Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG
Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Syafruddin: Ini juga Berlaku di Kementerian dan Lembaga di Pusat

JAKARTA – Kementerian PANRB meminta seluruh lembaga baik di pemerintah, pusat, daerah dan kementerian maupun lembaga, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Ini upaya untuk menekan tindak pidana korupsi.

Pembentukan UPG, tidak terlepas dari langkah menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dan untuk mendorong efektivitas implementasi pengendalian gratifikasi.

“Selain di daerah, baik Pemprov, Pemkab dan Pemkot, kebijakan ini juga berlaku di kementerian dan lembaga di pusat. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan bagian dari perintah Presiden,” terang Menteri PANRB Syafruddin, kemarin (4/10).

Permintaan tersebut, sambung dia, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengendalian Gratifikasi di Instansi Pemerintah. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Syafruddin pada 18 September 2019 itu telah disampaikan ke Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI,

Selanjutnya surat juga ditujukan ke para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, termasuk Kesekretariatan lembaga nonstruktural, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, para Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Membentuk UPG di internal instansi pemerintah untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi dan meneruskan fungsi UPG kepada seluruh satuan kerja setuan kerja vertikal mandir terkecil instansi pemerintah,” jelasnya.

Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi, Syafruddin menegaskan bahwa UPG menerapkan prinsip-prinsip transparani, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan demi kepentingan umum, independen sampai perlindungan bagi pelapor. “Kami meminta kepada para pejabat yang dituju untuk meningkatkan internalisasi kepada seluruh anggota organisasi agar mempunyai pemahaman yang memadai terkait gratifikasi,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada para pejabat tersebut untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola UPG terkait gratifikasi sehingga SDM pengelola UPG mempunyai pemahaman yang memadai terkait pengendalian gratifikasi. “Mendorong seluruh pejabat dan pegawai untuk tertib menyampaikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi melalui UPG kepada KPK secara berkala,” jelasnya.

Syafruddin juga meminta kepada para pejabat tersebut untuk menunjukkan keteladanan bagi pegawai di lingkungan instansi dengan melaporkan penerimaan gratifikasi apabila terdapat unsur, kriteria gratifikasi pada saat menyelenggarakan pesta pernikahan.

“Baik pernikahan sendiri maupun pernikahan anggota keluarga, serta hajatan atau perayaan besar hari keagamaan kepada UPG di internal instansi. Itu tertera dalam surat edaran. Harapannya segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Menanggapi adanya kebijakan ini, Pengamat Hukum dan Tata Negara Yusdiyanto Alam menegaskan langkah Presiden menekan prilaku korupsi cukup intens. Terutama di lingkaran aparatur sipil negara.”Seharusnya, langkah ini juga dilakukan oleh MPR, DPR, maupun DPRD Kabupaten maupun Kota,” ucap Yusdiyanto kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin.

Wakil rakyat periode 2019-2024 harus membuktikan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. “Di tengah kritik keras dan demostrasi protes kepada DPR periode 2014-2019, parlemen periode baru harus bisa menjadi cerminan evaluasi untuk memperbaiki kinerja parlemen di masa mendatang,” teran dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung itu.

Senada diutarakan Direktur Eksekutif Nusantara Institute Political Communication Studies and Research Center (PolComm SRC) Andriadi Achmad. Menjelang akhir jabatan DPR dan DPD periode 2014-2019, muncul aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen lainnya mengkritik DPR yang mengesahkan rancangan undang-undang kontroversial, yaitu Revisi Undang-Undang KPK.

Karena itu, anggota DPR dan DPD periode 2019-2024 harus bisa membuktikan diri lebih baik dan berpihak kepada rakyat, sehingga krisis kepercayaan dan kredibilitas terhadap anggota parlemen tidak semakin terkikis dan habis.

“Ukuran keberhasilan DPR selama satu periode adalah seberapa banyak menghasilkan undang-undang sesuai program legislasi nasional. Undang-undang tersebut harus berpihak kepada rakyat. Selain fungsi legislasi, peran pengawasan dan penganggaran juga perlu dimaksimalkan,” tuturnya.

Andriadi mengatakan, harapan besar berada di pundak 575 anggota DPR dari sembilan partai politik dan 136 anggota DPD dari 34 provinsi yang merupakan titipan amanah besar untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan rasa keadilan serta memperjuangkan segala aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

“Semoga masih ada harapan rakyat kepada para wakil rakyat di parlemen untuk memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat, bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok atau partainya semata,” katanya.

Seperti diketahui, sebanyak 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD periode 2019-2024 telah dilantik pada Selasa (1/10). Pimpinan DPR, DPD, dan MPR telah dipilih dan ditetapkan. DPR diketuai Puan Maharani, DPD diketuai La Nyalla Mattalitti, dan MPR diketuai Bambang Soesatyo. (fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here