VI akan mengusulkan secara resmi pembentukan Pansus Jiwasraya. “Kalau sudah didalami, baru kita tahu uang larinya ke mana dan untuk apa,” ucapnya. Persoalan Jiwasraya harus dicarikan solusinya. Karena yang menjadi korban adalah para nasabah yang banyak kehilangan uangnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI, La Ode Ida sepakat dengan usulan DPR untuk membentuk pansus terkait kasus Asuransi Jiwasraya. “DPR harus segera bentuk Pansus Jiwasraya. Ini persoalan serius dan harus dicarikan solusinya,” ujar La Ode.

Artikel Menarik Lainnya :  Juliari Batubara Terima Fee Bansos Rp11,2 M

Dia ingin kasus ini tidak boleh ditutup-tutupi. Termasuk apabila orang yang terkait tersebut adalah oknum pemerintahan. Menurutnya, Presiden Jokowi harus memberi atensi khusus kepada orang-orang yang ramai dibicarakan publik tersebut. Tujuannya, agar apa yang sebenarnya terjadi bisa terungkap.

Terpisah, Anggota Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid setuju usul pembentukan Pansus Jiwasraya. Pansus, lanjutnya, perlu dibentuk demi mengembalikan nama baik asuransi di Indonesia. “Ini penting untuk rangka mengembalikan kepercayaan kepada asuransi. PKS setuju Pansus Jiwasraya dibentuk,” kata Hidayat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).

Dia menyakini pembentukan pansus Jiwasraya bakal terealisasi. Hidayat menyebut ada beberapa partai yang telah menyatakan setuju agar pansus Jiwasraya dibentuk. “Jadi kalau melihat dari beberapa partai yang sudah menyampaikan ini sudah melampaui. Informasinya Di dtas separuh. Hanya diperlukan 40-an orang untuk mengusulkan. Insya Allah bisa dimulai,” ucap Hidayat. Namun dia tak menyebutkan partai apa saja yang sudah menyatakan setuju pembentukan pansus Jiwasraya

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menemukan adanya dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk periode 2014-2018. Dugaan tindak korupsi itu dilakukan melalui produk Bancassurance dan Aliansi Strategis. Pemerintah sejak 2006 sampai hari ini sudah konsisten mencari solusi persoalan ini. Namun belakangan, usulan dibentuknya pansus atau panitia kerja (panja) di DPR RI banyak mendapat dukungan.

Usulan yang muncul dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko, di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta itu, dianggap sejalan dengan langkah strategis Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Agung untuk penyelesaian kasus Jiwasraya. Menteri BUMN Erick Thohir adalah salah satu pihak dari pemerintah yang ikut menyatakan apresiasi atas usulan dibentuk pansus oleh DPR RI tersebut.(rh/fin)

Artikel Menarik Lainnya :  Usut Korupsi Beras Bansos