Legislatif Perlu Mundur Atau Tidak, DPR Akan Bahas Pasal 7 Ayat 2 UU Pilkada

Legislatif Perlu Mundur Atau Tidak, DPR Akan Bahas Pasal 7 Ayat 2 UU Pilkada
Legislatif Perlu Mundur Atau Tidak, DPR Akan Bahas Pasal 7 Ayat 2 UU Pilkada

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Wacana usulan anggota dewan tak perlu mundur dari jabatan jika akan mencalonkan diri di Pilkada kembali mencuat. Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsudin mengatakan usulan tersebut tengah dibahas. Sebab, legislatif dinilai sebagai jabatan politis. Sama halnya dengan posisi kepala daerah.

Dalam Undang-Undang Pilkada, ada aturan mengenai anggota dewan harus mundur jika hendak berkompetisi di pilkada. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 huruf s yang berbunyi: menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta.

“Usulan akan ada dilakukan pilkada langsung, kemudian usulan berkaitan dengan anggota DPR yang maju tidak perlu mundur, harus cuti. Semua sedang dibahas,” kata Azis di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11).

Terkait usulan tersebut, Azis mengatakan revisi UU Pilkada harus menunggu hasil evaluasi sistem pilkada langsung. Dia menyebut Fraksi Golkar juga akan mengkaji sistem pilkada langsung. “Evaluasi pilkada ke depan tentu pembahasan teknisnya ada di Komisi II. Golkar juga meminta kepada fraksi mengkaji dan kemudian dibahas secara detail dengan DPP Partai Golkar,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, pihaknya juga menyoroti soal aturan terkait perbedaan mekanisme pencalonan kepala daerah antara anggota DPR/DPRD dengan kepala daerah petahana. Pasalnya, untuk kasus anggota DPR/DPRD diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya ketika akan mencalonkan diri.

Sebaliknya, untuk petahana tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri, melainkan hanya cuti saja. “Sebenarnya ini aturannya tidak adil. Karena sama-sama jabatan politis. Bupati dan wali kota kan jabatan politis. DPR jabatan politis. Mestinya ada celah argumentasinya kalau mau disamakan,” jelas Abhan.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Dia sepakat dengan usulan tersebut. Menurutnya, aturan tersebut sangat penting untuk azas keadilan. Selain itu, independensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memilih juga bisa terjaga dengan baik.

Ujang berpendapat, jika kepala daerah hanya cuti, birokrasi tetap akan tunduk. Karena secara tidak langsung, petahana masih menjabat sebagai pemimpin di daerah. Hal ini juga bisa mempengaruhi netralitas ASN yang harus memilih saat hari pemungutan suara. “Saya sangat setuju. Saya rasa tidak alasan apalagi jika alasannya ada kekosongan. Karena bisa langsung ditunjuk pelaksana tugas. Bahkan ketika cuti pun tetap akan ditunjuk Plt,” papar Akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia ini.

Posisi eksekutif kepala daerah tidak bisa disamakan dengan presiden. Sebab, Presiden sebagai kepala negara harus diberi spesialisasi. Terlebih, MK telah mengatur jika presiden petahana tidak perlu cuti ketika ingin maju kembali. (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here