Kemnaker Petakan Pasar Kerja

Kemnaker Petakan Pasar Kerja
Kemnaker Petakan Pasar Kerja

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Program Kartu Prakerja akan mulai dilaksanakan pada Agustus 2020. Pemerintah pun kini tengah memetakan kebutuhan pasar kerja, sehingga program bisa sejalan dengan kebutuhan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Khairul Anwar mengatakan pihaknya tengah melakukan pemetaan mengenai kebutuhan pasar kerja. Upaya ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Kartu Pra-Kerja, sehingga nantinya akan sejalan dengan kebutuhan dunia industri.

“Kami lagi memetakan kebutuhan pasar kerja, agar dapat menyusun program-program pelatihan untuk Kartu Pra-Kerja. Sehingga para lulusan mendapatkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,” katanya di Jakarta, Senin (16/12).

Dikatakannya, salah satu kendala sumber daya manusia (SDM) di Indonesia adalah tidak sesuainya antara kebutuhan industri dengan kemampuan SDM yang ada. Untuk itu pemerintah berupaya untuk memfasilitasi akses mutu para calon pekerja.

“Kemudahan akses betul-betul jadi program pemerintah. Nah saat ini kami sedang menetapkan sektor mana saja yang jadi kebutuhan dari angkatan kerja kita. Agar nanti lembaga pelatihan dapat memberikan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan seputar itu,” kata dia.

Selain itu, dia juga mengatakan pihaknya tengah menyusun program-program lainnya untuk Kartu Pra-Kerja. Setelah itu maka akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah juga meyakini program Kartu Prakerja dapat membuat Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri mampu bersaing memperebutkan lowongan kerja di luar negeri.

“Kementerian Ketenagakerjaan akan bekerja keras di tingkat hulu untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran. Salah satunya dengan memperbanyak berbagai pelatihan kerja dengan menggunakan skema Kartu Prakerja,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Dijelaskannya, sesuai Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri hanya bisa dilakukan jika mereka mempunyai kompetensi. Melalui program Kartu Pra-Kerja, calon PMI akan mendapatkan berbagai macam pelatihan tanpa dipungut biaya karena ditanggung pemerintah.

Artikel Menarik Lainnya :  Kapolri Akan Tegur Kapolda dan Kapolres yang Belum Tindak Premanisme

“Dengan skema ini kita bisa memberangkatkan calon PMI yang berkompeten sehingga tidak diremehkan”, katanya.

Mantan Ketua Umum Fatayat PBNU tersebut mengatakan bekerja di luar negeri merupakan salah satu opsi bagi angkatan kerja di tanah air. Menurut dia kesempatan kerja di dalam negeri masih agak terbatas, sehingga kesempatan kerja di luar negeri bisa dipilih sebagai salah satu opsi.

“Di samping memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, pemerintah juga perlu memperluas kesempatan kerja di luar negeri,” katanya.

Namun, kesempatan kerja di luar negeri harus mempertimbangkan beberapa hal seperti perlindungan dan pengupahan yang layak. Selama ini persoalan terbesar PMI, kata Ida, adalah lemahnya perlindungan, kelayakan upah dan minimnya kompetensi PMI.

“Upaya perluasan kesempatan kerja harus dibarengi dengan upaya serius untuk memperkuat perlindungan PMI di luar negeri, meningkatkan kompetensi calon PMI dan negosiasi pengupahan” kata dia.

Dia pun meminta optimalisasi peran Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) Kemenaker di luar negeri. Menurutnya, Atnaker mempunyai peran strategis dalam melindungi dan memperluas kesempatan kerja PMI di luar negeri.

Atnaker harus mampu melakukan inovasi dan terobosan dalam bekerja melindungi PMI di luar negeri. Salah satunya dengan membuat sistem yang terintegrasi terkait dengan data personel PMI di luar negeri. Dengan demikian Atnaker bisa terus melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan PMI.

“Sistem tersebut harus dalam bentuk digital yang terintegrasi dengan data kita di tanah air,” katanya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Prakerja akan diluncurkan pada Agustus 2020.

Pada Desember 2019, pemerintah berencana menyelesaikan peraturan presiden Kartu Pra-Kerja, pada Januari 2020 pemerintah menargetkan penyelesaian Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra-Kerja.

Artikel Menarik Lainnya :  Polri Nyatakan Perang Terhadap Premanisme

Kemudian pada Februari 2020 akan dilakukan sosialisasi ke publik melalui situs jejaring, kemudian pada Maret dan April 2020 akan dilakukan uji coba di dua kota yaitu Jakarta dan Bandung. Uji coba itu akan dilakukan berbasis aplikasi.(gw/fin)