KPU Kota Magelang Imbau Parpol Tak Calonkan Bekas Napi

Dialog eks napi korup
DIALOG. Walikota Magelang, Sigit Widyonindito bersama Forpimda, KPU Kota Magelang, dan tokoh lainnya saat mengikuti dialog menjelang Pilkada 2020 di Bakorwil II Kedu Surakarta,

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG – Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang meminta partai politik (Parpol) untuk tidak mencalonkan mantan nara pidana kasus korupsi. Sebab, meski calon itu sudah dihukum, namun potensi korupsi dianggap lebih rawan ketimbang calon yang belum pernah tersandung kasus korupsi.

Hal itu dikatakan Ketua KPU Kota Magelang, Basmar Perianto Amron usai  menghadiri Dialog Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Magelang dengan tokoh masyarkat di eks-Bakorwil Kota Magelang, Rabu (11/12) lalu.

”Kami harapkan baik kepada jalur perseorangan atau partai politik untuk tidak mencalonkan narapidana kasus korupsi atau koruptor sebagai calon kepala daerah pada Pemilihan Walikota Magelang Tahun 2020 nanti,” ujarnya.

Basmar mengatakan tidak hanya sebatas imbauan, penunjukan calon walikota dan wakil walikota tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Baca Juga
Bupati Magelang Stop Pabrik Pakan Ternak, PT Sidoagung Farm Dilarang Beroperasi Sementara

Pada pasal 3A ayat 3 menyebutkan bahwa dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi. Begitu juga dengan jalur perseorangan, pada ayat 4 disebutkan bahwa calon yang dapat mendaftar diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

”Di sana, pada PKPU tersebut, tertera yang mengatur hal tersebut. Diharapkan tidak mencalonkan napi koruptor sebagai calon kepala daerah. Ini berbentuk himbauan karena undang-undang-nya sendiri tidak mengatur,” katanya.

Basmar menambahkan sesuai putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Pemilihan, para mantan terpidana korupsi ini harus menunggu selama lima tahun, baru mereka dapat maju dalam pemilihan kepala daerah. Itu pun dengan syarat bahwa mereka, para mantan terpidana korupsi telah mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Artikel Menarik Lainnya :  Hukuman Jaksa Pinangki Disunat? KY: kami Tidak Berhak Menilai Putusan Hakim

”Mantan narapidana koruptor harus menyampaikan bahwa dia mantan narapidana disampaikan kepada masyarakat melalui media massa dan harus ada buktinya. Ada bukti dari pemimpin redaksi media massa bahwa yang bersangkutan sudah mengumumkan bahwa dirinya mantan terpidana korupsi,” tuturnya.

KPU Kota Magelang pun akan berlaku sesuai dengan regulasi tersebut, PKPU Nomor 18 Tahun 2019. Mereka akan menyampaikan kepada jalur perseorangan atau partai politik yang hendak mencalonkan pada Pilkada nanti, diharapkan untuk tidak mencalonkan narapidana koruptor.

”Adanya aturan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya kasus kepala daerah yang merupakan mantan narapidana koruptor, yang sudah dilantik, ternyata ditangkap lagi karena kasus yang sama,” pungkasnya. (wid)