100-0-100 Belum Terwujud di Tahun 2019, Pemkot Magelang Tak Patah Arang

LOKAKARYA. Disperkim Kota Magelang menginisiasi kegiatan Lokakarya Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan-Program Kota Tampa Kumuh (Kotaku) tahun 2019 di Aula Pangripta Bappeda Kota Magelang,
LOKAKARYA. Disperkim Kota Magelang menginisiasi kegiatan Lokakarya Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan-Program Kota Tampa Kumuh (Kotaku) tahun 2019 di Aula Pangripta Bappeda Kota Magelang,

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG – Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Magelang menggelar Lokakarya Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan-Program Kota Tampa Kumuh (Kotaku) tahun 2019 di Aula Pangripta Bappeda Kota Magelang, Jumat (27/12). Kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan dan relawan di tingkat kelurahan itu merupakan salah satu upaya melahirkan solusi terkait penuntasan kawasan kumuh di Kota Sejuta Bunga.

Kepala Disperkim Kota Magelang, Handini Rahayu mengatakan jika tahun 2019 ini menjadi batas akhir target pemerintah pusat mencanangkan 100-0-100 atau 100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi.

”Secara nasional memang kawasan kumuh masih sangat banyak. Tetapi kami yakin kalau Kota Magelang tidak menjadi penyumbang dari banyaknya kawasan kumuh tersebut,” kata perempuan yang akrab disapa Dini itu.

Baca Juga
Pemkot Magelang Bakar Daging Tak Laik Konsumsi

Ia menjelaskan sejak tahun 2017, Pemkot Magelang sudah menggaungkan gerakan 100-0-100 sehingga masyarakat tidak asing bagi masyarakat. Tampaknya sosialisasi getol itupun membuahkan hasil sampai sekarang.

”Hasil perhitungan pada tahun 2015, luas kawasan kumuh di Kota Magelang mencapai 121,17 hektar. Kemudian tahun 2018, menurun menjadi 67,41 hektar. Jadi kita berhasil menurunkan sekitar 50 persen,” ujarnya.

Luasan tersebut dikelompokkan dalam 11 titik kawasan, yakni Ngembik, Bantaran Rel Kereta Api Utara, Untidar, Mantyasih, Wates, Nambangan, Rejowinangun Utara, Pasar Rejowinangun, Tidar Trunan, Tidar Campur, dan Bojong.

Dini menyebutkan, ada Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) untuk investasi pengurangan kawasan kumuh, mencapai Rp4 miliar per 2019 ini. Dana ini dialokasikan untuk luasan kawasan kumuh 22,28 hektar yang tersebar di 4 kelurahan, antara lain Potrobangsan, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan, dan Tidar Utara.

Artikel Menarik Lainnya :  Ketua DPRD Kota Magelang: Jangan Tutupi Kasus Covid-19

Adapun investasi intrastruktur BPM tahun 2019 meliputi drainase, jalan, MCK, dan persampahan. Sedangkan kolaborasi pendanaan kawasan kumuh Kota Magelang meliputi drainase, irigasi, jalan, jembatan, MCK, sampah, rumah, kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran, dan RTH.

”Kemudian capaian pengurangan kumuh, 2017 seluas 53,76 hektar, 2018 seluas 40,36 hektar dan 2019 seluas 37,201 hektar. Tahun 2019 sudah terealisasi 18,52 hektar, sehingga masih sisa penanganan 18,681 hektar,” papar Dini.

Baca Juga
Puluhan Napi Salemba Dikirim ke Purworejo

Sementara itu, Walikota Magelang Sigit Widyonindito, mengapresasi kegiatan lokakarya ini agar benar-benar memberikan ruang belajar bersama. Selain itu, juga mampu menjadi pemicu gerakan perubahan pola pikir, khususnya terkait penanganan kawasan kumuh dengan semangat berdiskusi dan mencari solusi.

Sigit, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina, mengatakan progran Kotaku merupakan program nasional yang dibuat dalam rangka mendukung RPJMN 2014-2019, sekaligus untuk mencapai target 100-0-100.

Setidaknya ada 7 indikator permukiman kumuh yakni keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan sanitasi, pengelolaan air minum, pengelolaan sampah dan sarana prasarana pengamanan kebakaran.

”Kunci keberhasilan program ini adalah partisipasi aktif masyarakat serta komitmen untuk selalu merawat dan memelihara lingkungan tempat tinggal dan sarana prasarana, juga dukungan penuh dari para stakeholder,” katanya. (wid)