Dewas KPK Harus Bersih dari Pidana , Presiden Jokowi Sedang Memilih yang Tepat

Dewas KPK Harus Bersih dari Pidana
Dewas KPK Harus Bersih dari Pidana , Presiden Jokowi Sedang Memilih yang Tepat

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengaku sedang memilih siapa yang dinilai tepat menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Meski pemilihan itu hak presiden, sebaiknya juga memiliki kriteria khusus. Salah satunya tidak pernah tersangkut masalah hukum. Termasuk tidak pernah menjadi narapidana.

“Idealnya Dewas KPK haruslah figur yang bersih dan tidak pernah menjadi narapidana. Bukan karena figur itu tidak memiliki kapasitas. Tetapi akan muncul kesan kuat bahwa Presiden memilih Dewas KPK karena berdasar pada faktor kedekatan. Padahal masyarakat menginginkan pemilihan Dewas KPK dilakukan secara objektif, dengan argumentasi yang logis dan rasional,” ujar Ketua Dewan Penasihat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Rusdi Taher di Jakarta, Kamis (7/11).

Dia meminta, Presiden tidak mengangkat Dewas KPK yang memiliki resistensi besar terhadap publik. Karena KPK adalah institusi harapan rakyat untuk memberantas korupsi. “Sebelum menentukan sosok figur yang akan diangkat menjadi Dewan Pengawas KPK, sebaiknya ditentukan parameter atau kriterianya. Pengangkatannya juga tidak didasarkan atas faktor kedekatan atau like and dislike,” jelas Rusdi.

Paling tidak, lanjutnya, figur yang pantas menduduki Dewas KPK harus memenuhi setidaknya sejumlah syarat. Di antaranya memiliki integritas tinggi, dikenal luas di masyarakat sebagai figur yang bersih, jujur, konsisten, berwibawa, dan sudah teruji kemampuan kepemimpinannya.

Baca Juga
Resmikan RS Syubbanul Wathon Magelang, Wapres Minta RS Tak Hanya Mengobati tapi juga Bisa Mencegah

Sosok tersebut juga harus profesional dan tahu apa yang harus dilakukan. Yang terpenting memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas mengenai hukum. “Dia harus tahu apa itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, upaya hukum dan sebagainya. Jika tidak mengerti sulit diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” imbuhnya.

Di samping itu, Dewas juga harus memiliki keberanian di atas rata-rata. Serta tidak mempunyai hambatan psikologis untuk mengawasi komisioner KPK. “Sekiranya ada polisi yang mau diangkat menjadi Dewas, maka paling tidak harus berpangkat minimal bintang tiga atau empat. Karena Ketua KPK yang baru polisi yang berbintang dua. Saya usul Dewas KPK jangan berasal dari kader Partai Politik,” ucapnya.

Dia mengusulkan mantan Hakim Agung Artidjo Alkautsar dan mantan Jaksa Agung Basrief Arief sebagai sosok yang layak dipertimbangkan sebagai Dewas KPK. Sejumlah nama saat ini sedang dipertimbangkan masuk menjadi anggota Dewas KPK. Istana menyebut, Jokowi menambahkan kriteria tambahan.

“Secara normatif, mengikuti kriteria yang ada dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Tetapi tentu pemerintah menambahkan kriteria. Yaitu sesuai politik hukum pemerintah. Maksudnya adalah penegakkan hukum setegak-tegaknya. Yakni menghormati UU Nomor 19 Tahun 2019 yang telah direvisi. Kedua, politik hukum pemerintah adalah antikorupsi. Jadi tegas sekali,” ujar jubir presiden, Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11).

Terkait isu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar yang diisukan jadi Dewas KPK, Fadjroel mengatakan tidak ada spesifik nama yang disebut. Namun Fadjroel memastikan anggota Dewas KPK tidak pernah tersangkut kasus pidana. “Tidak ada nama yang secara khusus disebutkan. Yang ada hanya kriteria. Mereka tidak pernah menjalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus juga diperhatikan,” pungkasnya.(rh/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here