Sri Mulyani Menunggu Laporan Perkembangan Jiwasraya

Sri Mulyani Menunggu Laporan Perkembangan Jiwasraya
Sri Mulyani Menunggu Laporan Perkembangan Jiwasraya

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Skandal korupsi yang terjadi pada anak perusahaan BUMN, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan persoalan yang sangat besar dan serius. Dalam kasus ini, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani masih menunggu laporan dari Kementerian BUMN.

Perusahaan asuransi pelat merah itu telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal berinvestasi, sehingga merugikan negara Rp13,7 triliun. Di mana, penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial dan jumlah tersebut 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan berkinerja baik dan sebanyak 95 persen dana ditempatkan di saham berkinerja buruk.

“Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir di dalam menangani BUMN Jiwasraya ini. Persoalannya memang sangat besar dan sangat serius,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, kemarin (21/12).

Setelah nanti mendapat laporan lengkap dari Kementerian BUMN, baru pemerintah akan mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan Jiwasraya.

“Jadi kita juga akan melihat dari semua segi. Kalau dari sisi keuangannya sendiri, neracanya, kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, dan bagaimana kita akan mengatasinya itu sedang dan terus diformulasikan oleh Kementerian BUMN untuk dikoordinasikan dengan kami,” kata Sri Mulyani.

Untuk masalah hukum, bendahara negara itu menyerahkan semuanya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Pihak Kejagung yang berkompeten melakukan penyelidikan apakah melanggar hukum apa tidak dalam kasus Jiwasraya.

Harapan Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini Jiwasarya kembali mendapat kepercayaan publik. Hal itu sangat penting mengingat Jiwasraya merupakan perusahaan yang dimiliki negara.

“Tentu kami berharap kita akan terus segera bisa menuntaskan langkah-langkah ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang kebetulan dimiliki oleh pemerintah,” harapnya.

Sementara itu, Menteri Erick Thohir menegaskan kasus Jiwasraya akan diselesaikan oleh Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan Kejagung.

Artikel Menarik Lainnya :  PDIP Tolak Gagasan Jabatan Presiden 3 Periode

“Kasus hukum yang melibatkan oknum-oknum akan diusut tuntas oleh pihak Kejagung,” kata Erick Thohir.

Lanjut dia, Kementerian BUMN dan Kemenkeu akan melakukan restrukturisasi di Jiwasraya. “Pemerintah sejak tahun 2006 sampai hari ini sudah konsisten mencari solusi atas persoalan ini,” ucap Erick Thohir.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima meminta kepada penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan pencekalan terhadap direksi Jiwasraya periode sebelumnya yakni 2013-2019. Hal ini terkait

tunggakan polis pembayaran kepada nasabah.

“Komisi VI DPR merekomendasikan penyelesaian permasalahan Jiwasraya lewat penegakan hukum tetap dijalankan dimulai dengan melakukan pencekalan terhadap Direksi Jiwasraya periode 2013-2016,” ujar Aria Bima.

Seperti diketahui, polis jatuh tempo Jiwasraya pada periode Oktober hingga Desember sebesar Rp12,4 triliun. Sementara total tunggakan yang harus dibayarkan perusahaan terhadap nasabah sebesar Rp 16,3 triliun.(din/fin)