Sejarah Baru, Selamat Bekerja KPK!

Sejarah Baru, Selamat Bekerja KPK!
Sejarah Baru, Selamat Bekerja KPK!

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Akhirnya Lembaga antirasuah alias Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki sejarah baru mulai dengan munculnya pimpinan barunya yang diawasi Dewan Pengawas, mulai kemarin (20/12).

Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara telah melantik lima pimpinan baru KPK yang selama masa jabatan 4 tahun mendatang bakal didampingi Dewan Pengawas (Dewas).

Ketua KPK baru itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri yang antara lain didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata yang sebelumnya menduduki jabatan yang sama pada periode 2014—2019.

Sementara itu, Dewas KPK yang juga berjumlah lima orang diketuai oleh Tumpak Panggabean serta didampingi Artidjo Alkostar yang merupakan mantan hakim agung di Mahkamah Agung yang ditakuti para koruptor karena justru menambah hukuman mereka saat mengajukan kasasiya.

Para anggota Dewas KPK berasal dari berbagai kalangan mulai dari ahli hukum, jaksa, hakim, hingga polisi. Mereka adalah orang-orang yang layak dipercaya. Dewan Pengawas ini untuk pertama kalinya tidak dipilih oleh panitia seleksi, tetapi langsung ditunjuk oleh Kepala Negara setelah menerima usul dan pertimbangan dari berbagai kelompok masyarakat.

”Beliau adalah orang-orang baik, memiliki kapabilitas, memiliki integritas, memiliki kapasitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan wilayah itu,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai pelantikan Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK Masa Jabatan 2019-2023, di Istana Negara, Jakarta, kemarin (20/12).

Menurut Presiden, Dewas KPK sengaja dipilih dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang mantan hakim, ada yang hakim aktif, ada yang juga dari mantan KPK, ada yang juga dari akademisi, ada yang Mahkamah Konstitusi.

”Saya kira itu sebuah kombinasi yang sangat baik, sehingga bisa memberikan fungsi, terutama fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner KPK. Saya kira ini akan bekerja sama dengan baik dengan komisioner KPK. Itungan kita itu,” tegas Presiden.

Mengenai pemilihan mantan Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK, menurut Presiden, karena memiliki memiliki latar belakang, pengalaman, berkaitan dengan KPK. ”Saya kira beliau-beliau adalah orang yang bijak, yang bijaksana,” ujarnya.

Sedangkan mengenai pimpinan baru KPK, Presiden Jokowi berharap penguatan KPK itu betul-betul nyata, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara otomatis sehingga betul-betul memiliki dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita.

Artikel Menarik Lainnya :  Pengelolaan Dana Haji Harus Lebih Transparan

”Saya meyakini insyaallah beliau-beliau Ketua KPK dan komisioner KPK bisa membawa KPK ke arah yang lebih baik dengan didampingi oleh Dewan Pengawas,” tegas Jokowi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan Dewas KPK tidak akan mencampuri teknis perkara yang ditangani lembaga penegak hukum tersebut.

“Ya, nanti akan kami samakan apa yang dikerjakan oleh pimpinan KPK. Kami lakukan pengawasannya, tapi jangan lupa kami bukan penasehat, bukan. kami tidak akan mencampuri teknis perkara yang dilakukan KPK,” kata Tumpak di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, kemarin.

Mantan pimpinan KPK 2003-2007 itu pun mengaku tidak ada arahan khusus dari Presiden Jokowi terkait dengan tugasnya. “Arahan khusus tidak ada, secara umum iya. Secara umum, kami harus melakukan penegakan pemberantasan korupsi. Khusus kami Dewan Pengawas akan memberikan fundamen yang kuat untuk pimpinan KPK bisa melaksanakan secara baik menjamin kepastian hukum,” ungkap Tumpak.

Caranya menurut Tumpak adalah dengan melakukan 6 tugas Dewas sebagaimana Pasal 37 UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. “UU Sudah mengatur ada 6 tugas Dewas, di pasal 37,” terangnya.

Pertama mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kedua, menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK. Ketiga, menerima laporan kalau ada dugaan pimpinanan atau pegawai yang melanggar kode etik. Keempat, melakukan persidangan terhadap orang yang melakukan dugaan adanya pelanggaran UU ataupun pelanggaran kode etik tadi.

Kelima, memberikan persetujuan atau tidak atas penyadapan dan penggeledahan dan penyitaan. ”Dan terakhir mengevaluasi kinerja KPK selama satu tahun dan melaporkannya ke Presiden, DPR dan BPK sudah diatur dalam UU. Terkait dengan kode etik Dewas secara internal Dewas harus punya kode etik,” timpalnya.

Anggota Dewas, Artidjo Alkosat yang dimintai keterangan usai pelantikan mengaku optimistis terhadap kerja Dewas di KPK. “Saya tidak skeptis ya. ”Saya sangat optimis, tidak ada masalah itu,” kata Artidjo.

Terkait kewenangan Dewas menentukan penyadapan, menurut Artidjo Dewas dapat mempertimbangkannya sesuai dengan koridor hukum. “Ukurannya nanti ya kemasukakalan, wajar, ada bukti tertentu yang cukup. Ya standar koridor hukum sudah jelas. Itu tentu sesuai UU bagaimana prosedur izinnya,” tambah Artidjo.

Sementara itu Anggota Dewas KPK Albertina Ho berjanji akan taat perintah saat diminta untuk menjadi Dewas. “Saya ini baru dihubungi tadi pagi. Prinsip saya ya kalau itu memang perintah harus saya laksanakan. Karena saya kan kalau diperintah kan harus melaksanakan. Apalagi saya masih hakim juga ya. Biar bagaimana pun kalau diperintah dari pimpinan kita harus laksanakan. Untuk apa? Untuk kepentingan negara kita,” kata Albertina.

Artikel Menarik Lainnya :  Tinjau Vaksinasi Massal di Bandung, Panglima TNI dan Kapolri Minta Warga Tetap Disiplin Prokes

Terkait polemik Dewas KPK yang dinilai punya kewenangan lebih besar dibanding pimpinan KPK, Albertina mengaku belum dapat berkomentar. “Kita dewan pengawas juga baru dibentuk, tadi baru ketemu teman-teman. Ya kita nanti rundingan dulu, kita rapat kan dulu, kita diskusikan dulu. Tentu saja kita perlu diskusi dan segala macam. Nah nanti bagaimana, apakah memenuhi harapan atau bagaimana, ya nanti teman-teman menilai,” ungkap Albertina.

Ia menilai penyadapan KPK pun tidak akan bermasalah meski membutuhkan izin tertulis dari Dewas. “Selama ini juga penggeledahan, penyitaan izin pengadilan juga ndak masalah kan? Saya kan kerja di pengadilan juga. Izin-izin berjalan dengan lancar, biasa, tidak ada masalah. Nanti kita lihat saja kasusnya,” tambahnya.

Albertina juga akan mundur dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. “Saya mundur dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang karena saya harus melepas jabatan struktural saya, tapi sebagai hakim tetaplah. UU bilang bagaimana? Jabatan struktural ya. Sudah saya lepas sebagai Waka PT kupang tidak boleh rangkap nanti ada konflik kepentingan,” jelas Albertina.

12 Pegawai KPK Mundur

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa pengunduran diri sejumlah pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terkait dengan perubahan status mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini yang saya harus jelaskan. Pegawai KPK yang mengundurkan diri itu tidak ada kaitan dengan pengangkatan ASN, waktu saya deputi, tiga orang yang mengundurkan diri, satu, karena nikah; dua, karena bekerja di instansi lain; tiga, dia mendapat pekerjaan lain. Sama dengan 12 (orang pegawai KPK) ini, jadi itu tidak ada kaitan dengan ASN,” kata Firli.

Firli juga membantah ia punya relasi tidak baik dengan para pegawai. “Tidak kaitannya dengan pimpinan baru, dari dulu kita bersatu kok. Siapa yang mengatakan berpisah? Tidak ada kok. Yang membeku cairkan siapa? Anda yang beku? Saya nggak pernah beku, Kalau kita tidak memiliki integritas, kita tidak akan lulus tes, OK,” jawab Firli dengan suara meninggi saat ditanya dengan relasinya di KPK

Artikel Menarik Lainnya :  Kelewatan! Korupsi Barang Tanggap Darurat Bencana Covid-19

Seperti diketahui para pimpinan KPK beserta pengawasnya selama beberapa bulan terakhir ini menjadi sorotan alias pusat perhatian, terutama para ahli hukum, politisi, hingga tokoh-tokoh masyarakat.

Salah satu penyebabnya adalah karena sang komjen ketika dahulu bertugas juga di KPK pernah diduga telah bertemu dengan orang-orang yang diduga melakukan tindak kejahatan di bidang ekonomi. Firli mengeluarkan bantahan, antara lain, dengan menyatakan bahwa pertemuan itu tidak dirancang. Akibatnya, para anggota DPR RI menyetujui pencalonan Firli yang pernah sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Yang lebih menimbulkan sikap pro dan kontra adalah tentang perlu tidaknya pembentukan sebuah badan pengawas. Yang mendukung berdirinya Dews, antara lain mengajukan dalih bahwa di berbagai instansi pemerintah, misalnya Polri, telah ada wadah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Di lingkungan Kejaksaan Agung juga sudah ada lembaga sejenis.

Sebaliknya, kelompok-kelompok yang menentang pembentukan Dewas mengajukan argumentasi bahwa KPK yang langsung bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Negara tidak perlu diawasi, apalagi KPK masih dianggap sebagai sebuah lembaga yang tidak akan berdiri untuk selamanya alias cuma ad hoc. (tim/fin/ful)

ATURAN BARU KPK
•Berdasarkan UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK, diatur bahwa KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif sehingga seluruh pegawai KPK adalah ASN.

•Pasal 24 berbunyi ayat (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

•Pasal 69B ayat (1) berbunyi Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pengawas KPK:
1.Tumpak Hatorangan Panggabean
(Mantan Ketua KPK)

2.Artidjo Alkostar
(Mantan Hakim Mahkamah Agung)

3.Albertina Ho
(Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, NTT)

4.Harjono
(Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi)

5.Syamsudin Haris
(Peneliti LIPI).

Sumber: KPK