Kondisi BKK Pringsurat Kian Tak Menentu, Pemkab Temanggung pun Kesulitan Mengambil Uang

Kondisi BKK Pringsurat Kian Tak Menentu
LAYANI. Sejumlah kaywan terlihat masih melayani nasabah saat pencairan dana nasabah pada bulan Febuari lalu.

MAGELANGEKSPRES.COM,TEMANGGUNG – Kondisi PD BKK Pringsurat Temanggung semakin tidak menentu, bahkan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai salah satu pemegang saham tidak bisa mengembalikan uang milik nasabah tanpa keputusan dari pengadilan niaga.

“Taunpa keputusan dari pengadilan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, jadi selama tidak ada keputusan dari pengadilan uang nasabah tidak bisa digantikan oleh pemerintah,” kata Sunardi Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemkab Temanggung saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/12).

Ia mengatakan, pihaknya juga masih menunggu bila ada gugatan dari nasabah PD BKK Pringsurat. Hingga saat ini dari pihak nasabah juga belum melayangkan gugatan.

“Kalau tidak ada gugatan maka pengadilan tidak bisa memutuskan pemerintah untuk membayarkan uang nasabah. Sampai saat ini Pemda tidak punya dasar untuk melakukan pembayaran dana nasabah tanpa ada keputusan,” terangnya.

Menurutnya, pemerintah daerah atau pemegang saham baru bisa membayarkan uang nasabah jika sudah ada putusan pengadilan niaga yang mewajibkan pemilik untuk bayar dana nasabah.

Baca Juga
PDAM Kota Magelang Klaim Atasi Suplai Tersendat di Tidar Sari

“Prinsipnya kami siap. Kalau belum ada putusan pengadilan, kami tidak bisa membayarkan dana nasabah, karena memang tidak ada dasar yang kuat untuk membayarnya,” ujar Sunardi.

Sunardi menyebutkan, hingga saat ini uang nasabah yang sudah terbayar belum mencapai separuhnya. Jumlahnya sekitar Rp12 miliar dan dibayar dengan menggunakan dana talangan dari BKK lain yang ditempatkan oleh direktur PD BKK Pringsurat. Sedangkan total dana nasabah di PD BKK Pringsurat mencapai Rp95 miliar. Dengan demikian masih ada sekitar Rp83 miliar dana nasabah milik masyarakat Temanggung yang belum bisa dibayarkan.

“Adapun aset jaminan kredit PD BKK Pringsurat mencapai Rp42 miliar, terdiri dari sertifikat tanah dan kendaraan. Mudah-mudahan akan terbit putusan pengadilan niaga yang menyatakan aset jaminan itu untuk diserahkan ke BKK guna membayar uang nasabah,” ujar Sunardi.

Artikel Menarik Lainnya :  Kelewatan! Korupsi Barang Tanggap Darurat Bencana Covid-19

Ia menambahkan, sebenarnya kondisi PD BKK Pringsurat, saat ini sudah kolaps. Berdasarkan laporan tertulis, perusahaan daerah ini mengalami kerugian sejak tahun 2017. Namun setelah dilakukan audit khusus, ternyata PD BKK Pringsurat sudah rugi sejak tahun 2009 dan kesalahan yang ada ternyata ditutupi.

Adapun total kerugian yang diderita PD BKK Pringsurat dari 2009 sejak saat ini diperkirakan sekitar Rp115 miliar. Padahal aset yang dimiliki PD BKK Pringsurat ditaksir hanya di kisaran Rp14 miliar saja. Kerugian yang dialami perusahaan ini lantaran salah kelola dan praktek korupsi yang dilakukan karyawan. Saat ini kasus korupsi perusahaan daerah tersebut masih ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Temanggung.

Sebagaimana diketahui, pemegang saham di PD BKK Pringsurat Temanggung yakni ada dua Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan Pemkab Temanggung. Saham yang dipegang oleh Pemprov yakni sebanyak 51 persen dan Pemkab 49 persen.

“Jika sudah ada keputusan maka baik pemprov maupun pemkab siap membayarkan uang nasabah yang saat ini masih belum bisa dicairkan,” tandasnya.(set)