146 Pengunjuk Rasa yang Ditangkap, Akhirnya Dilepaskan, Kerugian Pemkot Magelang Ditaksir Rp80 Juta

RUSAK. Fasilitas Pemkot Magelang yang rusak usai demonstrasi, ditaksir menimbulkan kerugian hingga Rp80 juta.
RUSAK. Fasilitas Pemkot Magelang yang rusak usai demonstrasi, ditaksir menimbulkan kerugian hingga Rp80 juta.

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG – Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di Jalan Mayjend Bambang Soegeng, Magelang Selatan Kota Magelang beberapa Jumat (9/10) lalu, berujung pada penangkapan ratusan peserta aksi oleh pihak kepolisian. Sedikitnya 146 peserta unjuk rasa yang ditangkap jajaran Polres Magelang Kota akhirnya dilepas.

Kapolres Magelang Kota AKBP Nugroho Ari Setyawan mengatakan, ratusan pengunjuk rasa yang ditangkap ini rata-rata masih berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA sederajat. Meski ditangkap, namun akhirnya aparat melepaskannya kembali setelah terlebih dahulu dilakukan rapid test oleh tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Magelang. “Yang kami tangkap ini masih pelajar SMP dan SMA/sederajat. Ketika kami tanya kenapa ikut demo, mereka jawabnya karena digerakkan oleh tanda pagar (tagar) #stmbergerak di medsos,” kata Nugroho, kemarin.

Menurutnya, tagar #stmbergerak ini menjadi pelecut aksi pelajar untuk terlibat dalam unjuk rasa. Padahal, sebagian dari mereka, kata Nugroho, tidak mengerti dan paham tentang tuntutan yang disampaikan.”Petugas sudah memfasilitasi ketika massa kedua datang untuk berorasi silakan, tapi jangan anarkis. Tapi mereka tidak berorasi justru melakukan aksi-aksi provokasi ke petugas,” jelasnya.

Nugroho menyebut, kedatangan kelompok kedua di Magelang ini memang sporadis. Sebelumnya, polisi berhasil menghalau ketika massa hendak masuk dari Jalan Jenderal Sudirman, Magelang Selatan menuju lokasi unjuk rasa yang berpusat di depan Artos Mall Magelang, Jumat (9/10) lalu.”Dari keterangan yang kami terima, mereka datang ke lokasi aksi secara sporadis. Kami pun sebenarnya sudah menghadang mereka di jalan dan ada juga yang kedapatan membawa senjata tajam, tapi terus menerus berdatangan dari kelompok-kelompok kecil,” paparnya.

Sementara itu, terkait adanya rencana aksi kembali pada Selasa (13/10) dengan isu yang sama, ia mengaku, sudah melakukan berbagai antisipasi. Sebenarnya, kata Nugroho, pihaknya tidak memberikan izin atas demonstrasi tersebut, karena masih di masa pandemi Covid-19.”Kami hargai mereka mengungkapkan aspirasi. Tapi, kami imbau agar aksi dilakukan dengan tidak mengumpulkan masa dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kami juga imbau waspada terhadap adanya penyusup, apalagi sampai anarkis,” jelasnya.

Baca Juga
Sudah 4 Kali Simulasi, KPU Belum Temukan Format Pemungutan Suara yang Tepat

Dia menegaskan, aksi mengumpulkan massa banyak dapat menjadi triger untuk kelompok anarkis datang ke lokasi. Pihaknya pun meminta penyelenggara aksi yang sudah mengajukan surat pengajuan untuk segera menyelesaikan aksinya dan bubar dengan tertib. “Berdasarkan pengalaman, pada saat aksi berlangsung memang berlangsung tertib. Namun, setelah aksi selesai dan bubar baru muncul kelompok anarkis yang membuat rusuh. Kami akan berupaya untuk mengantisipasi kelompok anarkis ini, sehingga aksi berikutnya tidak sampai ricuh,” ungkapnya.

Seperti diketahui, aksi menolak UU Cipta Kerja pada Jumat (9/10) lalu yang diinisiasi oleh Gerakat Rakyat Magelang Raya (Geram) ini berakhir ricuh. Padahal, sebenarnya selama aksi berlangsung tertib sampai massa membubarkan diri pada pukul 15.30 WIB.

Namun tidak lama setelah itu, ratusan orang berdatangan dari arah Jalan Sarwo Edhie atau tepat di depan Kantor Walikota Magelang. Mereka meneriakkan tuntutan terkait UU Omnibus Law, termasuk di antaranya membawa poster tuntutan.

Mereka sempat dihalau aparat agar tidak merangsek ke Simpang Artos, lokasi aksi Geram yang sudah selesai. Namun, mereka berhasil merangsek lokasi. Di tengah aksi, sekitar pukul 16.15 WIB tiba-tiba terjadi aksi saling lembar batu dan botol minuman. Aksi pun berubah memanas.

Akibat kericuhan ini, Kantor DPRD Kota Magelang rusak. Sebagian pagar, lampu penerangan, dan kaca gedung Wiworo Wijipinilih juga rusak parah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Joko Budiyono mengatakan, pihaknya langsung memperbaiki kerusakan-kerusakan itu. Meski begitu, dia menyayangkan lantaran sebelumnya aksi berjalan damai tetapi mendadak anarkis karena ulah para oknum. “Kita serahkan saja ke kepolisian mengenai proses hukum para pelaku perusakan ini. Kita menaksir kerugian akibat kerusakan yang terjadi di kompleks Kantor Walikota dan DPRD Kota Magelang ini mencapai Rp80 juta,” katanya. (wid)