248 RUU Masuk Prolegnas. 50 RUU Prioritas Tahun 2020, DPR Minta Pemerintah Fokus

50 RUU Prioritas Tahun 2020, DPR Minta Pemerintah Fokus
50 RUU Prioritas Tahun 2020, DPR Minta Pemerintah Fokus

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – DPR RI menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dalam Rapat Paripurna, kemarin (17/12). Total ada 248 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 24 RUU “carry over” dari periode lalu.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR menanyakan, “Apakah laporan Baleg DPR RI tentang Prolegnas 2020-2024 dapat disetujui?,” Sebanyak 357 anggota DPR yang hadir menyatakan setuju Prolegnas 2020-2024. Setelah itu, Puan mengetuk palu yang menandai persetujuan Prolegnas 2020-2024.

Dia menilai, DPR dan pemerintah perlu melakukan pemilahan fokus utama dalam prioritas pada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini, agar dapat menuntaskan program legislasi nasional. “Terdapat 248 RUU yang masuk dalam Daftar Prolegnas 2020-2024 dan 50 RUU menjadi Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan target yang prestisius dan sekaligus menjadi tantangan kita semua,” kata Puan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).

Puan mengatakan, produk legislasi yang dihasilkan pembentuk UU agar selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofi, UUD 1945 sebagai landasan yuridis, dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai landasan sosiologis.

Menurut dia, produk legislasi selain dapat memberikan kepastian hukum, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Terkait dengan RUU carry over, DPR dan Pemerintah perlu menyamakan persepsi terkait mekanisme “carry over”. Yakni dari RUU tersebut dan menetapkan cakupan RUU yang akan dilanjutkan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menjelaskan dalam Rapat Kerja Baleg dengan Menkumham pada 5 Desember 2019 mengagendakan mendengarkan pendapat mini fraksi dan menyetujui sebanyak 248 RUU masuk dalam Prolegnas 2020-2024. “Raker Baleg menyetujui melanjutkan hasil pembahasan penyusunan prolegnas untuk ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI hal-hal yang disepakati dalam rapat kerja,” ujar Ibnu Multazam.

Dia menjelaskan, dari 248 RUU tersebut, sebanyak 24 RUU “carry over” dari periode lalu. Antara lain tiga usulan pemerintah yaitu RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

RUU yang masuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka antara lain RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Multazam mengatakan untuk Prolegnas prioritas 2020, penetapannya ditunda pada masa persidangan Kedua Tahun Sidang 2019-2020 berdasarkan masukan dan pandangan beberapa fraksi dan anggota DPR RI. (khf/fin/rh)