PLN Dapat Sindikasi dari 7 Lembaga Keuangan, Totalnya Rp 7,91 Triliun

PENANDATANGANAN perjanjian pembiayaan investasi dengan jaminan pemerintah, antara PT PLN (Persero) dan tujuh lembaga keuangan, Jakarta, Kamis (18/12). Dana pinjaman yang diperoleh dari sindikasi ini mencapai Rp 7,91 triliun.
PENANDATANGANAN perjanjian pembiayaan investasi dengan jaminan pemerintah, antara PT PLN (Persero) dan tujuh lembaga keuangan, Jakarta, Kamis (18/12). Dana pinjaman yang diperoleh dari sindikasi ini mencapai Rp 7,91 triliun.

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berhasil mendapatkan dana pinjaman sebesar Rp 7,91 triliun dari Lembaga Keuangan Bank Nasional. Pinjaman ini digunakan untuk membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), bagian dari 35.000 Megawatt (MW)

Kepercayaan ini membuktikan peran PLN begitu besar untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mewakili perseroan meneken perjanjian pembiayaan investasi dengan jaminan pemerintah.

Total plafon sebesar Rp 7,91 triliun dalam jangka waktu sepuluh tahun. Pinjaman menggunakan dua skema, yaitu skema konvensional sebesar Rp 5,07 triliun dan skema syariah sebesar Rp 2,84 triliun.

“Kami ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh pihak perbankan yang terlibat dalam sindikasi hari ini dalam menyediakan pendanaan investasi bagi PLN,” kata Sarwono melalui keterangan tertulis, Rabu (18/12).

Baca Juga
Jokowi Beri Kesempatan Swasta dalam Proyek Ibu Kota Baru

Lebih lanjut dia mengatakan, dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil. Sehingga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi dan menyejahterakan masyarakat. “Kami berharap kerja sama ini akan terus berlanjut dengan lebih baik,” imbuhnya.

Adapun pembiayaan dengan skema syariah diperoleh dari sindikasi PT Bank Syariah Mandiri yang bertindak selaku agen sindikasi, PT BNI Syariah, PT BRI Syariah, dan PT Bank Permata-Unit Usaha Syariah. Sementara pinjaman dengan skema konvensional diperoleh dari sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku agen sindikasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Jaminan pemerintah dalam perjanjian pembiayaan investasi dapat menurunkan risiko di pihak perbankan. Sarwono menambahkan, pendanaan dari skema konvensional akan digunakan untuk mendanai satu proyek PLTU dan sepuluh proyek PLTMG.

Artikel Menarik Lainnya :  Pefindo Menaikkan Peringkat KB Bukopin AAA

Di antaranya adalah PLTU Sulawesi Selatan–Barru (100 MW), PLTMG Kupang Peaker (40 MW), PLTMG Nias (25 MW), serta PLTMG Luwuk (40 MW). Lalu ada PLTMG Nunukan (10 MW), PLTMG Waingapu (10 MW), PLTMG Alor (10 MW), PLTMG Namlea (10 MW), PLTMG Dobo (10 MW), PLTMG Saumlaki (10 MW), dan PLTMG Serui (10 MW).

Sedangkan pendanaan dari skema syariah akan digunakan untuk mendanai pembangunan satu proyek PLTU dan tiga proyek PLTMG. Di antaranya adalah PLTU Lombok FTP 2 (100 MW), PLTMG Sumbagut 2 Peaker (250 MW), PLTMG Bangkanai 2 (140 MW), dan PLTMG Lombok Peaker (130-150 MW).

“Proyek pembangunan PLTU dan PLTMG ini merupakan rangkaian pendukung pembangunan program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah,” pungkasnya. (jpg)