Solusi Atasi Defisit BPJS Kesehatan Disepakati

Solusi Atasi Defisit BPJS Kesehatan Disepakati
Foto : Iwan tri wwahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Menteri Kesehatan (menkes) RI, Terawan Agus Putranto memberikan keterangan saat Rapat kerja (Raker) dan Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta (Kamis (12/12/2019).

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan DPR menyepakati solusi mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan pada 2020. Solusi tersebut adalah memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta penerima bantuan iuran yang diproyeksikan akan didapatkan akibat kenaikan iuran berdasarkan Perpres 75 tahun 2019.

Ada tiga alternatif yang dilontarkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran BPJS Kesehatan pada 2020 terkait dengan rencana pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rencana tersebut dibeberkannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR dan BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12).

“Alternatif pertama, mengusulkan subsidi pemerintah atas selisih kenaikan iuran JKN pada peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III,” kata Menkes.

Baca Juga
KPU Kota Magelang Imbau Parpol Tak Calonkan Bekas Napi

Untuk alternatif tersebut, Terawan mengatakan masih menunggu kepastian jawaban dari Menteri Keuangan dan perlu dituangkan dalam keputusan presiden.

Dilanjutkannya, untuk alternatif kedua, memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta penerima bantuan iuran yang diproyeksikan akan didapatkan akibat kenaikan iuran JKN pada 2020.

“Profit itu digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III,” tuturnya.

Sedangkan alternatif yang ketiga adalah Kementerian Sosial sedang melakukan perbaikan kualitas data penerima bantuan iuran sekaligus memadukannya dengan Data Terpadu Program Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Terdapat data penerima bantuan iuran non-DTKS sejumlah 30.620.052 jiwa yang akan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial,” jelasnya.

Dijelaskannya, rencana penonaktifan penerima bantuan iuran tersebut dapat digantikan oleh peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III yang berjumlah 19.961.569 jiwa.

Artikel Menarik Lainnya :  Bank Dunia Beri Hutang ke Indonesia Rp24,6 Triliun

Dari ketiga opsi tersebut dipilihlah alternatif yang kedua. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, pihaknya bersama Kemenkes setuju untuk melaksanakan alternatif kedua. Hanya saja, kepastian bisa diketahui setelah koordinasi dengan Kemenkeu.

“Kalau tidak ada masalah akan kami realisasi 2020,” kata Fahmi.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta jaminan dari pemerintah jika alternatif dua bisa dipertanggungjawabankan dan direalisasikan di 2020. Politisi PKS ini juga mempertanyakan kewenangan Kementerian Keuangan dalam pengambilan kebijakan.

Menurutnya, jika keputusan terakhir ada di Kemenkeu, harus dilakukan komunikasi intensif dan lobi-lobi.

“Apakah ibu Menteri Keuangan sebagai decision maker atau ada alternatif lain? Dan apakah bisa berlaku per satu januari? Saya tidak mau ini tidak ada kejelasan seperti rapat sebelumnya,” kata Kurniasih.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR lainnya, Edi Wuryanto menyarankan diadakan rapat gabungan. Rapat tersebut nantinya akan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan yang bisa mengambil keputusan agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak terjadi.

“Saya kira, harus ada rapat gabungan yang melibatkan Menkeu, Mensos, Bappenas dan lain-lain. Karena apa, pengambil keputusan tidak berada di satu ruang. Sehingga sulit memastikan,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut. (khf/gw/fin)