Tak Ada Jaminan Dewas Perkuat KPK

Tak Ada Jaminan Dewas Perkuat KPK
Tak Ada Jaminan Dewas Perkuat KPK

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Tak ada yang menjamin Dewan Pengawas (Dewas) akan memperkuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun para anggota Dewas dihuni oleh hakim-hakim berkualitas dan teruji dalam upaya pemberantansan korupsi.

Analis politik Exposit Startegic Arif Susanto menyatakan dominasi hakim dalam struktur Dewas tak dapat memberi jaminan KPK akan lebih baik empat tahun kedepan. Meski, kata dia, tak diragukan kemampuan masing-masing Dewas, termasuk tiga anggota yang berasal dari unsur hakim karena memiliki rekam jejak dan berintegritas tinggi.

“Keraguan publik pertama-tama adalah tentang kewenangan KPK dan Dewan Pengawas KPK hasil revisi UU KPK,” ujar Arif di Jakarta, Minggu (22/12).

Tiga hakim yang dimaksud yakni Artidjo Alkostar, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA); Albertina Ho, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kupang NTT; dan Harjono, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebelum menjabat Ketua DKPP, Harjono pernah menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 dan 2009-2014.

Ketiganya melengkapi struktur Dewas KPK bersama Syamsudin Haris, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Komisioner KPK jilid pertama yang didapuk sebagai Ketua Dewas merangkap anggota.

Arif mengemukakan, keraguan publik terhadap Dewas didasari atas sejumlah kewenangan yang diatur dalam UU KPK versi revisi. Di samping mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Dewas turut berwenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

“Sejauh ini publik belum tahu desain umum pengawasan dimaksud. Karena itu, Dewas perlu pertama-tama mengajak publik mendiskusikan model pengawasan agar tidak malah mengerdilkan KPK,” tutur Arif.

Dengan komposisi tersebut, Arif menyebut Dewas KPK berpeluang meningkatkan kinerja lembaga antirasuah. Hanya saja, sepanjang kewenangan yang diberikan dijalankan secara profesional dan tidak disalahgunakan demi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Artikel Menarik Lainnya :  KPK Jebloskan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpange

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menyatakan, kompetensi kelima Dewas KPK tak perlu diragukan lagi. Ia berkeyakinan, mereka memiliki integritas yang tinggi dalam konteks penegakan hukum.

“Jadi dengan adanya pengawas yang berlatar belakang adalah warga negara dan putra terbaik bangsa, kita harusnya meyakini bahwa Dewan Pengawas itu adalah bagian dari kehendak seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rullyandi.

Rullyandi berpendapat, kelima Dewas KPK memiliki rekam jejak yang tidak pernah mengecewakan negara. Lebih lanjut, faktor itu dipandangnya dapat menjamin KPK dapat menjalankan tugas dan wewenangnya lebih baik.

“Jangan kita lihat Dewan Pengawas ini karena dipilih Presiden, kemudian tidak independen. Kita bicara latar belakang beliau saja, itu sudah meyakinkan kita,” tuturnya.

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku mendukung kelima anggota Dewas. Laode, yang selama ini aktif menolak revisi UU KPK, mengakui para Dewas KPK memiliki rekam jejak dan integritas yang baik.

“Orang yang dipilih benar, mereka kita support seratus persen. Saya pikir beliau-beliau mengetahui KPK,” ungkapnya.

Hanya saja, menurutnya, kehadiran Dewas KPK tetap menimbulkan polemik. Sebab, tugas Dewas yang diamanatkan UU KPK versi revisi menurutnya bermasalah.

“Yang jadi polemik dari awal bukan soal orangnya, tapi soal tugas dewas itu, enggak mengawasi tapi menyetujui,” ucap Laode.

Sementara itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean meyakini kehadiran para hakim akan memperkuat penindakan yang dilakukan lembaga antikorupsi. Tumpak meyakini penindakan yang dilakukan KPK nantinya, selain memberikan kepastian hukum juga menjunjung hak asasi manusia.

“Supaya kita dalam melakukan penindakan pemberantasan korupsi betul-betul nantinya bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,” tukasnya.

Seperti diketahui, Artidjo yang juga mantan Ketua Muda Kamar Pidana MA dikenal sebagai hakim agung yang kerap menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor. Sebut saja Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan Ishaaq, Akil Mochtar, Djoko Susilo pernah merasakan hukuman berat yang diputus Artidjo.

Artikel Menarik Lainnya :  Waspada! Pencurian Data di Aplikasi Pinjol Ilegal

Sementara nama Albertina menyedot perhatian publik saat menangani kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Sejumlah kasus yang menyedot perhatian publik lainnya yang pernah ditangani Albertina di antaranya perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Sigit Haryo Wibisono hingga perkara pelecehan dengan terdakwa Anand Khrisna.

Sedangkan Harjono sebelum menjabat Ketua DKPP, menjalani karier sebagai Hakim Konstitusi sejak 2003 hingga 2014. Meski lama berkarier sebagai Hakim Konstitusi, Harjono dikenal memiliki kepedulian terkait pemberantasan korupsi.

Selain dalam sturktur Dewas, unsur hakim juga mengisi jajaran Pimpinan KPK periode 2019-2023. Tercatat, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango. Alex yang merupakan petahana Pimpinan KPK, sempat menjadi hakim ad-hoc Pengadilan Tipikor Jakarta. Sedangkan Nawawi telah 30 tahun berkarier sebagai hakim sebelum memutuskan mengikuti proses seleksi Pimpinan KPK periode 2019-2023. (riz/gw/fin)