Menkeu Kecewa, Dana Daerah Mengendap Rp230 Triliun di 2019

sri mulyani
sri mulyani

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani kecewa banyak daerah yang belum menyerap dana deerah. Pasalnya hingga akhir 2019 dana daerah masih mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp230 triliun.

“Kami sebetulnya dalam posisi terus perhatikan dan mengawasi daerah. Walaupun sudah transfer cukup banyak, tapi di daerah itu account simpanan rekening daerah mencapai hampir lebih dari Rp230 triliun,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis (19/12).

Tahun ini, anggaran dana transfer daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp826,77 triliun. Adapun realisasi hingga akhir November tahun ini mencapai Rp752,84 triliun atau sudah 91,06 persen.

Untuk transfer ke daerah, kata Sri Mulyani, realisasinya sudah Rp689,21 triliun atau 91,07 persen dari target Rp756,77 triliun. Sedangkan realisasi dana desa sudah Rp63,63 triliun atau 90,90 persen dari target Rp70 triliun.

“Kita transfer Rp700-an triliun. Dampak ke daerah terkurangi hampir sepertiga dari yang ditransfer. Ini salah satu yang dianggap faktor yang masih perlu yang mengendap di RKUD,” tutur dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat realisasi belanja daerah. Sebab dengan mengoptimalkan dana daerah akan berdampak pada perkembangan daerah.

“kalau Rp230 triliun digunakan semua pemda, maka akan berdampak besar pada pembangunan di daerah itu sendiri,” ujar Sri Mulyani.

Kesempatan yang sama, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan, dana yang mengendap berasal dari banyak daerah.

“Jadi memang kalau dicari daerah paling banyak ya daerah yang punya anak banyak, itu biasanya jumlahnya besar,” kata Prima.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, daerah daerah yang tidak digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah akan berdampak pembangunan di daerah tersebut menjadi tidak masimal.

“Pertumbuhan di daeah tersebut menadi tidak optimal atau di bawah potensinya,” ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (19/12).

Tidak terserapnya dana daerah, menurut Piter, karena pejabat daerah yang tidak memiliki ide untuk membangun daerahnya dengan baik.

“Kendala utamanya dipejabatnya yang tidak kreatif, tidak punya kebijakan terobosan,” tukas Piter.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dengan semakin banyak dana yang disimpan maka redistribusi anggaran ke masyarakat menjadi kecil. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi daerah bisa tersendat, sebab tidak ada uang yang berputar di masyarakat.(din/fin)