Pejabat Tertangkap OTT Segera Diganti

0
70
Pejabat Tertangkap OTT Segera Diganti
Pejabat baik yang tersandung Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera diganti.

JAKARTA – Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja memastikan seluruh pejabat baik yang tersandung Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/12) lalu segera diganti.

“Segera melakukan penggantian pejabat, untuk memastikan penyelesaian tugas-tugas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di bidang air minum, serta memastikan penanganan kondisi darurat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” terang Endra kepada Fajar Indonesia Network, tadi malam (30/12).

Setelah itu, lanjut dia, Kementrian PUPR, melakukan pengkajian terhadap pemutusan kontrak pekerjaan dengan penyedia jasa terkait dugaan kasus penyuapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Kami sangat menyesalkan atas terjadinya peristiwa itu. Soal siapa penggantinya, tungu saja, tentu disegerakan,” terangnya.

Ditanya soal pendampingan hukum, Endra menegaskan hal itu tengah dipertimbangkan. Yang pasti, peristiwa OTT KPK sebagai momentum untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.

“Kami hargai KPK. Ini cambuk untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari,” terangnya.

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menyesalkan dan terkejut atas peristiwa OTT KPK terhadap oknum pegawai yang bertugas pada kedua satker yang diduga menerima suap dari pihak penyedia jasa.

“Ini sudah berulangkali diingatkan pada Rakor, Raker, dan berbagai kesempatan lainnya, termasuk terakhir kalinya pada saat Raker Persiapan Program dan Kegiatan Tahun 2019 Tanggal 11 Desember 2018 lalu,” timpalnya.

Presiden Joko Widodo, lanjut dia, juga tak bosan-bosan menyampaikan hal ini. “Terakhir di sampaikan pada saat penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2019 di Istana Negara untuk menghentikan praktek-praktek korupsi, ijon, penggelembungan, dan pemborosan dalam membelanjakan uang negara,” terangnya.

Lebih Basuki mengatakan, dalam belanja infrastruktur setiap tahunnya, Kementerian PUPR melaksanakan 10,000 hingga 11,000 paket pekerjaan, baik konstruksi maupun konsultansi.

Pekerjaan ini di bawah tanggungjawab 1.165 satker dan 2.904 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 888 Kelompok Kerja (Pokja) dengan jumlah anggota 2.483 orang. “Artinya meski pengawasan yang ketat sudah dilakukan tapi masih saja ada okunum yang berani,” terangnya.

Basuki secara tegas menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK atas empat oknum pegawai pada kedua satker tersebut dan akan bersikap kooperatif untuk membantu memberikan data dan keterangan.

“Yang dibutuhkan oleh KPK saat ini dalam rangka mengidentifikasi status, proses dan progres kegiatan proyek SPAM Umbulan-3 Pasuruan, Toba 1, Lampung, Katulampa, serta Palu, Sigi dan Donggala. Saya mereka minta koperatif. Dan oknum pejabat itu segera diganti,” pungkasnya. (fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here