Ditunggu Sikap DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Ditunggu Sikap DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada
Ditunggu Sikap DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada DPR untuk melarang mantan koruptor maju di Pilkada bisa jadi cerminan wakil rakyat. Jika wakil rakyat kontra terhadap koruptor, dipastikan akan merevisi Undang-Undang Pilkada. Sebaliknya, jika pro, usulan tersebut akan berlarut-larut tanpa kepastian.

Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing mendukung KPU melarang mantan koruptor maju sebagai calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Jika KPU sudah mengajukan untuk dimasukkan dalam UU, diakui Emrus, tak akan muncul lagi kegaduhan di ruang publik. “Lebih konkret begitu,” kata Emrus saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (6/11).

Namun, jika konsep Undang-undang yang sudah ditawarkan KPU itu tidak dapat diterima DPR, maka rakyat dapat menilai sendiri integritas DPR periode saat ini. “Ya tentunya, publik dapat menilai sendiri. Artinya DPR pro terhadap mantan koruptor untuk maju di Pilkada,” imbuhnya.

Baca Juga
SMPN 19 Purworejo Luncurkan 41 Buku, Karya Siswa, Guru hingga Staf TU

Dia meminta tim biro hukum KPU untuk membuat konsep berupa produk Undang-undang yang nantinya dapat diserahkan ke DPR. “Tolonglah kepada biro hukum di KPU itu, untuk membuat konsep. Jangan cuma sekadar bicara idealis di depan publik,” jelasnya.

Terpisah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) setuju dengan revisi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Partai oposisi ini ingin aturan tersebut memuat larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah. Dengan demikian, tidak ada mantan koruptor yang menjadi calon.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yakin masyarakat sudah melek politik dan ingin memiliki kepala daerah dengan rekam jejak yang baik. Karenanya, PKS setuju jika eks terpidana korupsi dilarang menjadi calon kepala daerah. “Seumpama direvisi, buat PKS selama itu lebih baik kita dukung saja. Orang yang terbaik itu dilihat dari rekam jejak perjalanannya,” kata Jazuli.

Sejauh ini, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, larangan hanya berlaku bagi yang pernah melakukan tindakan tercela. Seperti pemakai atau pengedar narkoba, berzina, serta melanggar kesusilaan lainnya. Larangan juga berlaku bagi mantan terpidana kasus bandar narkoba serta kejahatan seksual terhadap anak.

KPU tetap bersikukuh melarang mantan koruptor maju di dalam Pilkada 2020. Meskipun aturan itu nantinya tidak tercantum di dalam revisi Undang-Undang Pilkada. “Berdasarkan keputusan rapat pleno, KPU tetap akan mencantumkan dalam norma PKPU bahwa calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah itu harus memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah bukan mantan narapidana korupsi. Itu sikap KPU,” tegas Ketua KPU Arief Budiman.(khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here