Waspada! Makanan Ilegal dan Kedaluwarsa Masih Beredar

Waspada! Makanan Ilegal dan Kedaluwarsa Masih Beredar
Waspada! Makanan Ilegal dan Kedaluwarsa Masih Beredar

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Masyarakat diminta untuk memeriksa makanan dan minuman yang dijual di pasar dan swalayan. Sebab jelang Natal dan Tahun Baru masih banyak makanan ilegal dan kedaluwarsa yang beredar.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan pihaknya menemukan produk pangan tidak memenuhi ketentuan senilai Rp3,97 miliar dari 1.152 sarana distribusi selama Desember 2019. Temuan tersebut merupakan hasil sidak 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Kantor BPOM di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dibeberkannya, hingga 19 Desember 2019, pemeriksaan telah dilakukan pada 2.664 sarana distribusi pangan. Hasilnya menunjukkan 1.152 (43,24 persen) sarana distribusi tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk pangan tanpa izin edar, rusak, dan kedaluwarsa.

“Total yang berhasil ditemukan sebanyak 188.768 kemasan (5.415 item) pangan tidak memenuhi ketentuan dengan perincian 50,97 persen (96.216 kemasan) pangan ilegal; 42,98 persen (81.138 kemasan) pangan kedaluwarsa; dan 6,05 persen (11.414 kemasan) pangan rusak,” katanya di Jakarta, Senin (23/12).

Dijelaskannya, berdasarkan lokasi temuan, pangan ilegal banyak ditemukan di Bengkulu, Banten, Gorontalo, Riau, Bali, Papua, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Lampung dan Sulawesi Utara dengan jenis produk berupa Bahan Tambahan Pangan (BTP), teh kering, bumbu, minuman berperisa, dan air minum dalam kemasan (AMDK).

Temuan pangan kedaluwarsa banyak beredar di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Aceh, dan Kalimantan Selatan dengan jenis produk minuman serbuk, bumbu, minuman kopi, makanan ringan, dan tepung.

“Sementara temuan pangan rusak banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung dengan jenis pangan minuman kopi, permen, Susu Kental Manis, minuman berperisa, dan tepung,” ujar dia.

Artikel Menarik Lainnya :  Waspada! Pencurian Data di Aplikasi Pinjol Ilegal

Dalam rangka perlindungan masyarakat maka seluruh produk pangan yang TMK telah diturunkan dari rak pajang/display, diamankan setempat, dan diperintahkan untuk tidak diedarkan.

Selanjutnya, terhadap pelaku usaha akan dilakukan pendalaman untuk menetapkan sanksi yang diberikan, berupa sanksi administratif atau perlu ditingkatkan ke dalam proses pro-justitia.

“Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan upaya pembinaan kepada para pelaku usaha,” ucap dia.

Penny mengatakan, kegiatan intensifikasi pengawasan pangan ini dilakukan BPOM untuk mengantisipasi beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat, sekaligus dalam rangka melindungi masyarakat dari konsumsi produk yang berisiko bagi kesehatan.

“Pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, peredaran pangan cenderung meningkat,” kata dia.

Dia menambahkan, permintaan produk seperti air minum dalam kemasan, tepung, dan makanan sajian hari raya biasanya meningkat menjelang hari raya dan situasi itu seringkali dimanfaatkan untuk memasarkan produk yang tidak aman atau layak konsumsi, termasuk produk pangan yang tidak punya izin edar, kedaluwarsa, dan rusak.

Dia menegaskan intensifikasi pengawasan pangan rutin dilakukan untuk mengantisipasi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat sekaligus melindungi masyarakat produk yang berisiko bagi kesehatan.

Pada masa libur Natal dan Tahun Baru, ia mengatakan, produk-produk dengan tingkat permintaan tinggi dan produk impor menjadi sasaran pengawasan.

“Pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, peredaran pangan cenderung meningkat,” katanya.

Dia menambahkan, permintaan produk seperti air minum dalam kemasan, tepung, dan makanan sajian hari raya biasanya meningkat menjelang hari raya dan situasi itu seringkali dimanfaatkan untuk memasarkan produk yang tidak aman atau layak konsumsi, termasuk produk pangan yang tidak punya izin edar, kedaluwarsa, dan rusak.

Artikel Menarik Lainnya :  Polri Usut Paspor Palsu Adelin Lis

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta RUU Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) segera disahkan menjadi UU POM. Agar BPOM bisa segera menindak para produsen yang nakal, siapapun dia, bahkan perusahaan besar sekalipun.

“Saya menitipkan kesehatan dan keselamatan jiwa penduduk Indonesia, yang bersumber dari obat dan makanan kepada BPOM,” tegas Mufida.

Ditambahkan, banyak persoalan dalam peredaran obat dan makanan di Indonesia. Dari kasus makanan dan obat yang lewat masa kedaluwarsa, hingga kasus makanan dan obat yang mengandung zat membahayakan kesehatan.

Diketahui RUU POM belum selesai dibahas DPR pada periode 2014-2019 lalu. Padahal UU POM diharapkan memberikan payung hukum kepada BPOM, wewenang serta kemandirian dalam penyidikan dan penindakan terhadap produsen obat dan makanan yang nakal.(gw/fin)