Pemkab Larang Ojol Angkut Penumpang

0
86

WONOSOBO– Pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi melarang ojek online beroperasi sementara waktu. Pelarangan tersebut tertuang dalam surat ederan yang dibuat dengan Nomor : 551.2/0011/I/2019 tertanggal 4 Januari 2019.

Aturan larangan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan diterbitkannya ketentuan dari pemerintah yang mengatur mengenai angkutan ojek berbasis online.

“Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan melakukan kajian dan pembahasan dalam kurun waktu pelarangan operasional sementara, guna menentukan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Wonosobo, Bagyo Sarastono kemarin di aula kantor setempat.

Menurutnya, dasar regulasi untuk pembuatan surat edaran tersebut, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Aj.206/1/1/DRJD/2017.

Kemudian di tingkat kabupaten terdapat Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor : 55/01/X/2018 dan hasil rapat Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) tanggal 3 Januari 2019.

“Kami tegaskan, karena sepeda motor belum ada regulasi yang jelas, untuk tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, angkutan penumpang menggunakan sepeda motor berbasis online dilarang sementara,”  tandasnya.

Namun terkait pelayanan pemesanan barang atau membawa muatan barang yang dilakukan oleh ojek online, pihaknya tidak mempermasalahkan. Karena hal itu tidak bertentangan dengan transportasi angkutan umum.

“Di surat edaran ini kami tegaskan angkutan sepeda motor berbasis online yang kami larang sementara. Untuk angkutan barang tidak bisa dilarang,  banyak rumah pelaku usaha, utamanya UMKM  memanfaatkan jasa antar barang atau produk,”  bebernya .

Bagiyo juga menambahkan  pihaknya tidak menerapkan sanksi apapun, jika ada yang melanggar aturan tersebut. Karena memang dalam surat edaran pemerintah pusat  tidak boleh ada sanksi dalam setiap kebijakan menyangkut pengaturan sepeda motor sebagai angkutan umum.

“Kami tidak bisa menerapkan sanksi. Hanya himbauan-himbauan saja agar semua elemen terkait tetap menjaga situasi kamtibmas Wonosobo  tetap aman dan kondusif,” ucapnya.

Sementara itu, Grab Partner Acquitition Cities Wonosobo, Muhammad Nuruddin Al Madina menyebutkan surat edaran yang dikeluarkan Disperkimhub bersifat  sepihak. Sebab  hanya melarang operasional ojek online, sementara ojek konvensional tidak dilarang.

Padahal, dimata hukum sama-sama bukan angkutan orang seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun demikian, pihaknya tetap menghormati surat tersebut.

“Kami menilai kebijakan ini bersifat sepihak. Sebetulnya banyak kalangan yang mendorong kami untuk membuat aksi tandingan, namun kami tolak  karena jika itu dilakukan masyarakat akan dirugikan,” katanya.

Menurutnya, perjuangan tidak hanya melalui aksi damai saja namun ada cara-cara yang lebih cerdas lagi. Pihaknya  menghimbau kepada para driver untuk menghidupkan layanan antarbarang dan antarmakanan yang tidak dilarang dalam surat edaran tersebut. (gus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here