Skenario Pengambilalihan Jiwasraya Dibantah

Skenario Pengambilalihan Jiwasraya Dibantah
Skenario Pengambilalihan Jiwasraya Dibantah

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Isu pengambilalihan perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). oleh Taspen terus mengemuka di tengah polemik kepailitan yang mengguncang perusahaan yang dulunya bernama Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859 (NILLMIJ).

Lewat Arya Sinulingga Juru Bicara Kementerian BUMN, membantah rumor tersebut. Sejauh ini belum ada langkah penyelamatan yang melibatkan Taspen maupun Taspen Life untuk pengelolaan nasabah ritel asuransi tradisional Jiwasraya.

”Skema penyelamatan Jiwasraya melalui holding asuransi. Induk usaha bisa saja menyuntik atau dari anak anak usaha yang lain untuk menyokong Jiwasraya. Apalagi belum tentu induk usaha holding BUMN tersebut secara keuangan lebih besar dalam penyuntikan modal,” terangnya, kemarin (25/12).

BUMN terus mencari alternatif, solusi sebagai parasut agar pemegang polis yang jumlahnya mencapai sekitar 5 juta tetap bisa mengakses layanan kesehatan. ”Skenario holding menjadi upaya penyelamatan sementara. Karena hitungannya lebih pada kapitalisasinya. Akan mudah mencari dana jika ada holding. Investor lebih tertarik pada sisi ini,” kata Arya.

Lalu siapa yang kemungkinan menjadi holding asurasnsi, menurut Arya sedang dihitung. Yang pasti BUMN tengah mencari solusi rekstrukturisasi. ”Kalau ditanya siapa holdingnya nanti, ya banyak. Dari semua asuransi BUMN kemungkinan bisa, lihat saja nanti,”jelas Arya.

Sumber Fajar Indonesia Network (FIN) menyebut, pihak Taspen dan Taspen Life sudah melakukan rapat-rapat kecil terkaih penyelamatan Jiwasraya. Sayang pihak Taspen dan Taspen Life membantah informasi yang beredar. ”Memang ada ada rapat. Ya tapi rapatnya umum tidak spesifik,” jelas Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro.

Begitu pula dengan Direktur Utama Taspen Life Maryoso Sumaryono yang membantah rumor tersebut ”Wah itu kabar dari mana. Saya bahkan tidak tahu kabar itu,” singkatnya.

Terkait dengan kondisi Jiwasraya, DPR seharusnya bersikap dan bertindak cepat mengatasi bangkrutnya di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Terlebih, uang rakyat yang masuk dalam ‘lingkaran setan’ itu nilainya melebih skandal Bank Century.

Artikel Menarik Lainnya :  Adelin Lis, Buronan Terdipana Kasus Pembalakan Liar Akhirnya Tiba Di Indonesia

Ya, diduga kerugian negara menembus angka Rp13,7 triliun. Alih-alih menyehatkan kondisi perusahaan plat merah itu, pemerintah mencoba mencari jalan keluar dengan membentuk holding asuransi. Wow, ini luar biasa!

Melirik dari skandal yang ada, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono pun angkat bicara soal kasus yang mencuat. ”Agar terang benderang dan jelas semua soal bobol membobol ini maka ungkap segera. DPR buruan bentuk Pansus Jiwasraya, rakyat sudah menunggu!” tegasnya.

Soal benar atau tidaknya perusahaan pribadi milik Menteri BUMN Erick Thohir yang melantai di bursa saham yang mendekati persiapan Pilpres 2019 sejak November 2018 hingga Mei 2019, juga bisa ditelisik.

”Volume saham yang terjual sangat tidak wajar emiten tersebut berkode ABBA .Mudah mudahan tidak ada dana dari Jiwasraya yang mengalir ke dana pemenangan Pilpres Joko Widodo-Maruf Amin ,apalagi TKN diketuai oleh Erick Tohir dan wakilnya Muldoko,” ungkap Arief Poyuono yang dipertegas dalam pesan singkatnya.

Menurut Arief, ada dua sosok yang tersambar namanya dengan adanya kasus Jiwasraya di media massa. Selain ditengarai ada praktik perkoncoan dalam menggunakan dana nasabah produk investasi plus asuransi. ”Saat itu Hendrisman Rahim yang duduk sebagai Direktur Utama dan Hary Prasetyo sebagai direktur keuangan dituding pemantik gagal bayar Jiwasraya saat ini. Ya ini perlu pembuktian,” imbuhnya.

Saat itu, lanjut dia, Jiwasraya di era Hendrisman, diduga serampangan dalam berinvestasi. ”Apalagi di lantai bursa, misalnya, saham-saham yang diborong Jiwasraya bukanlah saham likuid yang konsisten naik,” ungkapnya.

Saat ini, dua emiten yang sahamnya digenggam Jiwasraya di atas 5% adalah PP Properti (PPRO) dan Semen Baturaja (SMBR). Sebelumnya ada TRAM, IIKP, MTFN, ABBA, SMRU. ”Belum lagi direkrutnya Hary Prasetyo Mantan Direktur keuangan Jiwasraya menjadi staff KSP oleh Muldoko di pertengahan Juni 2018 ini patut diduga ada benang merah dengan dimulainya pembobolan Jiwasraya,” tambahnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Tersangka Kasus Korupsi BKK Pringsurat Temanggung Bertambah

Karena itu, menurut hemat Arief Poyuono, untuk semua menjadi terang-benderang sebaiknya DPR membentuk pansus DPR untuk mengungkap pembobolan Jiwasraya yang jumlah melebih pembobolan Bank Century.

”Bertepatan dengan momentum ini, kita coba apakah Pimpinan baru KPK Dan Dewas KPK berani mengungkap kasus Jiwasraya yang jauh lebih bombastik dana yang dijebol melebih skandal Bank century yang hanya Rp8 triliun,” terangnya.

Arief juga menyinggung soal pembentukan Holding Asuransi yang diajukan Menteri BUMN sebagai cara mengatasi pembobolan Jiwasraya. ”Itu hanya kamuflase karena BUMN asuransi lainnya juga lagi banyak bermasalah saat ini,” timpalnya.

Kondisi ini tentu membuat Presiden Joko Widodo tidak bisa tertidur lelap, dengan besaran angka yang harus ditanggung untuk menutupi koreng perusahaan plat merah itu. Berbagai solusinya terus dicarai. Sampai-sampai ada upaya membuat holding asuransi dan memanggil investor guna menutupi penyakit perusahaan plat merah yang terjadi sejak 2008 itu.

Drama Jiwasraya ini, memang mahal. Karena pemerintah harus menyiapkan dana segar sebesar Rp32 triliun untuk memenuhi ketentuan Risk Based Capital (RBC) yakni 120%.

Pengamat Hukum dan Tata Negara Yusdianto Alam mengatakan, secara aturan, kebijakan maupun tatanan menajemen dalam sebuah perusahaan, Presiden Jokowi memiliki pembantu yang sejak lama mengetahui kondisi Jiwasraya. ”Panggil menteri yang bersangkutan, dan minta pertanggungjawaban. Ini uang nasabah, uang rakyat. Solusi penting tapi hukum berlaku jika ada kerugian negara. ” terang Yusdiyanto.

Ditambahkannya, koreng Jiwasraya sudah diketahui. Ini dipapaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. ”Sri Mulyani sudah tahu lho. Bahkan kondisi itu terjadi sejak 2008. Baik menyangkut bantuan likuiditas, sampai adanya suspensi tujuh produk reksadana milik MNC. Presiden bisa panggil mereka, termasuk, OJK yang telah mensuspen,” jelasnya.

Artikel Menarik Lainnya :  Adelin Lis, Buronan Terdipana Kasus Pembalakan Liar Akhirnya Tiba Di Indonesia

Secara hukum, lanjut dia, fakta-fakta ini harus dipertanggungjawabkan. ”Bila perlu, KPK dan aparat kepolisian bergerak untuk melacak. Siapa sebenarnya yang bermain. Bangsa ini sudah capek dengan ulah-ulah perusahaan negara. Kami yakin, akan ada masalah lain, selain Jiwasraya maupun Garuda Indonesia yang lebih dulu terbongkar,” terang Dosen Tata Negara di Universitas Lampung itu.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pengurus AJJI Budi Tampubolon angkat bicara. Menurutnya kasus yang menimpa Jiwasraya ini segera dapatkan solusi. ”Tentu saja kami berharap anggota kami yang sedang mengalami sedikit catatan dan kesulitan ini bisa segera dapat solusinya. solusinya itu yang bisa diterima oleh semua pihak. seperti perusahaannya, pemegang sahamnya, dan nasabahnya. jangan sampai ada pihak yang dirugikan,”kata Budi Tampubolon.

”Karena apabila solusi dari masalah ini lama, untung saat ini belum terkena imbas kepada industri asuransi jiwa. namun bila 1-2 tahun lagi belum ada solusi, yang kami semua khawatirkan adalah industri asuransi jiwa kena imbasnya semua. jadi posisi kami hanya berharap agar segera ada solusinya,” tambahnya.

Meski demikian, premi industri asuransi jiwa tetap tumbuh secara industri sebesar 2% di Kuartal III 2019. Dan kemampuan membayar manfaat asuransi kepada nasabah sama sekali tidak terkena imbasnya. ”Semoga segera ada solusi,” pungkasnya. (tim/fin/ful)