Giliran Nelayan Tolak Ekspor Benih Lobster

Giliran Nelayan Tolak Ekspor Benih Lobster
Giliran Nelayan Tolak Ekspor Benih Lobster

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Setelah diprotes Susi Pudjiastuti terkait rencana ekspor benih lobster, giliran nelayan Pangandaran yang juga kelahiran mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014-2019 itu ikut menolak kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo.

“Kami setuju untuk tetap dilarang penjualan apalagi ekspor baby lobster. Karena nantinya akan merusak dan menghancurkan usaha nelayan sendiri dari segi penghasilan,” kata Kepala Desa Bagolo Kecamatan, Kabupaten Pangandaran, Rahman Hidayat.

Rahmat menilai apabila terjadi ekspor benih maka lobster akan punah dari lautan Indonesia. Dia juga menduga ada campur tangan mafia di balik ekspor ini.

“Kalau boleh mafia atau oknum itu dihukum oleh nelayan saja. Rek dikarungan dialungkeun ka laut oknum na (Mau dimasukan karung dilempar ke laut oknumnya),” ujar Rahman.

Menanggapi protes nelayan, Menteri Edhy menegaskan tidak akan mundur selangkahpun dan akan tetap membuka keran ekspor benih lobster. Di era Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih lobster.

Baca juga
PLN Dapat Sindikasi dari 7 Lembaga Keuangan, Totalnya Rp 7,91 Triliun

Diakui, kebijakan tersebut mengundang protes keras dari berbagai pihak. Terutama Susi Pudiastuti. Bahkan sempat viral di media sosial, Twitter.

“Jadi banyak yang kami sedang matangkan, ada 29 aturan yg jadi polemik selama ini mau kami revisi. Termasuk lobster,” kata Edhy.

meskipun banyak ditertawakan banyak pihak, namun Edy menjelaskan, kebijakan ekspor benih lobster demi hidup nelayan dan lingkungan.

“Anda pasti tertawa melihat lobster, saya tidak akan pernah mundur! Karena ini menyangkut nelayan kita, lingkungan kita,” tegas Edhy.

Sampai saat ini, pihak KKP bersama para pakar tengah melakukan kajian yang mendalam terkait merealisasikan kebijakan ekspor benih lobster. Dia meminta untuk bersabar. “Sudah lah ya, kita tunggu waktunya saja,” ucap Edhy.

Artikel Menarik Lainnya :  Masjid Megah Pendiri JNE, Diresmikan Gubernur Bangka Belitung

Sementara itu, Staf Khusus Menteri KKP, Miftah Sabri mengatakan, KKP akan membudidayakan benih lobster dengan bantuan negara Vietnam. Kenapa memilih Vietnam karena negara tersbeut memiliki teknologi yang canggih dalam pembesaran benih lobster.

“Vienam punya teknologi yang cangih, dan hanya Vietnam yang bsa membuat lobster yang tadinya survivor-nya di alam itu kurang dari satu persen bisa menjadi 70 persen. Nah, kita kerjasama dengan Vietnam untuk membesarkan benur,” ujar Miftah.

Dia menjelaskan, nantinya pelaku usaha yang diberi izin ekspor harus memberikan sebagian benih lobsternya untuk dikembalikan alam.

“Itu agar menjaga populasi benih lobster tetap terjaga meski ekspor benih lobster,” ucap dia.

Menurutnya, ekspor benih lobster juga tidak asal, sebab KKP telah melakukan perhitungan yang matang. Karena akibat dilarang, malah banyak terjadi penyelundupan benih lobster.

Terpisah, Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah mendukung kebijakan di era Susi Pudjiastuti yang melarang ekspor benih lobster.

“Saya sependapat dengan bu Susi. Ekspor benih lobster harus dilarang,” kata Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (18/12).

Terkait polemik ekspor benih lobster, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi. Jokowi melihat harus dari dua sisi, pertama, bagaimana kebijakan ini bisa memberi manfaat bagi nelayan Indonesia. Kedua, bagaimana agar kebijakan ini tidak merusak lingkungan.

Baca Juga
Jokowi Beri Kesempatan Swasta dalam Proyek Ibu Kota Baru

“Ini tanyakan ke Menteri KKP Pak Edhy Prabowo, yang paling penting menurut saya, negara mendapat manfaat, nelayan mendapat manfaat, lingkungan tidak rusak,” ujar Jokowi.

Jokowi ingin kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa mengakomodir kedua kepentingan agar tercipta keseimbangan. Dengan begitu, tidak ada satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Artikel Menarik Lainnya :  PPN Sembako Premium Picu Impor Pangan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengundang para pakar untuk ikut memberikan masukan terkait kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah. Dia yakin pakar merupakan pihak yang lebih tahu soal kebijakan yang bisa bermanfaat.

Sebelumnya Susi Pudjiastuti tidak sependapat dengan Edhy ekspor benih lobster. Menurut perempun yang dikenal dengan slogan “Kalau tidak makan ikan, saya tenggelamkan!” itu, nnikel adalah benda mati yang sewaktu-waktu memang bisa habis. Sedangkan lobster adalah benda hidup yang bisa terus ada jika dijaga.

” Nikel adalah SDA yg tidak renewable/ yg bisa habis. Lobster adalah SDA yg renewable, yg bisa terus ada & banyak kalau kita jaga!!!!!,” kicau Susi Pudjiastuti di akun Twitter-nya, Selasa (17/12).

Menurutnya, negara harus menjaga sumber daya ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam renewable yang ekstraktif dan masif harus dilarang.

“Pengelolaan SDA yg renewable secara instant extractive & massiv harus dilarang. Apalagi pengambilan plasmanutfahnya. Its A NO NO !! Sblm thn 2000 an Lobster ukuran >100 gram di Pangandaran & sekitarnya pd saat musim bisa 3 sd 5 Ton per hari. Sekarang 100 kg/ hari saja tdk ada,” ujar Susi.(din/fin)